NERACA

Jakarta –Diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi peluang bagi investor sebagai wajib pajak untuk melaporkan asetnya yang mengataskanaman orang lain. Hal ini sangat beralasan karena masih banyak investor menggunakan nama orang lain untuk melakukan crossing saham alias balik nama.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio menyebutkan, sedikitnya ada kepemilikan saham sebesar Rp 400 triliun masih atas nama orang lain. Mereka diminta balik nama.”Banyak yang masih lupa atau enggak ingat bayar pajak atau ganti nama. Tapi pada dasarnya itu kan minat mereka. Tapi yang kami lihat ada Rp 200 triliun sampai Rp 400 triliun yang masih atas nama asing. Itu yang kita imbau untuk balik nama,"kata Tito di Jakarta, Kamis (21/7).

Untuk menarik minta investor saham yang mau balik nama, BEI menawarkan diskon biaya crossing saham di pasar negosiasi dengan besaran di kisaran 25-60%. Saat ini, biaya crossing saham yang dikenakan BEI sebesar 0,03%.”Kalau mau crossing ada keuntungan yang tadinya denda 30%, ini cuma 2% (uang tebusan). Kemudian pajak balik nama yang 0,1% juga dihapus oleh negara. Kemudian dari bursa juga kita diskon bea balik namanya. Ayo segera daftar, mumpung ada diskon,"ujarnya.

Tito sendiri sudah mengajukan usulan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membebaskan biaya pencatatan saham perdana (initial listing fee) bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya hingga 31 Maret 2017 atau berlaku sejak disahkan amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan untuk investor memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau menyerap dana repatriasi.”Initial listing fee' sedang diusulkan ke OJK sebesar Rp0, selama periode amnesti pajak,"kata Tito Sulistio.

Dirinya mengharapkan, insentif itu dapat menarik minat perusahaan untuk mencatatkan sahamnya di BEI melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (IPO) sehingga menambah pilihan dan memperdalam pasar modal Indonesia untuk menampung dana repatriasi. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga berencana menambah insentif untuk aktivitas transaksi "crossing" saham. BEI akan memberi potongan biaya untuk transaksi itu lantaran kebijakan amnesti pajak juga berpotensi mendorong dana repatriasi yang masuk ke pasar modal melalui skema transaksi "crossing".

Tito menambahkan, BEI juga mengusulkan untuk menghilangkan sementara waktu skema penawaran tender dalam transaksi "crossing" saham.”Itu yang juga akan kami usulkan ke OJK," ucapnya. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan bahwa pihaknya sudah menampung usulan BEI itu dan akan segera melakukan kajian lanjutan.”Ini sedang kami proses, harusnya sebelum Agustus peraturannya sudah selesai,"tandasnya.

Sementara Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat pernah bilang, kebijakan amnesti pajak yang telah digulirkan pemerintah menjadi momentum tepat bagi perusahaan untuk IPO.”Hadirnya kebijakan tax amnesty akan ada banyak dana repatriasi masuk ke dalam negeri dan kondisi itu diharapkan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melepas sebagian sahamnya ke publik melalui mekanisme IPO,"kata Samsul Hidayat. (bani)