NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan upaya menjaga defisit anggaran harus dilakukan sesuai UU, yaitu dibawah tiga persen terhadap PDB, agar pemerintah tidak berutang secara berlebihan. "Jangan sampai utangnya bablas. Jangan sampai utangnya berlebihan dan saat dunia sedang susah, kita kemudian bisa mengalami goncangan ekonomi," kata Darmin di Jakarta, Senin (25/7).

Darmin mengatakan pengelolaan defisit anggaran harus dilakukan secara "prudent" dan berhati-hati, meskipun pemerintah sedang gencar untuk mendorong perekonomian dengan mempercepat pembangunan infrastruktur. Untuk itu, ia mengharapkan ketentuan hukum yang sudah berlaku mengenai defisit anggaran tidak berubah dalam waktu dekat, karena UU tersebut telah membuat pemerintah bisa menjaga kualitas pelaksanaan APBN hingga sekarang.

Darmin pun meminta usulan untuk melakukan revisi UU Keuangan Negara maupun penerbitan Perppu untuk melonggarkan kebijakan defisit anggaran diatas tiga persen terhadap PDB, tidak usah ditanggapi secara berlebihan. "Kita harus 'prudent' dan berhati-hati, kalau tidak ada batasan itu kita bablas. Kalau mau berubah, harus bicara dengan DPR. Tapi situasinya sekarang, dalam UU kita, batasannya tiga persen," tutur Darmin.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan menambahkan upaya untuk menjaga defisit anggaran tidak melebihi tiga persen harus dilakukan, karena penerimaan negara diproyeksikan tidak mencapai target, meskipun ada program amnesti pajak. Ia memprediksi uang tebusan dari kebijakan repatriasi modal dan deklarasi aset hanya bisa mencapai kisaran Rp80 triliun-Rp90 triliun atau hanya sekitar setengah dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp165 triliun.

Dengan demikian, pemerintah hanya punya sedikit ruang untuk menjaga defisit anggaran pada kisaran 0,5 persen-0,6 persen terhadap PDB atau sekitar Rp70 triliun di semester II-2016, salah satunya dengan melakukan pengurangan belanja yang tidak produktif. "Penerimaan masih rendah, dan defisit anggaran tiga persen sangat 'rigid', perlu penajaman dari sisi 'spending' agar ini tidak melebihi tiga persen," ujar Anton.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan defisit anggaran hingga akhir semester I-2016 telah mencapai Rp230,7 triliun atau 1,83 persen terhadap PDB, karena tingginya realisasi belanja dan rendahnya penerimaan perpajakan. Tahun lalu, defisit anggaran hingga akhir semester I-2015 hanya tercatat sebesar Rp84,3 triliun atau 0,73 persen terhadap PDB.

Bambang menjelaskan defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang telah mencapai Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target Rp1.786,2 triliun serta belanja negara Rp865,4 triliun atau 41,5 persen dari pagu Rp1.984,1 triliun.

Meskipun kinerja defisit anggaran sudah mencapai 77,7 persen dari target Rp296,7 triliun, Bambang optimistis defisit fiskal akan mengecil pada akhir tahun, yang salah satunya dipengaruhi oleh realisasi penerimaan dari program amnesti pajak. "Kami mengharapkan kinerja pada semester II-2016 akan membaik, karena disepakatinya amnesti pajak bisa membantu kinerja APBNP," kata Bambang.

Bambang memperkirakan penerimaan dari sektor perpajakan bisa mencapai Rp1.017,2 triliun dengan proyeksi defisit anggaran pada semester II-2016 sebesar Rp66 triliun atau sekitar 0,52 persen terhadap PDB.