Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu belakangan ini yang turut berdampak kepada Indonesia, Presiden Jokowi menegaskan perlunya perbaikan dari berbagai sektor untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Antara lain deregulasi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi bidang hukum. Para menteri juga diminta tidak keluar kota pada pekan ini.

NERACA

Presiden mengatakan, saat ini semua negara di dunia tengah mengalami tekanan ekonomi global. Namun, ia percaya Indonesia dapat melewati kondisi tersebut. "Kita doa bersama agar ekonomi kita (kembali) ke titik baliknya sekarang, untuk naik kembali, sedikit demi sedikit," ujar Jokowi pada acara silaturahmi nasional pendukung Jokowi 2016 di  Jakarta, belum lama ini.

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, Presiden  menekankan tiga hal pokok yang harus dibenahi. Pertama yakni soal deregulasi ekonomi. Ini bertujuan untuk mengurai kerumitan peraturan yang menghambat mengambil keputusan dengan cepat. Dengan mempermudah peraturan, dia yakin, negara dapat cepat mengambil keputusan jika mengalami kondisi serupa pada masa mendatang.

"Dunia ini sangat sulit ditebak. Maka, deregulasi sangat penting sekali," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur. Jokowi menilai, adanya persaingan antarnegara yang sangat ketat dan berebut investasi, membuat fondasi-fondasi harus dibangun secepatnya. "Tanpa perombakan, keberanian memangkas, jangan berharap kita bisa berkompetisi dengan negara lain. Kuncinya hanya di situ," tutur dia.

Kemudian soal efisiensi pemerintahan, dia juga memfokuskan soal kecepatan Pemerintah melayani rakyat. Jokowi yakin, jika tradisi lama dipertahankan, Indonesia selamanya tidak akan dapat berkompetisi dengan negara lain. Karena itu, dia terus menekankan soal perubahan.

Terakhir, Jokowi menekankan soalnya reformasi dalam bidang hukum. Menurut dia, reformasi di bidang hukum sangat diperlukan, apalagi di bidang legislasi nasional dan daerah, kelembagaan dan aparat hukum, dan pendidikan serta kebudayaan hukum.

Presiden mengatakan, semua elemen tersebut perlu diperbaiki secara total, sehingga rakyat dapat melihat dan merasakan hukum hadir untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk orang-orang berduit. Namun, dia menyadari segala perbaikan itu membutuhkan waktu.

"Saya ini jadi Presiden belum ada dua tahun loh, jangan semua dikejar, semua selesai cepat-cepatan," tegas dia.

Isu Perombakan Kabinet

Sementara itu, seluruh menteri Kabinet Kerja diimbau tidak meninggalkan Jakarta dalam empat hari mendatang (25-29 Juli 2016). Hal itu menyusul beredar pesan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada seluruh menteri sejak hari ini.

Dalam pesan Pratikno tercantum arahan berbunyi: "Bapak Ibu Kabinet Kerja Yth,
Menindak lanjuti arahan Bapak Presiden, dimohon Bapak Ibu tidak meninggalkan Jakarta minggu ini (25 sd 29 Juli 2016)," demikian isi arahan Pratikno.

Arahan itu dikonfirmasi Pratikno. Dia mengatakan larangan ke luar kota dalam minggu ini berkaitan dengan rencana sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pesan itu bersifat wajar karena Jokowi menginginkan seluruh menteri hadir dalam sidang kabinet.

"Sangat biasa dilakukan, kalau enggak begitu, enggak lengkap sidangnya. Kalau sidang paripurna kan sifatnya umum membahas isu-isu strategis aja," ujar Pratikno seperti dikutip laman cnnindonesia.com, Senin (25/7).

Sebelumnya Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri ke Istana dalam dua pekan terakhir. Jokowi mengakui bahwa langkah itu ditempuh untuk mengevaluasi hasil kinerja sejumlah pembantunya tersebut. Jokowi selalu membuat rapor para menterinya setiap waktu.

"(Menteri) yang dipanggil ada yang bicara masalah beras, gula, perikanan, tergantung yang dipanggil siapa," ujara Jokowi. Terkait hasil evaluasi itu, dia mengatakan hal tersebut biasa dilakukan setiap hari. Jokowi enggan mengungkapkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya itu.

"Rapor itu selalu kami buat, hariannya ada, mingguannya ada, bulanannya juga ada, tapi saya tidak bisa buka-buka," ujarnya.

