NERACA

Jakarta----Pemerintah berani mengklaim belanja subsidi yang dialokasikan sebesar Rp213,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 kemungkinan besar  bisa terwujud. Alasannya realisasi belanja subsidi hingga Nopember 2011 yang terbilang cukup tinggi. "Berdasarkan realisasi, perkiraan akan melampaui,” kata Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati di Jakarta, Senin (21/11)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terungkap realisasi penyerapan subsidi BBM hingga 7 November 2011 sudah mencapai 87% dari target kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar 40,5 juta kiloliter (kl) atau Rp213,7 triliun. Jumlah ini lebih besar dari realisasi penyerapan subsidi BBM pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 84,4%. “Pemerintah dan DPR telah sepakat menetapkan pagu anggaran belanja subsidi sepanjang satu tahun ini dan kesepakatan tersebut harus dipenuhi,” tambahnya.

Total belanja subsidi yang telah terserap diperkirakan mencapai Rp1,84731 triliun atau 77,9% dari total belanja subsidi sebesar Rp2,37194 triliun. Berdasarkan data tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota yang disepakati. “Oleh karena itu kita minta ESDM untuk memantau karena acuan kita adalah dokumen APBN-P,” tegasnya.

Namun demikian, kata Anny, meski diperkirakan melampaui, semua pihak diharapkan mampu menjaga konsumsi penggunaan BBM bersubsidi. Salah satunya adalah memantau agar subsidi BBM tepat sasaran, tidak diberikan kepada yang tidak berhak menerima semisal diperdagangkan di laut, dan dikonsumsi oleh kalangan indsutri.

Jika realisasi belanja subsidi melebihi kuota yang telah ditentukan, pihaknya akan menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah dimungkinkan untuk membayar kekurangan kelebihan kuota yang nantinya akan disiapkan dalam APBN-P 2012. “Tapi prinsipnya jangan dulu membuka ruang untuk terjadi kelebihan. Sampai saat ini kita tetap pegang yang ada di dokumen APBN-P,” tandasnya

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengaku, data realisasi belanja subsidi per November merupakan data yang tercatat oleh Kementerian Keuangan. Data tersebut dimungkinkan lebih besar dari yang tercatat. “Yang tahu persis realisasinya berapa persen adalah Kementerian ESDM,” ujar Agus.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah menjaga kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tidak melebihi target yang ditentukan. Anggota Komisi XI DPR RI Andi Rahmat mengungkapkan, yang menjadi konsentransi DPR adalah jumlah kuota BBM bersubsidi yang telah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

Menurut Andi, apapun keputusan yang akan diambil pemerintah terkait upaya menjaga kuota konsumsi BBM bersubsidi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait, apakah melalui kebijakan kenaikan BBM atau pembatasan konsumsi BBM.

Yang terpenting, lanjut dia, alokasi subsidi BBM sebesar Rp213,7 triliun  dan sudah tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 tidak terlewati. “Kalau ada pembengkakan (kelebihan kuota) akan dilaporkan pemerintah dalam realisasi APBN di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Tapi prinsipnya kita minta pemerintah untuk strick pada perkara ini,” kata Andi beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan subsidi yang terencana dan tepat sasaran. Sebab, komposisi konsumsi BBM di Indonesia saat ini tidak adil. **cahyo