DPR Dukung BI Beri Sanksi ke Bank - Tak Juga Turunkan Bunga Kredit

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga kredit dan memberikan sanksi-sanksi kepada bank tidak patuh kepada peraturan regulator. "Spread antara suku bunga dana dan suku bunga kredit di Indonesia yang di atas enam sampai 10 persen, jauh lebih tinggi dari beberapa negara ASEAN yang hanya tiga persen, menunjukkan keanehan. Harusnya kalau mengikuti mekanisme pasar, tren suku bunga regional ini juga menjadi acuan bagi bank selain kondisi inflasi dan BI Rate yang turun," ujar Wakil Ketua Panitia kerja (panja) Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel dalam siaran persnya, Jumat.

Menurutnya hal tersebut menunjukkan bank telah berlaku tidak fair sehingga mekanisme pasar menjadi tidak sehat. Maka sebagai regulator perbankan dan otoritas negara, BI berhak memberikan sanksi bagi pelaku pasar yang tidak fair. "Dan memang harus ada tindakan tegas dari bank sentral”, papar Kemal.

Seperti diketahui, BI akan “memaksa” agar terjadi penurunan suku bunga kredit melalui pengaturan bunga kredit lewat rencana bisnis bank (RBB). Dalam memproses RBB yang diserahkan bank, BI akan melakukan benchmarking atau perbandingan biaya. BI akan membuat patokan ideal biaya dana, biaya operasional, profit marjin dan premi risiko.

"Proses benchmarking akan dilakukan dengan cara mengelompokkan bank berdasarkan aset, skala bisnis, ataupun segmen pasar. Jika komponen biayanya terlalu tinggi, BI akan meminta bank bersangkutan untuk menurunkannya hingga batas wajar dan setiap bank akan membuat komitmen. Untuk memastikan kepatuhan itu, BI menetapkan batasan waktu ketat terhadap bank dan mengevaluasi perkembangannya setiap bulan," ujarnya.

Jika gagal memenuhi komitmen, lanjut Kemal BI kemungkinan akan memberikan sanksi bagi bankir dan bank tersebut. "Sanksi berupa fit and proper test ulang terhadap bankir yang tidak mau menurunkan komponen suku bunga kredit saya kira wajar. BI juga bisa mempersulit ekspansi bank bersangkutan, baik dalam perizinan pendirian kantor cabang baru ataupun pengembangan produknya. Karena mereka telah berlaku tidak fair dan menghambat kepentingan nasional yang lebih luas," tuturnya.

Selain itu, pembebanan suku bunga dan margin keuntungan yang terlalu tinggi selama ini tidak adil dan telah membebani dunia usaha dan sektor riil. Sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja lebih luas dan upaya pengentasan kemiskinan. BI kita minta untuk konsisten dan tegas.

BERITA TERKAIT

DPPU Binaka Beri Banyak Kontribusi ke Daerah

Jakarta-Pengamat ekonomi menilai pengoperasian Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Binaka Kepulauan Nias, memberi banyak keuntungan berbagai sektor. Termasuk di antaranya,…

Selain untuk Pertanian, AMMDes Juga Bisa Jadi ‘Feeder’ Ambulans

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan teknologi Alat Mekanik Multifungsi Pedesaan (AMMDes) agar bisa dimanfaatkan di berbagai daerah…

Pemprov Banten Dukung Pengembangan Kawasan Industri Halal

Pemprov Banten Dukung Pengembangan Kawasan Industri Halal NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung langkah Badan Penyelenggara Jaminan Produk…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Harusnya Turun Tangan Bikin Bank Syariah

  NERACA   Jakarta – Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia mestinya menjadi kiblat ekonomi syariah dunia. Nyatanya…

OJK Komitmen Dukung Pembiayaan Berkelanjutan

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk menjalankan program pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk mendorong kinerja…

BCA Dinobatkan The World's Best Banks 2019

      NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dinobatkan sebagai The World’s Best Banks 2019…