Jakarta – Kalangan akademisi dan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menilai pembukaan keran impor jeroan sebagai wacana menurunkan harga daging sapi lokal, merupakan langkah pemerintah itu tidak tepat. Karena kebijakan tersebut sama sekali tidak berimbas pada penurunan harga daging, dan jeroan selama ini hanya untuk makanan binatang di luar negeri.

NERACA

“Impor jeroan lebih banyak mudaratnya ketimbang keuntungannya. Impor jeroan tidak perlu, karena masih ada jeroan di dalam negeri. Apalagi selama ini, belum ada keluhan dan kebutuhan pasar yang meningkat terhadap jeroan. Upaya pemerintah mengimpor jeroan itu justru kontraproduktif karena dapat memicu masalah baru,” ujar Rochadi Tawaf, pengamat peternakan dari Unpad dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (28/7).

Selain tidak berkualitas bagus, harga jeroan impor yang murah dapat dijual Rp 40.000 per kg di Indonesia, ini jelas membuat harga jeroan lokal kalah bersaing. Akibat munculnya kebijakan pemerintah tersebut, otomatis jeroan lokal tidak laku dan para peternak akan menutupi kerugian menjual jeroan dengan menaikkan harga daging sapi. “Jadi kalau impor jeroan sebagai solusi menekan harga daging sapi itu tidak tepat,” tegas dia.

Seperti diketahui jeroan sapi sampai saat ini masih jadi barang yang dilarang diimpor masuk ke Indonesia. Namun, larangan tersebut bakal direvisi, untuk menjadi alternatif daging dengan harga terjangkau.

Menurut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Agung Hendriadi, alasan pembukaan impor jeroan adalah untuk memberi banyak alternatif bagi masyarakat mengakses daging murah. “Itu kan yang diinginkan Pak Presiden agar semua masyarakat bisa makan daging. Kenyataan daging impor beku saja masih dijual Rp 80.000/kg, akan lebih bagus kalau ada pilihan lebih banyak, dengan harga lebih murah,” jelasnya kepada media elketronik di Jakarta, Rabu (13/7).

Lebih jauh, menurut Agung, dibukanya impor jeroan untuk mengintervensi pasar daging sapi yang masih mahal, sehingga masyarakat punya banyak pilihan.

Padahal, menurut Rochadi, jeroan impor akan secara otomatis mengintervensi harga jeroan di pasaran dalam negeri. Akibat kebijakan ini, pedagang jeroan yang bersumber dari daging lokal akan merugi. Dari sisi kehalalan, jeroan juga belum terjamin. Sebab di beberapa bagian jeroan seperti usus dan hati itu lebih banyak mengandung penyakit yang tidak sehat untuk dimakan.

Dia menilai, pemerintah tidak memiliki program yang tepat sasaran untuk menurunkan harga daging sapi. Padahal, pasar membutuhkan daging segar, dan bukan daging beku. Kegagalan pemerintah menghadirkan daging segar ditutupi dengan menghadirkan daging beku dan sekarang jeroan. Upaya ini tentu saja sia-sia karena sudah terbukti ketika daging beku masuk pasar, harga daging tetap saja tinggi. “Sampai dengan saat ini belum ada platform yang bagus dari pemerintah dalam menekan harga daging sapi,” tegasnya.

Persepsi Salah 

Rochadi mengatakan,  jika dengan impor jeroan bisa menurunkan harga daging itu persepsi yang sangat salah. Padahal penetapan harga daging sapi seperti dewa yang tidak boleh diubah mindsetnya, dimana harga itu tergantung suplay dan demand,  nilai tukar harga kompetitor, dan yang lainnya. Karena sampai dengan saat ini kebutuhan riilnya berapa tidak ada yang tahu. jadi eksekusinya tidak sesuai dengan program tentu akan berantakan.

“Yang terpenting adalah pemerintah bagaimana membuat konsep yang matang dalam pengelolaan daging sapi, mulai dari pasokan hingga kebutuhan untuk dibuat kebijakan agar produksi dalam negeri bisa lebih meningkat, tidak lagi bergantung pada impor,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wahyu Direktur Pengadaan Perum Bulog, memaparkan pada tahun ini Bulog semula tidak ditunjuk mengelola daging termasuk cadangan daging pemerintah.  Sebab ada PT Berdikari yang mengelola daging sapi, namun adanya impor 10 ribu ton dari Australia dan New Zealand, “Karena daging tidak segera datang maka kami ditunjuk untuk mengelola waktu menjelang puasa,” ujarnya.

Menurut dia, semua kegiatan operasi pasar di bawah Bulog, sampai lebaran mencapai 3000 ton dan tidak hanya di Jakarta, tapi mencakup Palembang,  Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulwesi dengan daging impor yang didatangkan dalam bentuk beku. Dan untuk peredaran di Jabodetabek mencapai 80%. “Tantangan kami ketika jual daging beku daging, beku daging sisa daging tetelan dan yang lainnya, Bulog punya kewajiban mensukseskan keinginan Bapak Presiden makanya kami cari daging dari negara asal dengan harga yang tidak lebih dari Rp 80 ribu per kg,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengatakan, n masalah impor daging sapi memang kental sekali, dimana historisnya dari memulai minta izin untuk pembukaan impor di mulai pada  Mei.  “Awalnya sangat sulitnya pemerintah DKI minta izin impor, harus gubernur sendiri yang harus bicara,” ujarnya.

Dan, sambung dia, kami tidak minta banyak meminta kuota impornya hanya 500 ton saja. Sebab menurut mantan pengusaha itu, izin impor itu pada bulan Mei tujuan awal kami New Zealand karena lebih murah dari Australia. “Kuota impor yang kami ajukan memang tidak terlalu banyak, kami perkirakan sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Karena, menurut Ratna, sejak 2010 kebijakan dari Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan untuk teknis bisa mendapatkan kuota izin  impor sangat sulit,” ujarnya. Bahkan tidak jarang pihaknya dibantu pihak Kedutaan  untuk mendapatkan kuota izin impor daging dari Australia.

Kebijakan pemerintah tentang daging ni menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan. Di tengah ramainya penolakan kebijakan tentang daging, pemerintah tetap bersikeras mengajukan revisi UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan mencabut Permentan No 58/2015 untuk menekan harga daging dalam negeri.

Dengan perubahan kebijakan itu, menurut pengurus PPSKI, pemerintah akan membuka impor daging, jeroan, dan sapi siap potong. Kebijakan ini memungkinkan dampak pukulan keras terhadap lima juta peternak lokal di negeri ini. agus/mohar