Gaya Hidup Anggota DPR

Gaya hidup mewah sebagian anggota DPR belakangan ini memperlihatkan sikap hedonistis, yang tentu sangat melukai hati jutaan masyarakat miskin di negeri ini. Sehingga wajar saja muncul prasangka negatif terhadap perilaku wakil rakyat tersebut. Apalagi, sekarang ini isu korupsi di kalangan DPR masih santer diberitakan.

Kalau saja mereka bukan berstatus anggota DPR, barangkali sah-sah saja, mereka bergaya hidup mewah. Persoalannya terletak pada jabatan mereka di parlemen. Secara logika kemanusiaan memang tidak etis di tengah kemelaratan rakyat miskin, anggota dewan di DPR tenggelam dalam glamour hidup mewah.

Pejabat dan anggota dewan adalah kelompok masyarakat yang sangat dekat dengan korupsi, apalagi jika mereka hidup dengan gaya hedonistis. Nah, untuk menjauhkan diri dari upaya atau keinginan melakukan korupsi, sebaiknya mereka jangan hidup hedonistis. Itulah pesan yang disampaikan oleh Ketua KPK Busryo.

Mengingat Busyro sebagai figur yang sangat peduli dengan pemberantasan korupsi. Dia wajar mengingatkan hal itu. Karena gaya hidup sederhana sejatinya lebih tepat ditunjukkan oleh para pejabat dan anggota DPR. Kenapa? Sebagai public figure, mereka harus sadar bahwa ucapan dan tindakan para pejabat dan anggota dewan akan menjadi buah bibir di masyarakat.

Sudah menjadi persepsi umum, bagaimana mungkin mereka akan dapat memikirkan nasib rakyat, jika anggota DPR tidak pernah merasakan bagaimana susahnya hidup miskin. Setidaknya mereka dituntut belajar hidup sederhana, dengan implementasi gaya hidup mayoritas. Dengan perilaku seperti itu, diharapkan timbul rasa empati yang dalam di hati mereka. Sehingga, persoalan kemiskinan di Indonesia benar-benar menjadi prioritas kinerja yang harus segera diselesaikan.

Bayangkan, jika gaya hidup anggota DPR sederhana, tentu mereka memiliki rasa empati mendalam kepada penderitaan rakyat miskin, dan tidak akan ada lagi perasaan ingin mengorupsi uang negara. Mereka dapat merasakan bagaimana seandainya penderitaan itu terjadi pada dirinya sendiri, hidup serba berkekurangan dan kesulitan mendapat makanan bergizi setiap hari.

Namun yang menjadi sorotan media, adalah gaya hidup hedonistis selama ini dianggap hal yang biasa oleh sebagian anggota DPR. Mereka merasa mengendarai mobil mewah merupakan hal wajar, toh itu milik pribadi, bukan mobil dinas milik negara.  

Kita menyayangkan perilaku hedonistis itu menunjukkan apatisme DPR atas kemelaratan hidup yang dialami oleh rakyat Indonesia. Tidak etis rasanya, di tengah angka kemiskinan yang tergolong tinggi, mereka masih bersuka ria mengendarai mobil mewah BMW, Jaguar, Bently, Range Rover, Cadillac, dan Mercedez Benz  ke kantornya.

Padahal, pola hidup sederhana tidak identik dengan hidup miskin, tetapi mereka dapat menempatkan diri pada proporsi yang benar dan layak, tidak atas dasar egoisme pribadi. Mereka mampu memahami kelayakan hidup yang menjadi patokan umum hidup mayoritas rakyat Indonesia. Karena, ketika DPR tidak bisa hidup sederhana, apalagi sampai boros, maka sangat mungkin sekali berdampak bagi munculnya tindakan koruptif.

Hidup sederhana bukan berarti tidak ada perubahan. Hidup sederhana berjalan sesuai dengan konteksnya. Apalagi, sampai timbul kesadaran bahwa hidup seperti roda, kadang ada di atas, tetapi kadang pula ada di bawah. Nasib kehidupan yang tidak menentu, menjadi unsur penting bagi timbulnya kesadaran terhadap amanah dan kejujuran.

 

 

BERITA TERKAIT

Bansos Pangan atau Beras oleh Bapanas dan Bulog Langgar UU Pangan dan UU Kesejahteraan Sosial?

  Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial…

Pembangunan Papua Jadi Daya Tarik Investasi dan Ekonomi

  Oleh : Clara Anastasya Wompere, Pemerhati Ekonomi Pembangunan   Bumi Cenderawasih memang menjadi fokus pembangunan yang signifikan di era…

Pastikan Stabilitas Harga dan Stok Beras, Pemerintah Komitmen Ketahanan Pangan

  Oleh : Nesya Alisha, Pengamat Pangan Mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sangat penting karena memiliki dampak besar pada stabilitas…

BERITA LAINNYA DI Opini

Bansos Pangan atau Beras oleh Bapanas dan Bulog Langgar UU Pangan dan UU Kesejahteraan Sosial?

  Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial…

Pembangunan Papua Jadi Daya Tarik Investasi dan Ekonomi

  Oleh : Clara Anastasya Wompere, Pemerhati Ekonomi Pembangunan   Bumi Cenderawasih memang menjadi fokus pembangunan yang signifikan di era…

Pastikan Stabilitas Harga dan Stok Beras, Pemerintah Komitmen Ketahanan Pangan

  Oleh : Nesya Alisha, Pengamat Pangan Mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sangat penting karena memiliki dampak besar pada stabilitas…