Bank Dunia Dorong Subsidi Dialihkan Ke Pendidikan

NERACA

Jakarta--Bank Dunia mendorong Indonesia agar menjadi negara maju. Setidaknya mencontoh penggunaan anggaran dimana subsidi BBM bisa digunakan untuk peningkatan pendidikan. Melalui pendidikan maka SDM meningkat dan mengurangi kemiskinan. "Pada regulasi, 20% anggaran untuk pendidikan. Ini sudah cukup besar, tapi perlu ada perbaikan penggunaan. Indonesia tinggi di tingkat dasar, perlu memperbaiki tingkat menengah dan pendidikan tinggi," kata Ekonom Senior Bank Dunia Enrique Blanco Armas di Jakarta, Selasa (22/11)

Lebih jauh kata Enrique, dengan memaksimalkan perubahan sistem subsidi ini maka ada surplus anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. "Untuk menjadi negara maju, harus lebih memanfaatkan pendidikan supaya pertumbuhan bisa lebih cepat," jelasnya

Perlu ada transformasi terkait subsidi, agar dapat meningkatkan anggaran bantuan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur. "Memang sudah ada pembicaraan menaikkan harga, tapi belum ada reformasi kebijakan bahan kabar," ucap Enrique.

Pemerintah harus berani merumuskan kebijakan baru, seperti menaikan harga BBM subsidi. Opsi lain adalah mengeluarkan kebijakan larangan kuantitatif. Seperti pembatasan jenis kendaraan yang boleh dan tidak menikmati BBM subsidi, atau opsi pembatasan alokasi BBM subsidi secara geografis. "Contoh, menaikkan harga, kedua, larangan kuantitatif tentu secara administrasi sangat rumit dan kompleks,atau menurut area geografis. Tentu beberapa pilihan ini ada untung dan rugi. Sedang dibicarakan pemerintah," paparnya.

Saat kebijakan bahan bakar tepat, ada potensi penghematan anggaran negara dan dimanfaatkan untuk pos-pos lain. "Ada biaya oportunitas untuk subsidi ke barang lain, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Ini yang harus diperhatikan," tegas Enrique.

.

Ditempat terpisah, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Avialiani dana subsidi yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur bisa menimbulkan efek positif. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi dapat mencapai 7%. Yang jelas kebutuhan proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mencapai sekitar Rp5.400 triliun.

"Kalau kita bisa mentransfer capital inflow yang masuk ke pasar modal menuju sektor rill, di mana dalam proyek MP3EI untuk infrastruktur saja kita butuh Rp1.400 triliun, kebutuhan proyek itu hanya untuk proyek MP3EI saja dan sisanya yang Rp4 ribu triliun untuk membiayai 22 bidang ekonomi lainnya. Maka, bukan tidak mungkin pertumbuhan perekonomian kita bisa tumbuh di atas tujuh persen," tutur dia.

Menurutnya, dengan realisasi penyerapan sekira Rp500 triliun-Rp1.000 triliun, maka pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat meningkat hingga 7%. Namun, untuk mewujudkan itu semua, banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang harus diperbaiki. **cahyo

BERITA TERKAIT

Akusisi 30% Saham PNMIM - Bank BTN Investasikan Dana Rp 114,3 Miliar

Di penghujung kuartal pertama tahun ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mulai merealisasikan target ekspansi perseroan untuk memperluas…

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember NERACA Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat…

Gubernur Jabar Dorong Pemberangkatan Haji dari Bandara Kertajati

Gubernur Jabar Dorong Pemberangkatan Haji dari Bandara Kertajati NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus…

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Perlu Lakukan Pembenahan Ekonomi

    NERACA Jakarta - Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karene penghitungan…

Tingkat Kemiskinan Ditargetkan Dibawah 9%

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan tingkat kemiskinan…