Simpanan Syariah Tembus Rp103 Triliun - Nasabah Capai 8 Juta

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah total nasabah syariah mencapai 8 juta nasabah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp 103,3 triliun hingga Oktober 2011, naik 50% daripada periode yang sama tahun lalu Rp 69 triliun. "DPK tumbuh cukup baik, untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah itu mencapai Rp 101,6 triliun ditambah DPK BPRS yang mencapai Rp 1,7 triliun," tutur Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI Mulya Siregar di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pertumbuhan DPK ini mencapai 50% dari Oktober 2010 lalu. "Ya sekarang sih jumlah nasabahnya baru 8 juta-an tapi kita yakin akan terus meningkat," kata Mulya.

Dari sisi aset, industri perbankan syariah telah mengumpulkan Rp 129 triliun. Jadi, sambungnya sudah mencapai target konservatif di Rp 130 triliun yang ditargetkan di awal tahun 2011.

Dijelaskan Mulya, masih minimnya jumlah nasabah perbankan syariah dikarenakan beberapa faktor seperti kurang beraninya bank syariah untuk promosi dan keterbatasan inovasi produk. "Disamping itu perkembangan bank konvensional juga terus melesat sehingga bank-bank syariah susah bersaing," imbuhnya.

Namun, Mulya percaya mimpi akan terwujud di tahun 2023. Hal ini seiring dengan riset yang diberitakan dimana industri keuangan syariah dunia pada tahun tersebut akan mencapai US$ 8,6 miliar dan Indonesia berkontribusi mencapai US$ 1,60 miliar.

"Dalam riset tersebut posisi Indonesia dalam penguasaan aset menurut Pertemuan Tingkat Tinggi Intelijen Keuangan Syariah adalah berada di posisi pertama dengan jumlah aset US$ 1,59 miliar. Lalu di urutan kedua dan ketiga ada Pakistan dan India masing-masing senilai US$ 1,38 miliar. Ini bukan hal yang tidak mungkin," paparnya.

Ada pun dalam riset posisi keempat diduduki Bangladesh dengan kontribusi US$ 1,15 miliar dan kelima ada Iran dengan US$ 624 juta dolar.

Diikuti oleh Turki US$ 581 juta dolar, ketujuh, UK US$ 190 juta dolar serta kedelapan, Yaman US$ 187 juta dolar, kesembilan, Syria US$ 163 juta dolar. "Barulah di posisi sepuluh ada Malaysia dengan nilai aset US$ 133 juta dolar dan kesebelas Uni Emirat Arab sebesar US$ 94 juta dolar," tutup Mulya.

Pencadangan Laba

Sementara itu, Bank Indonesia juga kini tengah mengusahakan aturan khusus bagi Industri perbankan syariah yang kini masih terganjal di Dewan Syariah Nasional (DSN). Perbankan syariah membutuhkan fatwa DSN terkait pencadangan keuntungan alias profit equalization reserve (PER) guna memitigasi risiko larinya dana masyarakat karena terjadi gejolak dalam pasar uang.

Mulya Siregar mengatakan, skema aturan PER belum mendapatkan izin dari DSN karena masalah dana yang digunakan untuk pencadangan tersebut. "Mitigasi dalam risiko imbal hasil kita minta segera dimungkinkan dan diizinkan oleh DSN yaitu soal PER. Ini telah diterapkan pada beberapa negara namun terkendala mengenai dana yang dipakainya," ujar Mulya.

Menurut Mulya, DSN mengatakan pencadangan harus menggunakan dana bank murni jangan menggunakan dana nasabah.

Perbankan syariah, sambung Mulya sangat membutuhkan skema PER ini karena terdapat ketakutan akan terjadi perpindahan dana ketka suku bunga bergejolak. "Kan bank syariah suku bunga turun drastis atau melonjak maka perlu dilihat imbal hasilnya. Bank syariah harus melihat risiko yang timbul akibat perpindahan dana pihak ketiga ke bank lain karena terjadi perubahan ekspektasi imbal hasil," papar Mulya.

Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya imbal hasil atau bunga yang ditawarkan bank lain.

Dijelaskan Mulya, melalui PER risiko larinya dana masyarakat dapat dihindari dengan menaikkan imbal hasil yang menguntungkan.

Imbal hasil itu diberikan melalui pencadangan keuntungan bank sebelumnya. "Namun, selama ini berkembang beberapa pertanyaan terhadap PER karena keuntungan yang dicadangkan sebenarnya bagi hasil yang merupakan hak nasabah," tutur Mulya.

Selain itu, PER dinilai tidak mendidik nasabah akan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) yang merupakan keunikan bank syariah. PER bisa membuat bank terus memberikan bagi hasil yang menguntungkan untuk nasabah meskipun kinerja pembiayaan tidak bagus atau katakan mengalami kerugian.

BERITA TERKAIT

BRI Syariah Terima Pelunasan Biaya Haji dari 9.642 Jamaah

    NERACA   Jakarta - Sebanyak 9.642 calon jamaah haji melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di BRI…

Ekspor Tenun dan Batik Ditargetkan US$58,6 Juta

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk tenun dan batik pada tahun 2019 mampu menembus angka USD58,6 juta atau…

Lippo Karawaci Raup Dana Segar US$ 280 Juta

NERACA Jakarta – Perkuat likuiditas dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melakukan rights issue dan divesatasi aset.…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kredit Bank DKI Tumbuh 27,9%

      NERACA   Jakarta – Sepanjang 2018, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 27,95 dari semula sebesar Rp27,1…

BI Tahan Suku Bunga Acuan

      NERACA   Jakarta – Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate…

Bunga The Fed Diyakini Hanya Naik Sekali

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank…