PROVINSI JAWA BARAT 

Wagub: Kenaikan Harga Rokok Harus Dikaji

NERACA

Bandung - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Deddy Mizwar menuturkan rencana kenaikan harga jual eceran maupun tarif cukai rokok terbaru harus dikaji secara komprehensif karena jika alasannya terkait upaya asing untuk menguasai pabrik rokok kretek dalam negeri maka dirinya tidak setuju.

"Nanti ada dampaknya seperti ditulis Muhammad Sobari (Budayawan) tolong dipikirkan bahwa ini adalah penguasaan pabrik rokok kretek oleh asing. Kalau hanya tujuannya mengambil alih pabrik rokok kretek oleh asing ya tidak setuju," kata Deddy Mizwar di Bandung, Selasa (23/8).

Ia menuturkan sebaiknya pemerintah mempelajari dengan cermat dampak-dampak yang akan ditimbulkan jika harga jual rokok dan cukai rokok jadi dinaikkan."Dampaknya dipelajari, kajian harus betul-betul matang. Mungkin benar, tapi harus ada alasan yang tepat. Coba baca tulisan Muhammad Sobari, dia menjadi perokok diumur 58 tahun. Mengapa demikian karena secara moral kita harus mempertahankan pabrik rokok kretek kita dari penguasaan asing," ujar dia.

Bahkan dirinya menduga upaya wacana kenaikan harga eceran dan cukai rokok adalah kampanye pihak asing untuk menguasai pabrik-pabrik rokok kretek di Indonesia."Dan hal ini sudah dilakukan di Sampoerna (dibeli oleh perusahaan asing)," kata dia.

Sebagaimana diketahui, hasil studi berbagai pihak menyatakan bahwa perokok aktif bakal lebih besar kemungkinannya untuk berhenti jika harganya dinaikkan setidaknya dua kali lipat dari harga normal.

Sebelumnya, Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Widyastuti Soerojo mengatakan Indonesia belum benar-benar merdeka karena masih dibelenggu oleh penjajahan gaya baru, yaitu "penjajahan" rokok.

"Industri produk tembakau di mana pun di dunia sama-sama melakukan campur tangan kepada pemerintah suatu negara. Yang membedakan adalah tanggapan pemerintahnya," kata Widyastuti dalam jumpa pers di Jakarta. Ant