KOTA SUKABUMI

DPR Harapkan Petani Ikuti Program AUTP

NERACA

Sukabumi - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron berharap semua petani bisa mengikuti program asuransi usaha tani padi (AUTP) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Hal itu untuk membantu para petani mendapatkan ganti rugi jika usahanya gagal panen yang diakibatkan oleh hama atau bencana.

"Petani hanya membayar premi sekitar Rp36 ribu per hektar permusim tanam. Sedangkan klaim yang diterima jika terjadi gagal panen sebesar Rp6 juta," ujar dia usai memberikan paparan dalam kegiatan sosialisasi Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan di salah satu Hotel di Kota Sukabumi, kemarin.

Begitu juga, lanjut dia, dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tersebut bertujuan untuk mensejahterakan pertanian, bentuk kebijakan yang dapat diberikan antara lain, pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri, penyedia sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu dan harga terjangkau bagi petani, serta subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian.

"Selain itu juga dilakukan penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, termasuk fasilitas asuransi pertanian untuk melindungi para petani dari kerugian gagal panen akibat bencan alam dan perubahan ikoim serta wabah penyakit," ujarnya.

Selain kebijakan perlindungan terhadap petani, tambah dia, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik. pemberdayaan dialkukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggidalam berusah tani."Yakni dengan cara dilakukan beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya. Antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, pemyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem sarana pemasaran hasil pertanian dan pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuah pangan nasional," jelasnya.

Lalu, dia menjelaskan terus berkurangnya jumlah petani setiap tahunnya, diperkirakan 50 tahun ke depan, Indonesia bisa tidak punya lagi petani, karena minimnya regenerasi terhadap profesi ini. Menurut dia, jika setiap 10 tahun jumlah petani berkurang lima juta orang, maka dalam 50 tahun ke depan Indonesia tidak akan punya lagi petani. Kondisi seperti ini tentunya membuat miris berbagai pihak, karena jika tidak ada petani maka negara akan kesulitan pangan.

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan, minimnya regenerasi petani ini, seperti profesi tersebut saat ini bisa dikatakan tidak menjanjikan, minimnya kesejahteraan, semakin berkurangnya lahan pertanian dan lain-lain. Bahkan, petani saat ini didominasi oleh orang yang berusia di atas 40 tahun yang rata-rata tingkat pendidikannya rendah. Arya/Ant