NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan perekonomian nasional bisa tumbuh lebih tinggi pada semester II-2016 atau mencapai kisaran 5,3 persen yang didukung kinerja dari konsumsi rumah tangga dan investasi. "Harapannya dengan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga dan investasi," kata Bambang di Jakarta, Kamis (21/7).

Bambang menjelaskan pemerintah akan berupaya untuk menjaga konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat, agar kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi tetap stabil hingga akhir tahun. Selain itu, sektor investasi diharapkan bisa memberikan dampak kepada perekonomian melalui percepatan belanja modal pemerintah dan kontribusi swasta sebagai dampak awal dari program amnesti pajak.

"Penyerapan yang lebih besar pada semester dua plus dampak awal investasi swasta dengan amnesti pajak, meski mungkin sebagian realisasinya berdampak pada tahun depan, akan membantu pertumbuhan," tuturnya. Namun, sektor ekspor impor nasional belum bisa diharapkan sepenuhnya untuk mendukung pertumbuhan karena berkurangnya permintaan akibat lesunya perekonomian global dan lemahnya harga komoditas.

"Kalau mengharapkan ekspor tumbuh positif sepertinya agak berat karena perekonomian global melemah dan harga komoditas sedang jelek," ucap Bambang. Meskipun demikian, ada peluang perbaikan kinerja perdagangan pada semester II-2016 yaitu melalui ekspor barang konsumsi dan produk bernilai tinggi serta impor barang modal yang dibutuhkan untuk mendukung investasi.

Bambang menegaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi semester II-2016 harus diupayakan untuk mencapai asumsi akhir tahun 5,2 persen, karena perekonomian semester I diperkirakan hanya mencapai lima persen. "Konsumsi rumah tangga meskipun turun tapi relatif stabil di semester satu. Yang berat, ekspor impor masih negatif. Kondisi ini ikut berpengaruh ke investasi, yang masih tumbuh, tapi dibawah yang diharapkan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform in Economics (CORE) Hendri Saparini mengatakan, niatan pemerintah untuk menggenjot pendapatan dari komoditas yang di ekspor sulit didapat. Apalagi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia juga masih belum tumbuh secara baik. "Kita harus mencari peluang baru karena peluang yang biasa dilakukan sangat terbatas.‎ Salah satu cara adanya menggenjot infrastruktur dan memperbanyak belanja negara," katanya.

‎Namun, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui belanja infrastruktur dan belanja negara kembali akan terhambat dana dari pendapatan negara yang tak kunjung membaik. Kekurangan ini dipastikan bakal berpengaruh pada kinerja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam mengakselerasikan setiap program yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun. Apalagi pemerintah sudah memastikan untuk memotong sejumlah K/L karena dana dari pajak belum memperlihatkan perbaikan.

Hendri menjelaskan, dengan dimasukannya asumsi pendapatan Rp 165 triliun dari program pengampunan pajak atau tax amnesty ke dalam‎ RAPBN 2016 sebenarnya memiliki banyak celah yang bisa mengakibatkan defisit pemerintah semakin melebar. Sebab dana sebesar ini sebenarnya barulah asumsi yang bisa saja tidak terpenuhi.

Ketika tidak terpenuhi, maka anggaran untuk K/L yang sudah dipangkas bisa saja kembali menurun saat dana dari tax amnesty tidak masuk sesuai dengan perkiraan. Jika terjadi, maka pemerintah harus berpikir keras bagaimana cara menggerakan perekonomian dengan dana yang ada saat tax amnesty belum optimal.