NERACA

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng akan memperbaiki mekanisme kerja komisi yang baru saja dia pimpin. Dia ingin Komisi XI lebih sensitif dan mendengar keluhan masyarakat. "Saya akan minta pimpinan DPR dan pimpinan badan anggaran untuk terjun langsung kepada masyarakat, seperti mendatangi daerah terpencil, daerah tertinggal dan miskin. Karena disitu kita bisa mendengar semua keluhan dan kebutuhan masyarakat sehingga bisa kita alokasikan anggarannya," ujar Melky, panggilan akrab Melchias Markus Mekeng usai pelantikannya sebagai Ketua Komisi XI di DPR, Selasa (23/8).

Di sisi lain, dia juga mengatakan saat ini pemerintah jangan terlalu mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk mendorong penerimaan pajak, apabila tidak memiliki sumber data aset para wajib pajak di luar negeri, secara memadai. "Bahaya kalau ekspektasi penerimaan dari tax amnesty tidak terjadi, apakah menteri keuangan mempunyai daftar wajib pajak yang mau masuk ini?," katanya.

Menurut Melky, pemerintah terlalu optimistis kebijakan pengampunan pajak akan berhasil sepenuhnya untuk menambah penerimaan hingga Rp165 triliun, padahal bila implementasi program ini tidak berjalan dengan baik, dampaknya bisa mempengaruhi defisit anggaran. "Kalau diimplementasikan secepat apa pengaruhnya kebijakan ini, dan kenapa pemerintah optimistis dengan pengampunan pajak? kalau belum ada wajib pajak yang mendaftar ikut, kenapa dimasukkan dalam asumsi penerimaan negara? ini bisa menimbulkan kerentanan ke APBN kita," ujarnya.

Melky menambahkan sangat berisiko penerimaan dalam APBN hanya bertumpu dari kebijakan pengampunan pajak, sehingga pemerintah perlu memikirkan opsi lainnya yang lebih realistis untuk mengejar pendapatan dari sektor pajak. "Ini risiko fiskal, karena bantalan atau tumpuan APBN hanya dari denda tax amnesty. Risiko fiskal ini perlu dicermati, sehingga perlu ada mitigasi fiskal," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani optimistis kebijakan pengampunan pajak bisa efektif memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional karena merupakan terobosan dalam menjaga penerimaan negara. Untuk itu, ia menyakini kebijakan ini bisa bermanfaat untuk menambah penerimaan pajak dalam waktu dekat, meskipun implementasinya berlangsung secara singkat dalam kurun waktu bulanan."Tax amnesty bisa menjadi terobosan, supaya penerimaan di masa depan menjadi lebih baik," pungkasnya