NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program pengendalian gratifikasi di lingkungan BRI. Direktur Utama Asmawi Syam dalam acara penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi di Gedung BRI 1, Jakarta, Jumat (23/7), mengatakan tujuan komitmen antigratifikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Kami meyakini reputasi BRI sebagai bank terpercaya akan semakin meningkat dengan komitmen ini. Hanya bank yang terpercaya dan memberikan prinsip baik yang mampu tumbuh di dunia perbankan," kata dia. Melalui penandatanganan integritas pengendalian gratifikasi, BRI berkomitmen mendukung pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungannya dengan prinsip dasar tidak akan memberikan suap gratifikasi kepada pemerintah, perusahaan, atau perorangan untuk tujuan membawa manfaat dan kemudahan.

Pihak BRI tidak akan menerima suap dan uang pelicin untuk melakukan hal-hal di luar yang terkait tugas, pokok, dan fungsi BRI sekaligus bertanggung jawab mencegah korupsi di lingkungannya. BRI juga berkomitmen menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah, kecuali diminta berdasar peraturan perundang-undangan.

Asmawi mengatakan sosialisasi komitmen pengendalian gratifikasi akan dilanjutkan sesuai "road map" BRI yang dibagi tiga tahap, yaitu praimplementasi, implementasi, dan evaluasi. "Nanti akan dibentuk unit pengendali gratifikasi. Sosialisasi integritas akan memberikan penguatan perbankan secara umum dan meningkatkan kepatuhan regulasi industri keuangan perbankan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief beranggapan komitmen bersama ini akan membantu KPK dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi di dunia perbankan. "Prinsip 'good corporate government' seperti di BRI jika diterapakan akan membantu lebih baik industri perbankan," ucapnya.

Laode juga mengatakan aspek penting dalam kerja sama antara BRI dan KPK adalah mengikat komitmen bersama dan membangun kesadaran untuk menolak segala jenis gratifikasi.

penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, PT SMF, dan Asbanda pada 17 Desember 2015.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus berpendapat BPD seharusnya punya peranan penting dalam menyalurkan KPR untuk rumah bersubsisdi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maurin tidak memungkiri bahwa peranan BPD masih minim karena dari sekitar 4.500 unit rumah bersubsidi yang telah disalurkan sejak 2010, peranan BPD dalam program tersebut masih di bawah 1 persen. "Kami ingin melihat peranan BPD semakin meningkat dan lebih bisa berperan aktif," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asbanda Edie Rizliyanto mengatakan penyerahan pedoman standar dokumen KPR tersebut sejalan dengan transformasi BPD yang sedang dilakukan oleh pemerintah. "Dari 26 BPD di seluruh Indonesia secara total aset bernilai Rp500 triliun, membuat grup bank pembangunan daerah berada di nomor empat bank terbesar di Indonesia. Saya berharap sinergi dengan PT SMF ini dapat lebih meningkatkan peran BPD," kata dia.