NERACA

Jakarta – Sejak disahkannya UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, pemerintah menaruh harapan besar terhadap efektifitas kebijakan pengampunan pajak yang dapat mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak yang selama ini selalu meleset dari target, sehingga upaya menutupi defisit dalam APBN selalu tidak tercapai. Maka sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, Presiden Joko Widodo mengawal terus kebijakan ini hingga sosialisasi ke daerah dengan harapan bisa optimal.

Namun sejak digaungkannya UU Tax Amnesty, rupanya dana asing yang masuk ke dalam negeri cukup deras sehingga menimbulkan kekhawatiran bakal terjadi bubble di beberapa sektor yang banyak menyerap dana repatriasi tax amnesty. Terlepas dari sentiment tersebut, pemerintah menyatakan hal tersebut juga didukung oleh sentimen dari global. Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor ‎Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Dalyono menjelaskan, derasnya dana asing yang masuk juga dipicu kondisi global sedang tidak menentu. Alhasil, pemilik modal mencari tempat aman untuk menaruh dananya salah satunya ke Indonesia.”Global lagi kurang baik. Terakhir Britain Exit (Brexit) meningkatkan volatilitas di Inggris dan Eropa," ujarnya di Jakarta, Senin (25/7).

Kemudian, dia menuturkan beberapa negara maju seperti Eropa dan Jepang memiliki tren suku bunga negatif. Maka dari itu, pemilik dana mencari negara yang mampu memberikan imbal hasil investasi yang menarik. Tak sekadar itu, hal tersebut juga ditambah dengan sikap Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) ‎yang tidak memberikan kepastian akan kenaikan suku bunga acuan.”Juni kemarin (The Fed) menyampaikan tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat," tambah dia.

Di sisi lain, dia mengatakan Indonesia memiliki daya tarik bagi investor. Dia menuturkan, secara fundamental perekonomian Indonesia masih cukup baik. Belum lagi, dia mengatakan Indonesia memberikan imbal hasil yang menarik untuk portofolio investasi. "‎Selain makro stabil, sangat menjanjikan Surat Utang Negara (SUN) yield-nya cukup bagus 8%. Rata-rata global 6%," tukas dia.

Maka melihat besarnya potensi dana asing yang masuk karena sentiment tax amnesty, menurut pengusaha sekaligus mantan Menteri BUMN Tanri Abeng bilang, kondisi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menyerap dana repatriasi dengan cara membentuk atau bergabung ke dalam koperasi sebagai badan hukum yang sah.”UMKM harus bentuk kelompok atau koperasi sehingga mereka terstruktur," ujarnya. 

Dia menuturkan, sektor UMKM merupakan sektor yang memiliki pelaku usaha paling besar di Indonesia.  Namun para pelaku di sektor tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam entitas bisnis yang sangat kecil. Menurut Tanri, entitas bisnis UMKM yang terlalu kecil membuat para pelaku usaha di sektor tersebut tidak memiliki akses yang baik ke sektor perbankan.

Oleh kerena itu, dia menyarankan agar para pelaku UMKM segara membentuk atau bergabung dalam suatu koperasi sehingga lebih terstruktur. Lagipula, penyerapan dana repatriasi amnesti pajak dinilai lebih mudah masuk ke UMKM melalui koperasi.”Sebenarnya ini (dana repatriasi) merupakan sumber baru bagi pembiayaan koperasi," kata Tanri.

Sementara Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati juga menyarankan hal yang sama. Menurutnya, para pelaku UMKM yang sudah bergabung ke dalam koperasi akan memiliki daya tawar yang lebih baik ke perbankan. Selain itu ucap Enny, bisnis pelaku UMKM yang bergabung dengan koperasi akan berkembang lebih baik. Sebab, akses para pelaku UMKM ke pasar dan juga pembiayaan dari sektor perbankan menjadi lebih mudah daripada berjalan sendiri-sendiri dengan entitas bisnis yang kecil.

Disamping itu, kata Enny, dana repatriasi juga bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Sehingga, roda perekonomian negara bisa berjalan sesuai target. Dirinya berharap, dana yang ditampung dari pengampunan pajak ini tidak hanya diam di tempat selama tiga tahun. Namun, dapat mendukung program utama Presiden Jokowi tersebut.”Kita ingin dana ini bisa dukung program pemerintah Pak Jokowi. Ingin kejar ketertinggalan infrastruktur,” ujarnya. bani