Pemerintah Berniat Tambah Utang Rp 6 Triliun

Jakarta – Direktorat Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mengungkapkan siap kembali menjual surat utang sebesar Rp 6 triliun untuk memenuhi pembiayaan APBN tahun ini. Penjualan surat utang ini akan dilakukan 22 November 2011 lewat mekanisme lelang. Surat utang negara (SUN) yang dilelang mempunyai nominal per unit Rp 1 juta

Dalam pengumuman Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu diterangkan ada 6 seri SUN yang akan dijual pemerintah antara lain, SPN03120223, jatuh tempo 23 Februari 2011, SPN12121102, jatuh tempo 2 November 2011, FR0060 dengan bunga tetap 6,25% dan jatuh tempo 15 April 2017, FR0061 dengan bunga tetap 7% dan jatuh tempo 15 Mei 2022, FR0059 dengan tingkat bunga tetap 7% dan jatuh tempo 15 Mei 2027, FR0057 dengan tinkat bunga tetap 9,5% dan jatuh tempo 15 Mei 2041.

Penjualan surat utang tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).

Sebeluimnya, Pemerintah mengakui selama Januari hingga November 2011 telah menyicil utang sebesar Rp 79,36 triliun. Ini berarti 74,5% dari target pembayaran utang di 2011 yang sebesar Rp 106,58 triliun telah terbayar.

Dalam siaran persnya, Kementrian Keuangan mengungkapkan pembayaran utang ini masuk ke dalam belanja pemerintah pusat yang realisasi totalnya hingga Rp 594,69 triliun atau 65,5% dari target di 2011 yang mencapai Rp 908,24 triliun.

Berdasarkan catatan, total utang pemerintah Indonesia hingga September 2011 mencapai Rp 1.754,91 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 10,57 triliun dibanding posisi Agustus 2011 yang sebesar Rp 1.744,34 triliun. Dibanding dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga September 2011 bertambah Rp 78,06 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,15% pada Agustus menjadi 27,3% pada September.

Dan jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga September 2011 mencapai US$ 198,9 miliar. Turun dibandingkan per Agustus 2011 yang sebesar US$ 203,35 miliar. Namun utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar. Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman US$ 69,15 miliar dan surat berharga US$ 129,75 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia per September 2011 tercatat sebesar 27,3%.

Namun Dirjen Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan pemerintah juga akan menerbitkan Surat Utang US$ 1 Miliar "Berbunga" 4%. Alasanya guna menutupi defisit anggaran tahun ini, pemerintah menerbitkan surat utang syariah (sukuk) global senilai US$ 1 miliar atau Rp 8,5 triliun dengan bunga atau kupon 4%. "Pemerintah Indonesia melalui SPV Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia-2 telah melakukan pricing global sukuk senilai US$ 1 miliar dengan tenor 7 tahun, harga pada yield/kupon 4%," katanya. **cahyo

Jakarta – Direktorat Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mengungkapkan siap kembali menjual surat utang sebesar Rp 6 triliun untuk memenuhi pembiayaan APBN tahun ini. Penjualan surat utang ini akan dilakukan 22 November 2011 lewat mekanisme lelang. Surat utang negara (SUN) yang dilelang mempunyai nominal per unit Rp 1 juta

Dalam pengumuman Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu diterangkan ada 6 seri SUN yang akan dijual pemerintah antara lain, SPN03120223, jatuh tempo 23 Februari 2011, SPN12121102, jatuh tempo 2 November 2011, FR0060 dengan bunga tetap 6,25% dan jatuh tempo 15 April 2017, FR0061 dengan bunga tetap 7% dan jatuh tempo 15 Mei 2022, FR0059 dengan tingkat bunga tetap 7% dan jatuh tempo 15 Mei 2027, FR0057 dengan tinkat bunga tetap 9,5% dan jatuh tempo 15 Mei 2041.

Penjualan surat utang tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).

Sebeluimnya, Pemerintah mengakui selama Januari hingga November 2011 telah menyicil utang sebesar Rp 79,36 triliun. Ini berarti 74,5% dari target pembayaran utang di 2011 yang sebesar Rp 106,58 triliun telah terbayar.

Dalam siaran persnya, Kementrian Keuangan mengungkapkan pembayaran utang ini masuk ke dalam belanja pemerintah pusat yang realisasi totalnya hingga Rp 594,69 triliun atau 65,5% dari target di 2011 yang mencapai Rp 908,24 triliun.

Berdasarkan catatan, total utang pemerintah Indonesia hingga September 2011 mencapai Rp 1.754,91 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 10,57 triliun dibanding posisi Agustus 2011 yang sebesar Rp 1.744,34 triliun. Dibanding dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga September 2011 bertambah Rp 78,06 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,15% pada Agustus menjadi 27,3% pada September.

Dan jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga September 2011 mencapai US$ 198,9 miliar. Turun dibandingkan per Agustus 2011 yang sebesar US$ 203,35 miliar. Namun utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar. Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman US$ 69,15 miliar dan surat berharga US$ 129,75 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia per September 2011 tercatat sebesar 27,3%.

Namun Dirjen Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan pemerintah juga akan menerbitkan Surat Utang US$ 1 Miliar "Berbunga" 4%. Alasanya guna menutupi defisit anggaran tahun ini, pemerintah menerbitkan surat utang syariah (sukuk) global senilai US$ 1 miliar atau Rp 8,5 triliun dengan bunga atau kupon 4%. "Pemerintah Indonesia melalui SPV Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia-2 telah melakukan pricing global sukuk senilai US$ 1 miliar dengan tenor 7 tahun, harga pada yield/kupon 4%," katanya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia…

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Founder KahmiPreneur Raih Sertifikasi Internasional

  NERACA Jakarta - Pemerintah saat ini tengah gencar mencanangkan kebijakan industri nasional sebagai negara industri maju baru dan menargetkan…

PII Dorong Insinyur Bersertifikat

    NERACA   Jakarta – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong para insinyur Indonesia untuk tersertifikasi. Ketua Umum PII Hermanto…

Utang Luar Negeri Naik Jadi Rp5253 Triliun

    NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2018 naik 4,2 persen (tahun…