Penjualan SUN Raup Rp 7 Triliun

NERACA

Jakarta-Pemerintah mengungkapkan berhasil menjual surat utang negara (SUN) untuk menutup defisit anggaran 2011. Berdasarkan pengumuman Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, pemerintah meraup sekitar Rp 7 triliun, di atas target yang ditetapkan Rp 6 triliun. Artinya, lelang 5 seri surat utang negara dalam mata uang rupiah dilakukan pada 22 November 2011. Total penawaran mencapai Rp 12,216 triliun.

Adapun hasil lelang 5 seri surat utang negara (SUN) tersebut antara lain, SPN03120223, penawaran yang masuk Rp 1,893 triliun. Pemerintah menyerap Rp 300 miliar dan jatuh tempo 23 Februari 2012, SPN12121102 penawaran yang masuk Rp 4,4 triliun. Pemerintah menyerap Rp 1,6 triliun dan jatuh tempo 2 November 2012, FR0060, penawaran yang masuk Rp 1,581 triliun. Pemerintah menyerap Rp 950 miliar dan jatuh tempo 15 April 2017, FR0051, penawaran yang masuk Rp 2,286 triliun. Pemerintah menyerap Rp 2,25 triliun. Jatuh tempo 15 Mei 2022, FR0059, penawaran yang masuk Rp 2,056 triliun. Pemerintah menyerap Rp 1,9 triliun. Jatuh tempo 15 Mei 2027

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dalam situsnya juga mengungkap total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Bahkan tercatat dalam tempo hanya satu bulan jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.

Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,3% pada September menjadi 27,5% pada Oktober. Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Oktober 2011 mencapai US$ 200,12 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan per September 2011 yang sebesar US$ 198,9 miliar miliar. Utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar.

Berdasarkan rincian, total utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman US$ 68,5 miliar dan surat berharga US$ 131,62 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia per Oktober 2011 tercatat sebesar 27,5%.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2011 adalah, bilateral: US$ 42,69 miliar, multilateral: US$ 22,66 miliar, komersial: US$ 3,01 miliar, Supplier: US$ 50 juta dan pinjaman dalam negeri US$ 80 juta. Sementara total surat utang yang telah diterbitkan oleh pemerintah sampai Oktober 2011 mencapai US$ 131,62 miliar. Naik dibandingkan posisi Desember 2010 yang sebesar US$ 118,39 miliar.

Yang jelas, selama Januari-Oktober 2011 pemerintah telah melakukan penarikan utang Rp 197,86 triliun. Ini sudah mencapai 73% dari target di tahun ini yang nilainya Rp 182,01 triliun. Adapun rincian utang pemerintah tahun ini serta realisasinya sampai Oktober 2011 adalah, pinjaman luar negeri ditargetkan Rp 58,93 triliun, realisasinya Rp 15,55 triliun (26,4%). Ini terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Sementara pinjaman dalam negeri ditargetkan Rp 1 triliun, realisasinya Rp 300 miliar. Surat Utang (Surat Berharga Negara) ditargetkan Rp 211,18 triliun, realisasinya Rp 182,01 triliun (86,2%). **cahyo

BERITA TERKAIT

AUTO Raup Laba Bersih Rp 159,17 Miliar

NERACA Jakarta - PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) membukukan pertumbuhan laba bersih di kuartal satu tahun ini sebesar. Dalam laporan…

Maret, Volume Penjualan SMBR Tumbuh 8%

NERACA Jakarta - Di kuartal pertama 2019 atau pada Maret, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) mencatatkan pertumbuhan volume penjualan…

Terbitkan Produk KIK Dinfra - Jasa Marga Targetkan Dana Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta –Besarnya kebutuhan modal PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dalam mendanai proyek jalan tol, mendorong perseroan untuk terus memanfaatkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…