Daya Tawar Lemah Renegosiasi Kontrak Lamban

Daya Tawar Lemah Renegosiasi Kontrak Lamban

Jakarta - Nasib renegosiasi 42 Kontrak Karya (KK) yang menjadi target pemerintah sepertinya belum menemui titik terang. Pasalnya, baru lima perusahaan yang siap menandatangani, dan sayangnya, tidak termasuk dua perusahaan tambang besar internasional, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Menurut Deputy Director Reforminer Institute, Komaidi, pemerintah tidak memiliki daya tawar yang kuat sehingga tidak bisa tegas terhadap perusahaan tambang internasional. “Apalagi, blueprint pembangunan minerba kita tidak jelas arahnya,” kata dia kepada Neraca, Senin (21/11).

Komaidi menambahkan sebenarna ada enam isu strategis dalam renegosiasi kontrak pertambangan ini, yaitu luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara/royalti, kewajiban pengelolaan/pemurnian di dalam negeri, kewajiban divestasi, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan di dalam negeri.

Pemerintah menyampaikan bahwa jumlah KK dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang telah di renegosiasi mencapai 65% terhadap seluruh kontrak pertambangan yang ada. Sebaliknya, berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diundangkan per 12 Januari 2009, penyesuaian ketentuan yang tercantum di dalam pasal KK dan PKP2B sesungguhnya diamanatkan selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Ini artinya, kata Komaidi, paling lambat per 12 Januari 2010 penyesuaian terhadap ketentuan KK dan PKP2B tersebut telah diselesaikan pemerintah dan kontraktor. Meski renegosiasi kontrak (berdasarkan jumlah kontrak) disampaikan telah mencapai 65%, lanjut Komaidi, kontribusi nama-nama perusahaan (kontraktor) tersebut terhadap produksi mineral dan batu bara nasional relatif tidak signifikan.

“Menurut PP No.45 Tahun 2003 dijelaskan kalau seluruh perusahaan tambang harus memberikan royalti sebesar 3,75%. Ini harusnya dilaksanakan. Tapi kenyataannya tidak. Selama delapan tahun, kontribusi produksi mineral dari KK yang telah menyetujui poin-poin renegosiasi kontrak rata-rata hanya 15%-20% terhadap total produksi mineral nasional,” jelasnya.

Sedangkan, pada periode yang sama, kontribusi produksi batu bara oleh PKP2B yang telah menyetujui poin-poin renegosiasi rata-rata hanya 20%­-25% terhadap total produksi batu bara nasional. Dalam kaitan dengan penerimaan negara, sebagai perbandingan sambung dia, dengan mengacu ke rata-rata biaya investasi (cost recovery) sekitar 30% penerimaan kotor, rata-rata penerimaan negara dari sektor migas berkisar 55%-­60% terhadap total penerimaan kotor minyak dan gas (migas).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengakui bahwa dalam melakukan rene­gosiasi kontrak memang tidak mudah. Namun, pemerintah akan tetap melaksanakan renegosiasi, khususnya dengan PTFI. “Dalam UU Minerba tidak ada pengecualian, Freeport juga akan kita renegosiasi kon­traknya,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat 42 perusahaan yang terikat KK dan 76 perusahaan PKP2B. Namun, masih ada 35% sisa yang belum selesai dalam proses re­negosiasi. **ardi

BERITA TERKAIT

Kontrak Anak Usaha Berkurang - Target Bisnis ICON Diproyeksi Terkoreksi

NERACA Jakarta – Proyeksi lesunya bisnis properti tahun depan, menjadi alasan bagi PT Island Concept Indonesia Tbk (ICON) untuk mematok…

Problem Daya Saing

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tema Rapimnas Kadin Indonesia pada 26-28 Nopember 2018…

Realisasi Kontrak Baru ADHI Capai 92,27%

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun 2018, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) merealisasikan 92,27% kontrak baru dari total target…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Aturan Taksi Online Diteken Menhub

      NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menandatangani peraturan baru taksi daring setelah Peraturan…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5.227 Triliun

      NERACA   Jakarta - Utang luar negeri Indonesia meningkat 5,3 persen (tahun ke tahun/yoy) pada akhir Oktober…

Pekerja Migran Bantu Devisa Negara

    NERACA   Sukabumi - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan keberadaan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI)…