Presiden Republik Indonesia - 15 Tahun ke Depan Masa Transisi

Joko Widodo 

Presiden Republik Indonesia

15 Tahun ke Depan Masa Transisi

Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan, 15 tahun ke depan atau hingga 2030 merupakan masa transisi bagi Indonesia untuk lepas landas menuju negara maju."Momentum ini hanya 15 tahun ke depan, kalau kita tidak bisa memanfaatkan maka kita hanya akan tinggal di landasan saja," kata Presiden Jokowi dalam silaturahim dengan para pendukung dan relawan di Jakarta, Minggu malam (24/7).

Ia menyebutkan, pemerintah saat ini terus melakukan langkah terobosan agar betul-betul dapat lepas landas sesuai harapan."Kita punya kesempatan hingga 2030, kalau kita mau kita bisa tinggal landas," kata Presiden.

Ia menyebutkan, hampir dua tahun dirinya menjadi Presiden RI dan pada saat yang sama hampir semua negara menghadapi tekanan ekonomi."Ada yang bisa bertahan, ada yang kepala negaranya jatuh, ada yang negaranya jatuh karena ekonominya jatuh, hampir semua negara mengalaminya, tidak ada yang bisa lolos dari tekanan itu," ujar dia.

Ia bersyukur Indonesia bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bertahan pada angka lima persen."Semoga semester ini menjadi titik balik untuk naiknya kembali perekonomian kita," kata Presiden.

Ia menyebutkan, sejumlah langkah terus diambil, yaitu deregulasi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi bidang hukum."Deregulasi untuk menyelesaikan kerumitan dalam pengambilan keputusan terus kita lakukan. Sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan efisien dan cepat," ungkap dia.

Terkait percepatan pembangunan infrastruktur, Presiden meminta agar tidak ada yang main-main dalam pembebasan tanah."Laporkan, beritahu ke saya, detik itu juga akan saya tindaklanjuti, saya pastikan. Saya tidak mau jalan tol 20 tahun mangkrak terus," kata dia.

Ia juga meminta agar deregulasi dilanjutkan di tingkat daerah, tidak hanya di pusat saja.Terkait dengan reformasi hukum, Presiden menyatakan semua harus diperbaiki secara total."Rakyat harus tahu bawah hukum untuk mereka, bukan untuk orang berduit saja," tandas dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Menlu - RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Retno Marsudi Menlu RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali…

Menpan RB - Halalbihalal Jembatani Kebijakan Pemerintah-Kearifan Lokal

Abdullah Azwar Anas Menpan RB Halalbihalal Jembatani Kebijakan Pemerintah-Kearifan Lokal Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…

Wakil Ketua MPR RI - Daerah Harus Mampu Manfaatkan Momentum Mudik Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Daerah Harus Mampu Manfaatkan Momentum Mudik Lebaran Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari…

BERITA LAINNYA DI

Menlu - RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Retno Marsudi Menlu RI Tidak Ingin Melihat Eskalasi Konflik di Timur Tengah Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali…

Menpan RB - Halalbihalal Jembatani Kebijakan Pemerintah-Kearifan Lokal

Abdullah Azwar Anas Menpan RB Halalbihalal Jembatani Kebijakan Pemerintah-Kearifan Lokal Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…

Wakil Ketua MPR RI - Daerah Harus Mampu Manfaatkan Momentum Mudik Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Daerah Harus Mampu Manfaatkan Momentum Mudik Lebaran Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari…