Bank Dunia Dorong Subsidi Dialihkan Ke Pendidikan

NERACA

Jakarta--Bank Dunia mendorong Indonesia agar menjadi negara maju. Setidaknya mencontoh penggunaan anggaran dimana subsidi BBM bisa digunakan untuk peningkatan pendidikan. Melalui pendidikan maka SDM meningkat dan mengurangi kemiskinan. "Pada regulasi, 20% anggaran untuk pendidikan. Ini sudah cukup besar, tapi perlu ada perbaikan penggunaan. Indonesia tinggi di tingkat dasar, perlu memperbaiki tingkat menengah dan pendidikan tinggi," kata Ekonom Senior Bank Dunia Enrique Blanco Armas di Jakarta, Selasa (22/11)

Lebih jauh kata Enrique, dengan memaksimalkan perubahan sistem subsidi ini maka ada surplus anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. "Untuk menjadi negara maju, harus lebih memanfaatkan pendidikan supaya pertumbuhan bisa lebih cepat," jelasnya

Perlu ada transformasi terkait subsidi, agar dapat meningkatkan anggaran bantuan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur. "Memang sudah ada pembicaraan menaikkan harga, tapi belum ada reformasi kebijakan bahan kabar," ucap Enrique.

Pemerintah harus berani merumuskan kebijakan baru, seperti menaikan harga BBM subsidi. Opsi lain adalah mengeluarkan kebijakan larangan kuantitatif. Seperti pembatasan jenis kendaraan yang boleh dan tidak menikmati BBM subsidi, atau opsi pembatasan alokasi BBM subsidi secara geografis. "Contoh, menaikkan harga, kedua, larangan kuantitatif tentu secara administrasi sangat rumit dan kompleks,atau menurut area geografis. Tentu beberapa pilihan ini ada untung dan rugi. Sedang dibicarakan pemerintah," paparnya.

Saat kebijakan bahan bakar tepat, ada potensi penghematan anggaran negara dan dimanfaatkan untuk pos-pos lain. "Ada biaya oportunitas untuk subsidi ke barang lain, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Ini yang harus diperhatikan," tegas Enrique.

.

Ditempat terpisah, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Avialiani dana subsidi yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur bisa menimbulkan efek positif. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi dapat mencapai 7%. Yang jelas kebutuhan proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mencapai sekitar Rp5.400 triliun.

"Kalau kita bisa mentransfer capital inflow yang masuk ke pasar modal menuju sektor rill, di mana dalam proyek MP3EI untuk infrastruktur saja kita butuh Rp1.400 triliun, kebutuhan proyek itu hanya untuk proyek MP3EI saja dan sisanya yang Rp4 ribu triliun untuk membiayai 22 bidang ekonomi lainnya. Maka, bukan tidak mungkin pertumbuhan perekonomian kita bisa tumbuh di atas tujuh persen," tutur dia.

Menurutnya, dengan realisasi penyerapan sekira Rp500 triliun-Rp1.000 triliun, maka pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat meningkat hingga 7%. Namun, untuk mewujudkan itu semua, banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang harus diperbaiki. **cahyo

BERITA TERKAIT

Indonesia Dorong Penyelesaian Kerangka Kerja Sama RCEP

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mendorong penyelesaian tiga bab kerangka kerja sama dalam perjanjian dagang Regional Comprehensive Economic…

Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia…

Bank Mandiri Tawarkan KPR Bunga 6,5%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menawarkan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan suku bunga tetap…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Founder KahmiPreneur Raih Sertifikasi Internasional

  NERACA Jakarta - Pemerintah saat ini tengah gencar mencanangkan kebijakan industri nasional sebagai negara industri maju baru dan menargetkan…

PII Dorong Insinyur Bersertifikat

    NERACA   Jakarta – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong para insinyur Indonesia untuk tersertifikasi. Ketua Umum PII Hermanto…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5253 Triliun

    NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2018 naik 4,2 persen (tahun…