NERACA

Jakarta----Perusahaan konstruksi plat merah, alias BUMN karya ternyata mengenaskan nasibnya. Karena hanya mampu mengerjakan proyek infrastruktur dalam negeri sebanyak 10% dari total proyek pembangunan di Indonesia. "Saya kaget, cukup memprihantinkan. BUMN-BUMN karya kita hanya mengerjakan proyek pembangunan sebesar 10% dari total proyek pembangunan di Indonesia," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada wartawan, Senin (21/11)

Lebih jauh kata Dahlan, dari 10% proyek tersebut, sebanyak 3% dilakukan oleh ADHI, sebanyak 2,75% dilakukan oleh PT Wijaya Karya (persero) Tbk (WIKA), lalu PT PP sebanyak 2,5% dan sisanya yang lain. “Sementara sekitar 20% proyek-proyek infrastruktur dilakukan oleh swasta, sedangkan sisanya masih didominasi oleh pihak asing,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut mantan Bos Jawa Pos Gruoop ini, Kementerian BUMN  akan melakukan diskusi, agar para BUMN tersebut bisa meningkatkan kemampuannya untuk bisa meraih porsi asing dalam berbagai proyek. "Saya akan melakukan diskusi dua minggu lagi dengan tujuh orang tokoh kontraktor BUMN dimana melakukan inventarisasi proyek-proyek asing mana saja yang bisa dikerjakan oleh kita," paparnya.

Selain itu, Dahlan menuturkan akan mempersiapkan diri untuk merebut porsi BUMN yang masih di dominasi asing. "Banyak yang harus kita persiapkan. Harus kerja keras," imbuhnya.

Makanya, kata Dahlan,  untuk memacu agar BUMN bisa menjadi perusahaan kelas internasional, pihaknya akan membersihkan proyek-proyek di sejumlah kementerian dan di BUMN-BUMN yang dinilai mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya. “Salah satu agendanya diskusi hari ini adalah bagaimana kita memulai hidup lebih bersih, dalam artian bagaimana menciptakan tender bersih," jelasnya

Dahlan mengakui dari diskusi yang telah dilakukan dengan sejumlah BUMN-BUMN karya, timbul persepsi sejumlah proyek yang dilakukan cenderung "diatur". Hal ini terlihat dari penelitian melalui sejumlah kuisioner yang diajukan mengenai berapa persen dari proyek atau tender dilakukan oleh BUMN karya yang masih "diatur". "Hasilnya 50:50. Ada yang "diatur" dan tidak "diatur". Dari situ, lantas diskusikan ke depan bagaimana," tegasnya.

Menurut Dahlan, setelah mengadakan voting, dia juga melakukan survey proyek di kementerian dan BUMN mana saja yang proyeknya cenderung masih "diatur". "Saya sudah pegang hasilnya. Proyek dikementrian dan BUMN mana saja yang masih diatur proyeknya. Tapi saya tidak bisa kasih tahu di mana saja," paparnya.

Ke depan, Dahlan akan berbicara dengan kementerian dan BUMN yang dianggap proyeknya masih banyak "diatur" untuk mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut.

"Nanti saya akan bicara dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan bagaimana memecahkan permasalahan ini. Tidak hanya sekadar menegur saja, tapi mencari jalan keluar. Karena kalau hanya menegur takutnya dianggap angin lalu," tukasnya.

Meski begitu, Dahlan pun tidak menyalahkan sepenuhnya pihak-pihak yang menjalankan proyek tersebut. "Karena mereka bukan pemilik proyek. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Ya intinya kita cari jalan keluar sama-sama," imbuhnya

Sebelumnya, mantan Sesmen BUMN, Muhammad Said Didu mengatakan program penciutan BUMN, alias right sizing tak bisa berjalan mulus. Karena kewenangan untuk perampingan BUMN itu ada pada Kementerian Keuangan. Payung hukumnya ada di Peraturan Pemerintah (PP). Makanya PP tersebut perlu direvisi sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan milik negara.  "Selama ini program `right sizing` tidak jalan karena kewenangan melakukan akuisisi, merger, likuidasi maupun privatisasi masih sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan yang diatur dalam PP No. 41/2003," katanya. **cahyo