Negara G20 Sepakat Bersinergi Pasca Brexit

 

NERACA

 

Jakarta - Negara anggota G20 sepakat untuk proaktif dan bersinergi dalam mengatasi konsekuensi yang timbul pada perekonomian dan keuangan global pascakeluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dalam forum di Chengdu, China, 23-24 Juli. Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo yang menghadiri pertemuan tersebut bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resminya yang dikutip, Selasa (26/5) menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi global di tengah tingginya ketidakpastian dan risiko terjadi guncangan.

Bank Indonesia mengapresiasi IMF yang telah melakukan eksplorasi fasilitas baru yang sesuai dengan kebutuhan anggota, termasuk negara berkembang, sebagai salah satu agenda penguatan Jaring Pengaman Keuangan Global (Global Financial Safety Net atau GFSN). Salah satu usulan konkret Bank Indonesia yang juga mendapat dukungan dari sejumlah negara G20 adalah pengembangan fasilitas pencegahan (precautionary facility) dari IMF yang menyerupai instrumen swap (swap like facility).

Secara khusus Agus menyampaikan pentingnya komunikasi yang jelas dan rencana kontijensi yang efektif untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko gejolak pasca-Brexit.Gubernur BI juga mendorong Inggris dan Uni Eropa untuk melanjutkan proses transisi yang mulus dan transparan menuju kemitraaan baru. Solusi optimal yang dicapai kedua pihak diyakini tidak hanya akan bermanfaat bagi kawasan Eropa, namun juga bagi perekonomian global.

Secara umum, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 pada forum tersebut memandang bahwa pemulihan ekonomi global terus berlanjut meski dengan pertumbuhan yang masih melemah dan belum sesuai harapan. Perekonomian global juga masih menghadapi berbagai risiko yang berasal dari faktor ekonomi dan non-ekonomi.

Hasil referendum terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) turut menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Untuk merespons hal tersebut, anggota G20 sepakat untuk menempuh semua jenis kebijakan yang tersedia, baik moneter, fiskal, dan reformasi struktural, untuk menjaga kepercayaan dan mendukung pertumbuhan. Pada pertemuan tersebut, dilakukan pula pemantauan dan evaluasi kemajuan kerja sama G20 sejak awal tahun 2016 di bawah kepemimpinan China.

Kerjasama G20 tersebut meliputi tujuh agenda utama yakni perekonomian global, kerangka kerja untuk pertumbuhan ekonomi global yang kuat. berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Selanjutnya reformasi sektor keuangan, arsitektur keuangan internasional, investasi dan infrastruktur, perpajakan internasional, dan isu lainnya seperti pembiayaan terkait iklim dan lingkungan (climate and green finance).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan G20 banyak menyoroti Brexit namun perhatian terhadap Brexit dinilai tak seberat yang dibayangkan sebelumnya. "Praktis semua menganggap seolah-olah ini ada semacam 'side back' karena Brexit ini. Tetap saja sebagai G20 kita meyakini masalah Brexit ini bisa ditangani dengan baik antara Inggris dan Eropa," kata Bambang.

Selain itu Bambang juga memaparkan mengenai Amerika Serikat melalui Bank Sentral Federal Reserve (The Fed) yang masih melihat perkembangan tingkat pengangguran dan inflasi terkait tingkat bunganya. "Jadi sejauh ini belum ada tanda-tanda mereka mempercepat kenaikan tingkat bunga," kata Menkeu. Sementara mengenai pertukaran data otomatis ekonomi perbankan secara terbuka atau AEoI yang mulai dilaksanakan pada 2018, Bambang mengatakan dirinya memberikan intervensi khusus dengan meminta adanya sanksi tegas apabila ada negara atau juridiksi yang tidak mematuhi hal tersebut.

Dia mengatakan adanya kemungkinan sejumlah juridiksi yang mencari celah agar tidak mengikuti AEoI tersebut. Oleh karena itu Bambang berpendapat perlunya pengawasan dan peraturan mengenai sanksi apabila ada hukuman. "Jadi kita minta G20 mewaspadai hal ini dan memastikan semua jurisdiksi negara maupun bukan negara. Jadi benar-benar bisa diikat dalam pertukaran informasi. Sanksinya semacam 'blacklist' dan sanksi dalam bentuk apakah aliran uang, pengakuan sistem keuangan dan lain sebagainya," kata Bambang.

 

BERITA TERKAIT

Arus Balik Lebaran 2024, Pelita Air Capai On Time Performance 95 Persen

NERACA Jakarta – Pelita Air (kode penerbangan IP),maskapai layanan medium (medium service airline), mencapai rata-rata tingkat ketepatan waktu penerbangan atau on-time…

UMKM Indonesia Bersaing di Tingkat Dunia Lewat Marketplace

UMKM Indonesia Bersaing di Tingkat Dunia Lewat Marketplace NERACA  Jateng - Dalam rangka program Literasi Digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi…

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Arus Balik Lebaran 2024, Pelita Air Capai On Time Performance 95 Persen

NERACA Jakarta – Pelita Air (kode penerbangan IP),maskapai layanan medium (medium service airline), mencapai rata-rata tingkat ketepatan waktu penerbangan atau on-time…

UMKM Indonesia Bersaing di Tingkat Dunia Lewat Marketplace

UMKM Indonesia Bersaing di Tingkat Dunia Lewat Marketplace NERACA  Jateng - Dalam rangka program Literasi Digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi…

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…