NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menekankan pentingnya perencanaan pembangunan kota yang baik pada semua kabupaten/kota di Indonesia. "Wawasan tentang perencanaan kota yang baik dapat membantu pemimpin dalam membangun kotanya," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Ahmad Hermanto Dardak dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (28/7).

Dalam diskusi dan peluncuran buku "Perencanaan Kota Untuk Para Pemimpin Kota" dalam rangkaian Prepcom-3 UN Habitat III di Surabaya (27/7) itu, ia menjelaskan pemimpin bisa melakukan perencanaan itu dengan memaksimalkan masyarakat, profesional, dan swasta. "Digelarnya kegiatan ini (diskusi dan peluncuran buku perencanaan kota) untuk membantu pemimpin kota dan pemimpin lokal lainnya guna meningkatkan kapasitas mereka dalam membuat perencanaan kota yang baik, sekaligus mengisi kesenjangan antara teknis dan dimensi kebijakan perencanaan kota," katanya.

Pria kelahiran Trenggalek ini menjelaskan kegiatan ini bekerja sama dengan "The Eastern Regional Organisation for Planning and Housing (EAROPH), United Cities and Local Governnents Asia-Pasific (UCLG ASPAC), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APeKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKaSI).

Bernandus dari EAROPH mengatakan buku tersebut merupakan hasil terjemahan yang sudah mendapatkan izin dari PBB, yakni Secretary General of United Natioan (UN) Habitat. Dalam buku ini penting untuk meningkatkan kapasitas, terutama bagi kepala daerah di Indonesia. "Dengan belajar dari beberapa kasus penanganan permazalahan pada kota dan wilayah di dunia, maka kepala daerah bisa meningkatkan pengetahuan dalam merencanakan dan membangun daerahnya," katanya. Ia menambahkan pembangunan kota secara inovatif bisa dilakukan dengan mendasari pada prinsip pembangunan berkelanjutan. "Buku itu menjadi inspirasi dan motivasi bagi kepala daerah," katanya.

Dalam acara Preparatory Committee 3 for Habitat III dibahas Zero Draft New Urban Agenda yang membahas tiga hal utama yakni regulasi, perencanaan dan pembiayaan. Indonesia sebagai negara kepulauan menyampaikan 5 butir pemikiran pembangunan perkotaan. Pertama, mengakui peran penting dari daerah perkotaan sebagai pusat pengembangan melalui konsep Wilayah Pengembangan Strategis, sebagai pendekatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Kedua, mengidentifikasi hubungan antar pusat-pusat perkotaan, menyediakan layanan transportasi publik yang memadai, melestarikan kota kompak dengan pemanfaatan bauran sosial dan tata ruang, serta mendorong mobilitas berbasis produktivitas dan pusat-pusat perkotaan yang ramah pejalan kaki. Ketiga, fokus pada hubungan pedesaan dan perkotaan untuk mempersiapkan dan merumuskan kondisi hidup yang manusiawi, layak huni, adil, dan berkelanjutan, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan.

Keempat, pengarusutamaan budaya perkotaan dan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat untuk memperkaya kehidupan perkotaan dan menghadapi berbagai masalah perkotaan. Kelima, memberi perhatian terhadap beragam kondisi sosial budaya dan lokasi geografis yang berbeda dalam proses pembangunan global. Satu kebijakan tunggal untuk semua bukan lagi cara yang tepat untuk pembangunan perkotaan kita.