NERACA

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum berjanji dan siap memberikan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan jalan tol yang ada di 6 koridor wilayah Indonesia. Hal terkait dengan akses guna mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kami akan memberikan kebijakan yang mendukung latar belakang pembangunan jalan tol yang ada di 6 koridor wilayah Indonesia, sehingga akan terjadi percepatan koridor ekonomi di wilayah Indonesia," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Achmad Gani Ghazali Akman di Gedung Jakarta, Rabu (23/11).

Seperti diketahui enam koridor ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua. Pemerintah berharap dengan enam koridor tersebut diharapkan pembangunan infrastruktur tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja.

Menurut Achmad Gani, pengembangan koridor ekonomi pada 6 wilayah dalam MP3EI diperlukan adanya inovasi strategis dan kerjasama pemerintah dengan swasta guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Lebih jauh kata Achmad, dengan adanya pengembangan koridor ekonomi diharapkan dapat terjadi percepatan pertumbuhan di luar Jawa, di mana pada saat yang sama akan mengurangi pula beban wilayah tersebut, sehingga penyebaran pertumbuhan di luar Jawa bisa dapat tumbuh dengan cepat.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan pembangunan infrastruktur diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah mengandalkan keterlibatan swasta untuk turut serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui investasi langsung. "Investasi di bidang infrastruktur akan mendorong perekonomian Indonesia," paparnya

Anny mencontohkan, daya saing industri dan produk dalam negeri yang masih kalah dari negara lain, tidak terlepas dari minimnya dukungan infrastruktur. Tingginya biaya produksi produk nasional, disebabkan oleh hambatan di bidang infrastruktur pendukung.

Padahal, peluang bagi industri dalam negeri untuk mengisi pasar domestik cukup besar. Pada akhirnya, tidak mengherankan jika pasar dalam negeri banyak dikuasai produk impor. Dia menjelaskan, aspek pendukung laju pertumbuhan ekonomi bisa didorong dari dua hal yakni infrastruktur dan iklim investasi.

Jika ingin melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi, dua faktor tersebut tidak bisa dikesampingkan. Pemerintah mendorong keterlibatan peran swasta untuk turut serta berperan dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, peran pemerintah yang terefleksi melalui anggaran negara, sangat terbatas hanya untuk memenuhi kewajiban menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

"Jadi infrastruktur itu tidak sepenuhnya biaya pemerintah. Belanja pemerintah umumnya untuk kepentingan publik, sisanya diisi swasta atau kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP)," tutur dia.

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah mengalokasikan belanja modal sebesar Rp168,2 triliun atau 17,4 persen dari total belanja negara yang mencapai Rp1.435,4 triliun. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan alokasi dalam APBN-P 2011 sebesar Rp140,9 triliun. Dengan upaya yang sudah dilakukan tersebut, pemerintah berharap investasi swasta bisa lebih besar. **cahyo