Eko Putro Sandojo 

Mendes PDTT

Program Satu Desa Satu Produk Perluas Jaringan

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandojo mengatakan program satu desa satu produk akan mempermudah aktivitas perdagangan produk desa serta memperluas jaringan pasar perdesaan.

"Program desa 'online' bisa kita kaitkan dengan perdagangan dalam jaringan, tapi kalau tidak ada produk unggulan dalam satu kecamatan atau minimal satu desa maka akan susah untuk mewujudkan perdagangan model seperti itu," ujar Eko di Jakarta, Selasa (23/8).

Eko menyebutkan lebih dari separuh masyarakat Indonesia saat ini berada di desa. Banyak di antaranya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut dia, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang jika diberdayakan akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa untuk bangsa.

"Tugas kita cuma satu adalah bisa meningkatkan taraf hidup desa. Ada daerah yang masih tertinggal meskipun ada juga yang sudah mulai berkembang dan maju. Sudah saatnya kita tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi sudah waktunya kita melakukan pemberdayaan ekonomi juga," tambah dia.

Menurut Eko, aliran dana yang masuk ke desa baik dana desa dari APBN maupun alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah daerah dapat dimaksimalkan untuk mendatangkan pendapatan desa. Salah satu upaya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Selanjutnya, dengan perusahaan swasta dan BUMN, kami akan mengajak mereka berinvestasi dalam bentuk pascapanen. Kami upayakan agar bagaimana industri bisa masuk ke desa atau desa bisa bikin pelatihan keterampilan sehingga nantinya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa," ujar dia.

Eko mengaku telah memberikan kewenangan terhadap setiap kedirjenan untuk saling bersinergi dalam melaksanakan program-program kementerian. Ia menegaskan cara pandang yang masih mengatakan bahwa Kemendes PDTT merupakan gabungan dari tiga kementerian, yakni Kementerian Transmigrasi, PDT, dan Kementerian Desa harus dihapuskan.

"Saya memberdayakan dirjen-dirjen saya, tidak boleh ada yang mengganggu. Bahwa kita adalah satu kementerian baru, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," imbuh Bendahara Umum PKB itu. Ant