NERACA

Jakarta – Pro dan kontra dibalik rencana merger PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) dengan PT Pertamina (Persero) guna mewujudkan holding BUMN energi, disikapi dingin oleh manajemen Pertamina. Sebaliknya PT Pertamina (Persero) melansir, rampungnya pembentukan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi akan mengefisienkan investasi bersama dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN sebesar US$1 miliar hingga US$1,5 miliar dalam jangka waktu lima tahun setelah terbentuk.

Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman mengatakan, angka itu merupakan angka penghematan minimal dengan mempertimbangkan rencana-rencana investasi Pertamina yang serupa dengan rencana investasi PGN. Dengan demikian, belanja modal (capital expenditure) kedua perusahaan di periode mendatang bisa lebih kecil dibanding tahun ini.

Sebagai informasi, pada tahun ini Pertamina menganggarkan belanja modal US$366,3 juta untuk pemanfaatan gas, atau 6,9 persen dari total investasi Pertamina sebesar US$5,31 miliar. Sementara itu, belanja modal PGN tahun ini berada di angka US$500 juta.”Kami kini sedang petakan seluruh aset yang bisa dimiliki bersama, dan kami nilai rata-rata investasi yang berpotensi jadi duplikasi antara Pertamina dan PGN ada sekitar US$1 miliar hingga US$1,5 milar. Selain itu, kami juga akan sinergikan masalah Sumber Daya Manusia (SDM)-nya,"ujarnya di Jakarta, Senin (25/7).

Dia menjelaskan, ada beberapa investasi yang bisa diselaraskan di antaranya pipa gas Duri-Dumai yang diperuntukkan bagi kilang Pertamina di Dumai dan pasokan ke industri pengolahan kelapa sawit. Di samping itu, Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yang dimiliki PGN dikatakannya juga bisa dioptimalkan bersama Pertamina, mengingat perusahaannya juga membutuhkan banyak akses gas ke kilang-kilang minyak.”Mungkin sinergi investasi dengan mengoptimasi pipa ini yang dibutuhkan. Kami harap ini bisa berjalan dengan baik, karena kebutuhan gas ini sangat luar biasa. Kami melalui PT Pertamina Gas (Pertagas) memiliki transmisi yang kuat, sedangkan PGN memiliki jalur distribusi yang mumpuni," jelasnya.

Sementara Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN, Edwin Abdullah menambahkan, menghilangkan duplikasi investasi antara Pertamina dan PGN adalah hal prioritas setelah holding ini terbentuk. Untuk memetakan sinergi investasi tersebut, bahkan telah dibentuk lima Kelompok Kerja (Pokja) yang masing-masing terdiri dari pihak PGN dan Pertamina.”Prioritas kami di Kementerian BUMN adalah harus memastikan infrastruktur gas berkembang sejauh mungkin dengan mengeliminasi duplikasi investasi. Sehingga, ujung-ujungnya bisa tercipta harga yang optimal bagi konsumen," jelas Edwin.

Menurut Edwin, holding energi adalah holding BUMN pertama yang akan dibentuk tahun ini dan kini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu tengah menunggu persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham). "Bu Menteri BUMN juga sudah meneken paraf pertama peraturannya," ujarnya. (bani)