Fiskal Sempit Akibat Besarnya Belanja Mengikat

NERACA

Jakarta--- Ruang fiskal dirasakan makin terbatas geraknya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyebabnya tak lain adalah besarnya porsi belanja mengikat seperti belanja subsidi, belanja pegawai, hingga transfer daerah dalam postur APBN, membuat daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi minim. “Fiskal space terbatas karena belanja mengikat tinggi, kita ingin rapihkan,” kata Wakil Menteri Keuangan. Anny Ratnawati, alam diskusi di Jakarta,23/11

Menurut Anny Ratnawati menuturkan, kebijakan fiskal yang dipegang pemerintah, porsinya masih lebih besar belanja daripada penerimaan. Menurutnya, konsep ini merupakan bentuk ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak ekonomi tumbuh tinggi.

Namun, kata Anny, besaran defisit tetap harus terkendali. Hal ini penting diperhatikan sebagai bagian dari proses pembelajaran pemerintah atas kondisi fiskal di Eropa yang sulit keluar dari krisis utang. "Financing dalam konteks keseimbangan fiskal ke depannya, bagaimana mendorong defisit rendah,” jelasnya

Anny menjelaskan, pemerintah menginginkan anggaran yang sehat dengan tingkat penerimaan yang tinggi untuk membiayai belanja yang semakin besar. Karena itu pemerintah menginginkan keseimbangan dalam postur anggaran

Seperti diketahui informasi, porsi belanja mengikat dalam APBN-P 2011 cukup besar dengan komposisi belanja pegawai sebesar Rp182,88 triliun, belanja barang sebesar Rp139,79 triliun, dan belanja subsidi mencapai Rp213,7 triliun. Sementara belanja modal yang diharapkan mengakselerasi ekonomi hanya dipatok sebesar Rp140,95 triliun. Hal serupa juga terjadi pada postur APBN 2012 dengan komposisi belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp215,7 triliun, belanja barang mencapai Rp142,2 triliun. Sedangkan belanja modal hanya sebesar Rp168,2 triliun.

Ditempat terpisah, pengamat kebijakan publik dari Institute for Policy Reform Riant Nugroho menilai terjadinya kegagalan penyerapan anggaran juga disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI). "Ini menjadi gambaran bahwa pada hari ini pendekatan ekonomi-keuangan murni tidak memadai lagi untuk mendisain APBN," tuturnya

Menurut Riant, pemerintah perlu mengutamakan ilmu ekonomi baru yang merangkul pendekatan politik, psikologi dan kebijakan "Perlu dikedepankan oleh Kementerian Keuangan sebagai upaya merancang disain anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perubaan lingkungan yang bergerak cepat,” ungkap Riant.

Catatan surplus yang cukup besar tersebut tidak lepas dari realisasi belanja negara yang baru mencapai Rp912,08 triliun atau 69,1% dari pagu. Tingkat serapan belanja negata tidak secepat penerimaan negara dan hibah yang telah mencapai Rp921,28 triliun atau 78,7% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,91 triliun. **cahyo

BERITA TERKAIT

Honor KPPS Berapa Besarnya?

Hari pencoblosan Pemilu 2019 sudah semakin dekat, namun hingga saat ini besaran honor petugas KPPS belum diumumkan terbuka oleh KPU/KPUD.…

Danai Belanja Modal US$ 165 Juta - Vale Indonesia Tunda Bagikan Dividen

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan besarnya kebutuhan dana belanja modal tahun ini guna menggenjot kinerja keuangan yang lebih baik kedepannya, PT…

PRODUKSI GENTING MENURUN AKIBAT CUACA

Perajin menjemur genting di Desa Demakan, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (28/3/2019). Menurut perajin, jumlah produksi genting saat musim hujan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…