Gaya Hidup Anggota DPR

Gaya hidup mewah sebagian anggota DPR belakangan ini memperlihatkan sikap hedonistis, yang tentu sangat melukai hati jutaan masyarakat miskin di negeri ini. Sehingga wajar saja muncul prasangka negatif terhadap perilaku wakil rakyat tersebut. Apalagi, sekarang ini isu korupsi di kalangan DPR masih santer diberitakan.

Kalau saja mereka bukan berstatus anggota DPR, barangkali sah-sah saja, mereka bergaya hidup mewah. Persoalannya terletak pada jabatan mereka di parlemen. Secara logika kemanusiaan memang tidak etis di tengah kemelaratan rakyat miskin, anggota dewan di DPR tenggelam dalam glamour hidup mewah.

Pejabat dan anggota dewan adalah kelompok masyarakat yang sangat dekat dengan korupsi, apalagi jika mereka hidup dengan gaya hedonistis. Nah, untuk menjauhkan diri dari upaya atau keinginan melakukan korupsi, sebaiknya mereka jangan hidup hedonistis. Itulah pesan yang disampaikan oleh Ketua KPK Busryo.

Mengingat Busyro sebagai figur yang sangat peduli dengan pemberantasan korupsi. Dia wajar mengingatkan hal itu. Karena gaya hidup sederhana sejatinya lebih tepat ditunjukkan oleh para pejabat dan anggota DPR. Kenapa? Sebagai public figure, mereka harus sadar bahwa ucapan dan tindakan para pejabat dan anggota dewan akan menjadi buah bibir di masyarakat.

Sudah menjadi persepsi umum, bagaimana mungkin mereka akan dapat memikirkan nasib rakyat, jika anggota DPR tidak pernah merasakan bagaimana susahnya hidup miskin. Setidaknya mereka dituntut belajar hidup sederhana, dengan implementasi gaya hidup mayoritas. Dengan perilaku seperti itu, diharapkan timbul rasa empati yang dalam di hati mereka. Sehingga, persoalan kemiskinan di Indonesia benar-benar menjadi prioritas kinerja yang harus segera diselesaikan.

Bayangkan, jika gaya hidup anggota DPR sederhana, tentu mereka memiliki rasa empati mendalam kepada penderitaan rakyat miskin, dan tidak akan ada lagi perasaan ingin mengorupsi uang negara. Mereka dapat merasakan bagaimana seandainya penderitaan itu terjadi pada dirinya sendiri, hidup serba berkekurangan dan kesulitan mendapat makanan bergizi setiap hari.

Namun yang menjadi sorotan media, adalah gaya hidup hedonistis selama ini dianggap hal yang biasa oleh sebagian anggota DPR. Mereka merasa mengendarai mobil mewah merupakan hal wajar, toh itu milik pribadi, bukan mobil dinas milik negara.

Kita menyayangkan perilaku hedonistis itu menunjukkan apatisme DPR atas kemelaratan hidup yang dialami oleh rakyat Indonesia. Tidak etis rasanya, di tengah angka kemiskinan yang tergolong tinggi, mereka masih bersuka ria mengendarai mobil mewah BMW, Jaguar, Bently, Range Rover, Cadillac, dan Mercedez Benz ke kantornya.

Padahal, pola hidup sederhana tidak identik dengan hidup miskin, tetapi mereka dapat menempatkan diri pada proporsi yang benar dan layak, tidak atas dasar egoisme pribadi. Mereka mampu memahami kelayakan hidup yang menjadi patokan umum hidup mayoritas rakyat Indonesia. Karena, ketika DPR tidak bisa hidup sederhana, apalagi sampai boros, maka sangat mungkin sekali berdampak bagi munculnya tindakan koruptif.

Hidup sederhana bukan berarti tidak ada perubahan. Hidup sederhana berjalan sesuai dengan konteksnya. Apalagi, sampai timbul kesadaran bahwa hidup seperti roda, kadang ada di atas, tetapi kadang pula ada di bawah. Nasib kehidupan yang tidak menentu, menjadi unsur penting bagi timbulnya kesadaran terhadap amanah dan kejujuran.

BERITA TERKAIT

Angka Harapan Hidup Global Meningkat

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat peningkatan angka harapan hidup global sebesar 5,5 tahun dalam rentang 2000 hingga 2016. Wanita diprediksi…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

Anggota DPR dan Kementerian PUPR Renovasi 1.500 Rumah di Depok dan Bekasi

      NERACA   Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Intan Fauzi membangun 1.500 unit Rumah Tidak Layak…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewujudkan Sila Ketiga Pancasila Pasca Pemilu 2019

Oleh : Ananda Rasti, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Berbeda pilihan merupakan sebuah keniscayaan, karena setiap individu akan selalu punya sudut pandang…

Ketika Utang Pemerintah Terus Bertambah

Oleh: Djony Edward Total utang pemerintah per Maret 2019 tercatat yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yakni menembus level Rp4.567,31 triliun.…

Lembaga Survei Bagian dari Elemen Masyarakat

Oleh:  Anang Zubaidy SH, MH., Kepala Pusat Studi Hukum FH UII Keberadaan lembaga survei merupakan fenomena baru dalam penyelenggaraan demokrasi…