NERACA

Jakarta---Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan kesadaran hukum warga miskin perlu ditingkatkan. Karena itu pemerintah siap menerapkan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan ke dalam regulasi dengan menggandeng Norwegia.  Bahkan Norwegia bersedia mengucurkan hibah USD2,34 juta bagi PBB untuk Pembangunan UNDP. “Kami mengharapkan kerja sama Bappenas dengan UNDP dengan dukungan Norwegia memberikan prioritas untuk melindungi hak-hak masyarakat adat," kata Sekretaris Utama Bappenas Slamet Seno Aji kepada wartawan di Jakarta. 

Menurut Slamet, pmeningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ini dinilai sangat penting dan strategis. Setidaknya bisa makin menyadarkan tentang hak-haknya.

Lebih jauh kata Slamet, bantuan hibah ini digunakan untuk mendanai fase kedua proyek pemberdayaan hukum dan bantuan bagi masyarakat tertinggal (Lead Empowerement and Assistance for the Disadvantage/LEAD). "Program ini terbukti telah berhasil di Aceh, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah," terangnya

Diakui Slamet, pemerintah menyadari akses terhadap keadilan guna menanggulangi kemiskinan, oleh karena itu UNDP sangat bersyukur karena strategi akses terhadap keadilan telah masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu, Direktur UNDP Indonesia Beate Trankmann mengatakan kerja sama UNDP-Bappenas ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih signifikan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan termasuk perempuan. "Program SAJI ingin berkontribusi pada kemajuan Indonesia dewasa ini dalam mengatasi tantangan penting pembangunan, khususnya dalam kaitan perlindungan dan kesejahteraan bagi penduduk miskin dan rentan," jelas Trankmann.      

Sedangkan Deputy Country Director UNDP Stephen Rodriques menambahkan bantuan ini digunakan untuk mendanai fase kedua proyek Pemberdayaan Hukum dan Bantuan bagi masyarakat tertinggal (Legal Empowerment and Assitance for the Disadvantage/LEAD). Program ini terbukti telah berhasil di Aceh, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Lebih dari 450 ribu penduduk yang menghadapi masalah hukum di Indonesia seperti perselisihan, diskriminasi, dan korupsi telah menerima manfaat dari program LEAD ini, melalui pendirian pos-pos bantuan hukum masyarakat, pelatihan untuk pendamping bantuan hukum, penerbitan peraturan bupati tentang standar pelayanan minimal di Kota Ternate, dan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pemerintah provinsi di Palu.

Fase kedua ini disebut Penguatan Akses Terhadap Keadilan di Indonesia (Strengthening Access to Justice in Indonesia/SAJI) yang akan berlangsung dari 2011 hingga 2015. "Program SAJI ingin berkontribusi pada kemajuan Indonesia dewasa ini dalam mengatasi tantangan penting pembangunan, khususnya dalam kaitan perlindungan dan kesejahteraan bagi penduduk miskin dan rentan," ujarnya. **sahlan