Neraca. Mengapa UUD’45 belum mampu memakmurkan rakyat? Sebuah pertanyaan yang tiba-tiba terlontar, saat Neraca menemuinya dirumahnya dibilangan Kemang-Jakarta Selatan. Dia adalah Sutadi Pudjo Utomo, sosok yang dikenal sarat dengan ide segar seputar keenergiaan di Indonesia.

Masih diselimuti keterkejutan, Sutadi akrab ia disapa, menjawab, “Karena amendemen Pasal 33, berakibat politik ekonomi muncul sebagai panglima bukan dengan politik kesejahteraan,” ujarnya. Ia menilai prinsip ekonomi adalah kompetisi saling bunuh, dan bukan kebersamaan.

Hakiki kedaulatan sosial, jelas Sutadi, adalah untuk mendekatkan kebersamaan sebagai keluarga Bangsa Indonesia, namun bukan kebebasan sosial untuk menjauhkan kebersamaan, “Hakiki kedaulatan politik, akan menempatkan sumber alam menjadi milik bersama, bukan kebebasan politik untuk saling menyandera dalam menguasai kekayaan alam,” tegasnya.

Ia pun menilai, bila kedaulatan ekonomi akan menempatkan kekayaan alam nasional untuk kepentingan kemakmuran bersama, bukan kebebasan ekonomi untuk menguasai potensi menjadi milik perorangan atau golongan. “Kebebasan sosial, ekonomi dan politik telah menempatkan kepentingan golongan untuk menzolimi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ujar sosok yang dibesarkan di PT Pertamina.

Pengajar bidang ekonomi sejumlah lembaga negara ini menuturkan, bahwa dalam proses penyelenggaraan negara berdasarkan check and balance, telah menyebabkan fenomena saling sandera antara eksekutif (pemerintah), legislatif (DPR) dan yudikatif (hukum), sehingga sulit dapat mendukung kelancaran pemerintahan, baik pusat dan daerah. Akibatnya? terjadi perebutan kepentingan dalam pemanfaatan segudang potensi bangsa.

Bahkan mantan Vice President of Portfolio Investments PT Pertamina, tahun 2002 ini memandang, telah terjadi kompetisi ekonomi liberal yang berdampak pada kesenjangan sosial dan melunturkan konsep geo-nasionalisme (geo-sosial, geo-politik dan geo-ekonomi) sebagai negara kepulauan, “Dengan menghilangkan landasan GBHN, dan semakin terabaikan pemahaman Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara, maka kondisi arah pembangunan dan masa depan bangsa semakin tidak jelas,” ujarnya.

Menurut pendiri dan pemilik saham PT Kasepuhan Bulk Terminal, demokrasi gotong royong atau demokrasi Pancasila sudah meninggalkan azas harmonisasi dengan perubahan kepada azas check and balance, “Ini azas demokrasi liberal, dengan memelihara perbedaan saling curiga dan saling sandera, sepertinya penyelenggara negara semakin jauh dari komitmen sebagai keluarga dan etika jatidiri bangsa Indonesia,” ujarnya prihatin.

“Ini tercermin dalam pemilihan umum, yang tidak berdasarkan nurani untuk menentukan legitimasi wakil-wakilnya di MPR. Kedaulatan politik rakyat masih tercermin dalam menempatkan MPR, meskipun sudah didegradasi menjadi lembaga negara biasa. Rakyat pun sudah tidak dapat menentukan nasibnya sendiri melalui penetapan GBHN,” paparnya.

Sutadi menerangkan, bila gaung penyelenggaraan negara banyak didominasi oleh kepentingan politik untuk memamerkan kekuasaan kepada rakyat. “Puluhan pembentukan Pansus,” kata Sutadi, sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan anggota komisi DPR, untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara, namun justru menjadi mode kebanggaan, seolah-olah demi rakyat. Rakyat itu, lanjut dia, ingin pansus kedaulatan rakyat dan kedaulatan sosial untuk membangun kemakmuran bersama, kedaulatan politik yang dapat mendorong kebebasan pengembangan usaha, dan kedaulatan ekonomi untuk membangun kemandirian ekonomi.

“Elit politik sudah makmur secara berlebihan, sedangkan rakyat daerah atau rakyat kecil masih berjuang mencari kesempatan kerja di negeri orang dengan menurunkan nilai harkat manusianya,” ujar Ketua Tim Ahli Pansus Pertambangan ini.

Namun ia menilai, masih ada wakil dari DPD yang sadar untuk memikirkan kepentingan rakyat dalam mewujudkan kedaulatan sosial, politik dan ekonomi melalui pembentukan Pansus Pertambangan. Meskipun pertambangan merupakan bagian dari kekayaan alam, kata Sutadi, ini merupakan pintu awal yang baik untuk membuka penyebab rakyat selama ini belum makmur. “Lalu kemana larinya hasil pengelolaan pertambangan kita ?,” ujarnya kembali bertanya, karena kekayaan alam merupakan modal dasar untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Marilah kita mengambil terobosan menata kembali regulasi kekayaan alam atau pertambangan dengan menyusun Grand Plan 30 tahun ke depan. Kekayaan alam sebagai modal dasar pembangunan nasional, kata Sutadi, mempunyai peran besar dalam mewujudkan kedaulatan sosial untuk kemakmuran bersama, kedaulatan politik untuk pengelolaan kekayaan alam nasional, dan kedaulatan ekonomi untuk mewujudkan kemandirian usaha. “Kita perlu melakukan revitalisai pengelolaan pertambangan selama ini, agar sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945 demi Bangsa dan Negara,” tegasnya.

Sutadi mengaku, tak sedikit buah pikirannya telah ia tulis untuk diterbitkan. “Saya paham, beberapa gagasan akan mengancam beberapa kepentingan asing, terutama barat yang meraup keuntungan yang luar biasa dari bumi Indonesia, tapi saya jalan terus,” ujarnya.

Tak aneh, beberapa negara Eropa Timur menaruh perhatian pada dirinya, “Mereka sering datang untuk berdiskusi, khususnya dalam membangun Indonesia melalui teknologi yang mereka miliki,” ujarnya. Kami sedang mengembangkan sebuah teknologi terbaru dibidang kelistrikan, “Teknologi Ini saya harap akan membuka wacana baru, bila kita mampu tampil sebagai negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah,” ungkapnya.

Ia pun mengajak para elit penyelenggara negara untuk merenungkan kembali apa yang salah dalam penyelenggaraan NKRI yang dicintai, sampai tidak mampu membuat makmur rakyatnya. ”Merenungkan kesalahan dan mencari cara pemecahan yang baik merupakan cara baik sebagai negarawan untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya berharap.