DPR Dukung BI Beri Sanksi ke Bank - Tak Juga Turunkan Bunga Kredit

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga kredit dan memberikan sanksi-sanksi kepada bank tidak patuh kepada peraturan regulator. "Spread antara suku bunga dana dan suku bunga kredit di Indonesia yang di atas enam sampai 10 persen, jauh lebih tinggi dari beberapa negara ASEAN yang hanya tiga persen, menunjukkan keanehan. Harusnya kalau mengikuti mekanisme pasar, tren suku bunga regional ini juga menjadi acuan bagi bank selain kondisi inflasi dan BI Rate yang turun," ujar Wakil Ketua Panitia kerja (panja) Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel dalam siaran persnya, Jumat.

Menurutnya hal tersebut menunjukkan bank telah berlaku tidak fair sehingga mekanisme pasar menjadi tidak sehat. Maka sebagai regulator perbankan dan otoritas negara, BI berhak memberikan sanksi bagi pelaku pasar yang tidak fair. "Dan memang harus ada tindakan tegas dari bank sentral”, papar Kemal.

Seperti diketahui, BI akan “memaksa” agar terjadi penurunan suku bunga kredit melalui pengaturan bunga kredit lewat rencana bisnis bank (RBB). Dalam memproses RBB yang diserahkan bank, BI akan melakukan benchmarking atau perbandingan biaya. BI akan membuat patokan ideal biaya dana, biaya operasional, profit marjin dan premi risiko.

"Proses benchmarking akan dilakukan dengan cara mengelompokkan bank berdasarkan aset, skala bisnis, ataupun segmen pasar. Jika komponen biayanya terlalu tinggi, BI akan meminta bank bersangkutan untuk menurunkannya hingga batas wajar dan setiap bank akan membuat komitmen. Untuk memastikan kepatuhan itu, BI menetapkan batasan waktu ketat terhadap bank dan mengevaluasi perkembangannya setiap bulan," ujarnya.

Jika gagal memenuhi komitmen, lanjut Kemal BI kemungkinan akan memberikan sanksi bagi bankir dan bank tersebut. "Sanksi berupa fit and proper test ulang terhadap bankir yang tidak mau menurunkan komponen suku bunga kredit saya kira wajar. BI juga bisa mempersulit ekspansi bank bersangkutan, baik dalam perizinan pendirian kantor cabang baru ataupun pengembangan produknya. Karena mereka telah berlaku tidak fair dan menghambat kepentingan nasional yang lebih luas," tuturnya.

Selain itu, pembebanan suku bunga dan margin keuntungan yang terlalu tinggi selama ini tidak adil dan telah membebani dunia usaha dan sektor riil. Sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja lebih luas dan upaya pengentasan kemiskinan. BI kita minta untuk konsisten dan tegas.

BERITA TERKAIT

DPR: Pemohon Uji UU Telekomunikasi Tidak Berkedudukan Hukum

DPR: Pemohon Uji UU Telekomunikasi Tidak Berkedudukan Hukum NERACA Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anwar Rachman,…

DPR: Netralitas TNI-Polri Tentukan Kualitas Demokrasi

DPR: Netralitas TNI-Polri Tentukan Kualitas Demokrasi NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, netralitas TNI dan Polri dalam…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Tumbuh 10,3%, BNI Bukukan Laba Rp15,02 Triliun

      NERACA   Jakarta – Sepanjang 2018, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berhasil membukukan laba bersih sebesar…

WWF Ikut Dorong Praktik Berkelanjutan Jasa Keuangan Di Singapura

    NERACA   Jakarta - WWF bergabung dengan platform multipihak yang mendorong arah aliran dari berbagai lembaga jasa keuangan…

CIMB Niaga Tumbuhkan Literasi Keuangan Pelajar Melalui AMDB

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) konsisten menumbuhkan semangat menabung dan berbagi…