Fiskal Sempit Akibat Besarnya Belanja Mengikat

NERACA

Jakarta--- Ruang fiskal dirasakan makin terbatas geraknya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyebabnya tak lain adalah besarnya porsi belanja mengikat seperti belanja subsidi, belanja pegawai, hingga transfer daerah dalam postur APBN, membuat daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi minim. “Fiskal space terbatas karena belanja mengikat tinggi, kita ingin rapihkan,” kata Wakil Menteri Keuangan. Anny Ratnawati, alam diskusi di Jakarta,23/11

Menurut Anny Ratnawati menuturkan, kebijakan fiskal yang dipegang pemerintah, porsinya masih lebih besar belanja daripada penerimaan. Menurutnya, konsep ini merupakan bentuk ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak ekonomi tumbuh tinggi.

Namun, kata Anny, besaran defisit tetap harus terkendali. Hal ini penting diperhatikan sebagai bagian dari proses pembelajaran pemerintah atas kondisi fiskal di Eropa yang sulit keluar dari krisis utang. "Financing dalam konteks keseimbangan fiskal ke depannya, bagaimana mendorong defisit rendah,” jelasnya

Anny menjelaskan, pemerintah menginginkan anggaran yang sehat dengan tingkat penerimaan yang tinggi untuk membiayai belanja yang semakin besar. Karena itu pemerintah menginginkan keseimbangan dalam postur anggaran

Seperti diketahui informasi, porsi belanja mengikat dalam APBN-P 2011 cukup besar dengan komposisi belanja pegawai sebesar Rp182,88 triliun, belanja barang sebesar Rp139,79 triliun, dan belanja subsidi mencapai Rp213,7 triliun. Sementara belanja modal yang diharapkan mengakselerasi ekonomi hanya dipatok sebesar Rp140,95 triliun. Hal serupa juga terjadi pada postur APBN 2012 dengan komposisi belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp215,7 triliun, belanja barang mencapai Rp142,2 triliun. Sedangkan belanja modal hanya sebesar Rp168,2 triliun.

Ditempat terpisah, pengamat kebijakan publik dari Institute for Policy Reform Riant Nugroho menilai terjadinya kegagalan penyerapan anggaran juga disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI). "Ini menjadi gambaran bahwa pada hari ini pendekatan ekonomi-keuangan murni tidak memadai lagi untuk mendisain APBN," tuturnya

Menurut Riant, pemerintah perlu mengutamakan ilmu ekonomi baru yang merangkul pendekatan politik, psikologi dan kebijakan "Perlu dikedepankan oleh Kementerian Keuangan sebagai upaya merancang disain anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perubaan lingkungan yang bergerak cepat,” ungkap Riant.

Catatan surplus yang cukup besar tersebut tidak lepas dari realisasi belanja negara yang baru mencapai Rp912,08 triliun atau 69,1% dari pagu. Tingkat serapan belanja negata tidak secepat penerimaan negara dan hibah yang telah mencapai Rp921,28 triliun atau 78,7% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,91 triliun. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bappenas: Pertumbuhan RI Relatif Stagnan - AKIBAT PRODUKTIVITAS TERTINGGAL DARI NEGARA LAIN

Jakarta-Pejabat Bappenas mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai relatif stagnan dan masih jauh di bawah rata-rata. Salah satu faktor penyebabnya adalah…

BSDE Serap Belanja Modal Rp 2,4 Triliun

NERACA Jakarta - Selain penjualan tumbuh 12% di kuartal tiga 2018, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) juga mengungkapkan telah…

Dibutuhkan Stimulus Fiskal untuk Tumbuhkan Sektor Produktif

    NERACA   Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan stimulus…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pertamina EP dan Chemindo Inti Usaha Jalin Kerjasama - Pemanfaatan CO2

        NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP dan PT Chemindo Inti Usaha bersepakat menjalin kerja sama…

Pemerintah Siapkan Rekayasa Urai Kepadatan Tol Cikampek

    NERACA   Bekasi - Pemerintah menyiapkan manajemen rekayasa untuk mengurai kepadatan Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu seperti dikatakan Direktur…

Bangun 5 Tower, Arandra Residence Sukses Jual 1 Tower

    NERACA   Jakarta – Gama Land sukses menjual tower 1 dari 5 tower Arandra Residence yang direncanakan. Senior…