NERACA

Jepara – Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengajak masyarakat untuk membudidayakan udang windu. Udang windu merupakan udang asli indonesia yang harus terus dikembangkan. Selain itu, DJPB KKP juga gencar mendorong dan menginisiasi produksi pakan alami artemia guna menekan impor yang cukup besar dari produk tersebut.

 “Pada tahun 1990-an, udang windu mengalami keterpurukan. Namun sekarang udang windu bangkit kembali. Dari sisi induknya kita sudah siap menyebarkan induk yang bebas virus dan pertumbuhannya setara dengan induk alam,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto kepada pers pada kegiatan pemberian bantuan benih udang dan ikan di Jepara, Jawa Tengah, pekan lalu.

Karena itu, di samping giat menggenjot produksi udang windu, pemerintah juga sangat gencar mensosialisasikan kepada para eksportir agar mereka lebih agresif memasarkan udang windu ke luar negeri. Sejauh ini, pasar ekspor yang biasa menerima udang windu dari Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, China, dan Eropa. Konsumen di luar negeri menggemari menu udang windu karena kelebihan dari warnanya yang lebih merah, kenyal, dan ukurannya yang relatif lebih besar.

Kecuali menggenjot produksi udang windu, DJPB KKP, kata Slamet, terus mendorong keberlanjutan budidaya udang melalui budidaya perikanan yang ramah lingkungan (Aquaculture Go Green).  Kebijakan budidaya ramah lingkungan ini menjadi bagian penting dari upaya mendukung Tiga Pilar Pembangunan, yakni Kedaulatan, Kemandirian dan Keberlanjutan. “Budidaya ikan yang ramah lingkungan merupakan suatu keharusan. Karena itu, perikanan budidaya, termasuk budidaya udang, mesti diarahkan ke Aquaculture Go Green,” ungkapnya.

Di mata Slamet, penerapan Aquaculture Go Green bakal mendukung keberlanjutan dari usaha budidaya udang itu sendiri. Pada praktiknya, penambahan lahan tambak udang harus diikuti dengan penanaman pohon bakau untuk memperluas area sabuk hijau (green belt) yang bisa melindungi tambak dari abrasi sekaligus menjadi daerah asuhan (nursery ground) bagi komoditas lain.

“Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti, bahwa 30% dari luas total areal tambak harus dipergunakan sebagai lahan bakau. Hal ini akan mengurangi risiko munculnya penyakit dan menghindari kerugian dari usaha budidaya. Pengalaman dari budidaya udang di masa lalu jangan sampai terulang kembali,” papar Slamet.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Sugeng Rahardjo, mengungkapkan, perikanan budidaya memang harus kembali ke alam. Artinya, melalui aplikasi teknologi yang ramah lingkungan, maka produksi masih dapat ditingkatkan. Hal itu terbukti pada induk udang windu yang dipelihara oleh BBPBAP Jepara selama dua tahun ini tidak pernah terkena penyakit.

Melalui BBPBAP Jepara, lanjut Slamet Soebjakto, DJPB KKP akan terus mendorong peningkatan produksi ikan dan udang melalui penyediaan benih bermutu serta induk unggul. “Dengan telah dikuasainya teknologi, khususnya teknologi budidaya udang windu, maka kejayaan udang windu akan dapat diraih kembali seperti dahulu kala,” harap Slamet.

Sementara untuk pakan ikan, pihaknya menginisiasi produksi artemia, pakan alami untuk larva ikan dan udang, yang selama ini didatangkan dengan cara impor dari Amerika Serikat, China, Vietnam, maupun dari beberapa negara lain. Slamet mengatakan, proses produksi artemia bakal dilakukan mulai Agustus 2016 ini. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemandirian budidaya ikan di Indonesia sekaligus dimaksudkan untuk memangkas angka impor artemia yang terbilang sangat tinggi tiap tahun.

“Rata-rata artemia yang kita impor setahun adalah 40 ton Nilainya sekitar Rp 32 miliar. Ini saya kira sangat disayangkan kalau kita sendiri tidak bisa memproduksi artemia. Sementara kita sendiri memiliki teknologinya,” ujar Slamet.

Dirjen Slamet menjelaskan, artemia sangat cocok berkembang di daerah-daerah penghasil garam seperti di Indonesia. Lebih-lebih, area tambak di negeri ini sangat luas dengan perairan yang begitu subur.

Untuk tahun ini, lanjut Slamet, budidaya artemia sudah mulai dilaksanakan lewat sejumlah proyek percontohan. Di Jepara, misalnya, DJPB KKP membuat percontohan budidaya artemia seluas 5 hektar. Sementara di Rembang seluas 10 hektar. Adapun di Madura luas lahan percontohan adalah 0,5 hektar. Dengan tingkat penguasaan teknologi yang mumpuni, proyek percontohan ini diharapkan dapat diduplikasi oleh masyarakat pembudidaya khususnya di wilayah pesisir.

Dalam hitungan Slamet, pada setiap area 1 hektar tambak dapat memproduksi 200-300 kg artemia dalam setiap siklus yang berkisar antara 3-4 bulan di musim kemarau. Kalau hasil panen artemia dalam kondisi basah saja setiap 1 kg harganya sekitar Rp 300 ribu, maka panen 200 kg dapat menghasilkan Rp 60 juta dengan biaya produksi per siklus per hektar berkisar Rp 15 juta-Rp 20 juta.

Dengan kalkulasi tersebut, dalam waktu 4 bulan, pembudidaya artemia bisa mengantongi keuntungan sekitar Rp 40 juta-Rp 45 juta, bergantung produktivitas per siklus. “Ini saya kira merupakan salah satu prospek pendapatan bagi para pembudidaya, khususnya masyarakat pesisir dan petambak garam,” ungkap Slamet.

Secara teknis, Slamet menjelaskan, artemia bisa diproduksi dalam sistem Cysts atau Biomassa. Hitungan pendapatan Rp 40 juta tadi didapat hanya dari produksi Cysts artemia. Sementara dalam setiap hektar juga bisa menghasilkan Biomassa artemia  sebesar 400 kg dengan harga mencapai Rp 75 ribu per kilogram. Artinya, dalam setiap hektar Biomassa artemia yang dihasilkan bernilai sekitar Rp 30 juta.

“Jadi dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan Cysts 200 kg dan Biomassa 400 kg. Pembudidaya bisa mengantongi lebih dari Rp 60 juta per siklus dari Cysts Rp 30 juta dari Biomassa,” papar Slamet.