KABUPATEN SUKABUMI  

Publik Dukung Pembentukan BUMD Pertanian

NERACA

Sukabumi - Publik Kabupaten Sukabumi mendukung wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa mengelola pertanian khususnya komoditi hortikultura dan peternakan.

“Sebaiknya dibentuk BUMD Pertanian dan tidak bersifat sektoral. Kalau hanya BUMD peternakan, hanya menangani peternakan dalam skala mikro yakni peternakan tunggal saja. Alangkah lebih bijak dan patut untuk kebersamaan bila dinamakan BUMD Pertanian, karena pertanian itu luas. tanaman pangan, holtikultura juga perikanan dan peternakan itu termasuk pertanian,” tanggap F V. Maulana, salah seorang warga, Rabu (27/7).

Ia mengungkapkan, melihat fenomena saat ini, tidak wajar daerah defisit daging sapi dan produk pertanian lainnya.“Banyak bantuan yang disebarkan oleh pemerintah  kepada masyarakat. Namun banyak pula masyarakat tidak bertanggungjawab. Kalau dikelola melalui BUMD, maka tata niaga akan teratur,” jelas dia.

Sementara warga lainnya, Koko Makbullah sepakat akan usul publik untuk mendirikan BUMD Pertanian. “Kabupaten Sukabumi itu kaya akan potensi sumber daya alam. Hanya saja masyarakat masih banyak berpikir pragmatis sehingga kekayaan alam itu tidak terlihat,” ujar Koko.

Wacana pembentukan BUMD khusus pengelolaan ternak ini sebelumnya muncul dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Iwan Karmawan. Ia menilai, untuk mengatur ketersediaan daging agar tidak defisit sebaiknya Pemda membeli sapi petani melalui BUMD.“Harapan saya, kalau Pemda Kabupaten Sukabumi memiliki anggaran, sebaiknya mendirikan BUMD ternak,” ungkap Iwan Karmawan beberapa waktu lalu.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, M. Jaenudin mengatakan, perlu kajian konprehensif untuk membentuk BUMD Pertanian. Parameternya, ungkap dia, harus ada jaminan harga terjaga terhadap petani dan menjadi penopang perekonmian yang kuat bagi rakyat.

“Kalau memang menjadi salah satu indikator yang bisa membangkitkan ekonomi rakyat, perlu di kaji secara konprehensif. Memang kalau melihat kejadian setiap hari besar keagamaan yang selalu terjadi disparitas harga, harus ada upaya untuk melakukan perubahan nyata,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. Ron