NERACA

Jakarta – Pemikiran almarhum Dr Sjahrir yang pro pada pasar menilai pentingnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjungjung tinggi transparansi dan akuntabel dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Maka cara tersebut salah satunya bisa dilakukan dengan privatisasi berupa go public di pasar modal.

Kedua hal itu dapat dilakukan dengan mendorong perusahaan-perusahan pelat merah untuk melakukan initial public offering (IPO). Pemikiran itu disampaikan kembali oleh putranya, Pandu Sjahrir.“Kalau Bapak selalu mendorong BUMN untuk transparan dan GCG,“ ujarnya di Jakarta, Selasa (26/7).

Pandu menjelaskan, perusahaan-perusahaan BUMN yang telah IPO memiliki peningkatkan dari sisi nilai tambah yang jauh diatas perusahaan BUMN non listed.“Dulu saat Telkom belum IPO, nilainya hanya US$ 1 miliar, sekarang nilai sudah 30 kali lipat,“ kata dia.

Sementara itu, mengenai soal isu nasionalisasi, Pandu menilai banyak hal yang bisa dilakukan untuk menepis isu tersebut. Misalnya dengan mengeluarkan golden share sehingga pemegang saham itu memiliki hak untuk menentukan arah perusahaan.“Selain itu bisa membatasi kepemilikan publik misalnya,“ jelas dia.

Sementara perusahaan pelat merah yang layak IPO, lanjut dia, datang dari perusahaan-perusahaan bidang  infrastruktur dan energi.”Misalnya PT Pertamina dan PLN sebaiknya di IPO saja untuk mendorong transparansi dan penerapan GCG,“ terang dia.

Adapun terkait rencana pembentukan holding, Pandu menilai, hal itu harus terkait dengan transparansi dan GCG. Namun, jika holding ternyata lebih birokratis, maka tidak diperlukan holding. Asal tahu saja, apa yang menjadi pemikiran Dr Sjahrir untuk mendorong BUMN go public, sejalan dengan keinginan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio yang mendesak pemerintah memperbanyak BUMN dan anak usahnya go public atau IPO di pasar modal. “Sudah banyak anak usaha BUMN yang mendaftar IPO. Ini sangat bagus. Apalagi dana tax amnesty itu akan banyak masuk. Investor itu ingin masuk ke yield lebih tinggi," kata Tito.

Menurut Tito, dengan fokus ke saham, maka BUMN dan anak usaha bisa meraup yield lebih tinggi. Meski begitu, dia masih enggan merinci anak usaha BUMN yang siap melantai di BEI. Berdasarkan informasi yang ada, ‎selain anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), yaitu WIKA Realty yang berminat IPO, ada juga anak usaha dari PT Pertamina (Persero) yaitu PT Tugu Pratama yang ingin melakukan privatisasi di tahun ini.

Meski banyak perusahaan yang mau melakukan IPO, Tito keluhkan aturan hukum yang menghambat privatisasi BUMN dan anak usaha BUMN yang relatif panjang.‎ "Kalau mau mengikuti UU (UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN) itu pasti akan lama. Ada 25 tahap yang harus diikuti dalam proses IPO. Solusinya? Salah satunya, izinnya bisa lewat payung hukum dari Kementerian BUMN," tegas Tito.

Tito menyebutkan, ada 13 pasal dalam UU yang cukup menghambat proses privatisasi. Sebanyak 13 pasal dimulai da‎ri pasal 74-86 UU BUMN. "Makanya, saya mau buat appoinment dengan Pak Teguh Juwarno (Ketua Komisi VI DPR) terkait banyaknya aturan yang ada di UU BUMN itu," kata Tito.

BEI sangat lah sulit dan tidak bisa berbuat apa-apa terkait revisi UU BUMN. Paling tidak, bursa menginginkan relaksasi dari privatasi, sehingga speed IPO perusahaan BUMN dan anak usaha berjalan cepat."R‎evisi BUMN itu hanya ada di tangan DPR. Jika ada niat dari anggota DPR itu, maka bisa saja dilakukan. Kalau ada nawaitu (niat), bisa cepat. Dulu ada UU yang dibahas hanya tiga hari. Dan UU Pengampunan Pajak juga cepat,"tandasnya. (bani)