NERACA

Jakarta - Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengakui pemerintah telah mendorong BUMN untuk menamkan modalnya dalam sejumlah proyek infrastuktur. Namun diperkirakan belanja modal sekitar US$ 1 triliun yang baru digelontorkan hanya sekitar US$ 400 juta yang terserap. "Kalau ini bisa dimanfaatkan, investasi infrastuktur akan naik," kata Deputi Sarana dan Prasarana Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dedy Priatna di Seminar Percepatan Pembangunan Moda dan Transportasi Publik, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (22/11).

Diakui Dedy, dana investasi infrastruktur saat ini sangat rendah dibandingkan pada 1997 yang mencapai 8% dari APBN. Sejak 1998 investasi infrastuktur hanya berkisar 4%. Ini membuat kualitas infrastruktur Indonesia kalah dari Malaysia dan Thailand. "Ada peningkatan (investasi infrastruktur) tapi belum seperti tahun 1997," ungkapnya

Lebih jauh Dedy menyarankan salah satu cara agar investasi infrastruktur masuk ke tanah air yaitu dengan mempercepat perbaikan regulasi. Pemerintah merencanakan percepatan 8 proyek jalur kereta api, 4 proyek pengembangan transportasi perkotaan Jabodetabek, 6 proyek pelayanan penerbangan, dan revitalisasi pelayanan angkutan penyeberangan antar pulau. “Tidak bisa semuanya APBN, tapi butuh investasi swasta," terangnya

Menurut Dedy, saat ini kualitas infrastruktur dalam negeri masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailad. Indeks infrastuktur menurut World Economic Global Competitiveness Report 2010-2011 nilainya di bawah 4. Padahal, indeks minimal terbaik harus mencapai nilai 7. Diantaranya pasokan listrik, pelabuhan, jalan, transportasi udara, dan kereta api. "Hanya transportasi udara yang indeksnya lebih tinggi," paparnya.

Dedy menambahkan minimnya konektivitas infrastruktur dalam negeri membuat tingginya biaya produksi yang rata rata mencapai 10-20%. Padahal, di negara lain biaya logistik seperti di negara Jepan mencapai 5%. "Namun besarnya biaya logistik didorong juga rendahnya layanan pabeanan, bukan hanya infrastuktur," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan untuk mempercepat dan memperbanyak masuknya investasi ke Indonesia. Maka  pemerintah harus memberikan alokasi lebih pada APBN guna membangun lintas Indonesia. Karena dengan infrastruktur yang memadai investasi akan banyak masuk ke Indonesia.

Oleh karena itu, kata Harry, strategi APBN harus terlihat dari porsi pengalokasiannya secara tepat dan pas agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana.  “Dari total belanja Rp1.430 triliun, belanja modal hanya Rp168 triliun atau 11%, sedangkan belanja pegawai Rp215 triliun. Pegawai itu tak membangun transportasi tapi dananya begitu besar yakni Rp215 triliun atau 16-17 persen," ujarnya

Lebih jauh kata politisi Golkar ini, Infrastruktur saat ini memang pantas diutamakan pasalnya sektor itu merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Lanjutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan sudah sepatutnya memiliki keterhubungan antarsatu pulau dengan pulau lainnya.

Untuk itu, pembangunan antarlintas berupa pembuatan jembatan ataupun pelabuhan di masing-masing lintas pulau itu harus segera direalisasikan. “Pemerintah harus konsen dalam pembangunan lintas Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua. Pemerintah juga harus memprioritaskan pulau-pulau utamanya dengan membangun pelabuhan," tambahnya. **sahlan