Jubir Presiden Johan Budi mengatakan, evaluasi menteri akan terus dilakukan Jokowi. Sehingga seluruh menteri dipastikan bakal dipanggil dan dimintakan laporan perkembangan pekerjaan. Pemanggilan menteri memang tidak akan dilakukan secara bersamaan. Namun dia mengaku tidak mengetahui waktu dan kriteria pemanggilan menteri kini dan nantinya.

"Presiden menanyakan kinerja pembantunya kan hal biasa. Saya kira presiden selalu menyatakan menteri bekerja sesuai yang diperintahkan presiden," ujar Johan.

Namun hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan, mayoritas responden puas pada kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Namun namun ada beberapa sektor yang dinilai belum optimal dilaksanakan.

Peneliti senior SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan, ada beberapa sektor yang masih dinilai negatif oleh responden. Salah satunya terkait dengan penyediaan lapangan kerja yang dinilai belum bekerja secara optimal. Jokowi selama ini dinilai belum berhasil mengurangi jumlah pengangguran.

"Persepsi negatif juga ada di sektor pengentasan kemiskinan dan harga kebutuhan pokok," kata Sirjoudin dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Minggu (24/7).

Terkait masalah-masalah yang masih dipersepsikan negatif ini, Sirojuddin meminta agar Jokowi memberikan perhatian lebih besar. Terutama, masalah harga kebutuhan pokok, pengangguran dan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan.

 “Program pro kesejahteraan saat ini masih belum terwujud. Di sektor kesejahteraan sosial belum terjadi dalam temuan ini,” ujar Sirojudin. Adapun indikator pernyataan itu diukur dari kebutuhan berobat masyarakat dirasa semakin berat hingga angka 31%. Dan responden yang menyatakan sama saja atau tidak ada perubahan juga sebesar 31% walaupun yang menjawab semakin ringan sebesar 37%, namun angka itu tentu tidak sebanding dengan akumulasi jawaban merasa berat dan tidak ada perubahan.

Kemudian masyarakat juga merasa kebutuhan harga pokok semakin terpukul selama kepemimpinan Jokowi-JK. Sebanyak 61% menjawab harga-harga semakin memberatkan, 29% merasa sama saja, dan hanya 9% merasa ringan. Adapun sektor pendidikan, sebanyak 34% merasa semakin ringan sedangkan 31% merasa lebih berat dan 29% menyampaikan tidak ada perubahan atau sama saja. Selanjutnya sebanyak 62% responden mengatakan jumlah pengangguran semakin bertambah, dan 72% masayarakat merasa sulit mencari lapangan kerja.

Jawaban responden di atas tercermin dari persoalan selanjutnya yaitu 54 persen responden menganggap tingkat kemiskinan semakin meningkat dan tingkat kesenjangan berada di angka 34 persen responden dan 44 persen responden menganggap tidak ada perubahan.

Survei SMRC kali ini dilakukan berskala nasional pada 22-28 Juni 2016. Adapun metode yang digunakannya yakni sampling dan random dengan 1220 responden.

"Opini publik tidak statis, bisa berubah tergantung seberapa positif atau negatif kinerja pemerintahan Jokowi ke depan. Bila kian positif dukungan kepadanya bisa semakin tinggi, atau sebaliknya," ujar Sirojuddin.

Menurut dia, ada peningkatan jumlah responden yang puas. "Juli 2015 lalu yang puas hanya mencapai 41%, sementara yang tidak puas ada di angka 55%,” ujarnya. Responden juga optimistis pada pemerintah dimana ada kenaikan tren positif. Sebanyak 76,5% responden menyatakan negara bergerak ke arah yang benar.

Terhadap kondisi ekonomi global, Dana Moneter Internasional (IMF) pekan lalu menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris dari 1,9% menjadi 1,7% pada 2016. Pertumbuhan ekonomi global juga diturunkan prediksinya dari 3,2% menjadi 3,1%.

"G-20 harus mengambil tempat untuk merespon ketidakpastian politik dari Brexit dan berlanjutnya ketidakpastian pasar finansial," ujar Managing Director IMF Christine Lagarde.

Dalam pernyataannya, pejabat keuangan G-20 menyatakan pemulihan perekonomian global telah menunjukkan perbaikan. Namun, meski terus berlanjut, pemulihan tersebut masih lebih lemah dari yang diharapkan. Secara terpisah, para pejabat G-20 menyatakan salah satu hal yang menjadi isu juga adalah berlebihnya pasokan baja. Permasalahan tersebut memberikan dampak negatif bagi perdagangan dan tenaga kerja, serta harus direspon secara kolektif. bari/mohar/fba