Target Kelayakan Infrastruktur Sanitasi telah 72%

 

 

NERACA

 

Jakarta - Target program kelayakan 100 persen infrastruktur dasar sanitasi di Indonesia 2019 kini sudah mencapai 72 persen, kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata. "Jika sanitasi dasar itu sudah mencapai 72 persen, dan infrastruktur air minum di Indonesia sekitar 70 persen, saat ini terus kami kembangkan," katanya usai membuka diskusi kemitraan Australia-Indonesia terkait air minum dan sanitasi di Jakarta, Kamis (21/7).

Ia mengatakan hal tersebut tidak bisa diremehkan karena juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, untuk standard kelayakan sanitasi di Indonesia diakui masih sekitar 50 persen dari standard dasar 72 persen yang telah dicapai saat ini. "Untuk mencapai 100 persen dari kelayakan tersebut, kami terus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mendukung program ini, salah satunya komitmen dukungan dari pemerintah Australia," katanya.

Saat ini hasil dari kemitraan Autralia-Indonesia sudah menghasilkan penelitan yang mendukung kesejahteraan air minum dan sanitasi. Sementara itu, Konselor Menteri Ekonomi, Investasi dan Infrastruktur, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Kedutaan Besar Australia Steven Barraclough mengatakan kerja sama tersebut berbuah berupa hasil riset. Kemitraan Australia-Indonesia telah menghasilkan delapan hasil penelitan yang diharapkan dapat mengubah serta mendorong kebijakan yang mendukung kesejahteraan air minum dan sanitasi.

Inovasi penelitian tersebut antara lain bertemakan perbaikan infrastruktur irigasi, kontrak sosial dan tata kelola air minum, penyediaan air dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan serta penggunaan aplikasi berbasis web untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

Temuan tersebut, diharapkan dapat mendorong dialog kebijakan untuk memperluas kegiatan pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Di sektor air minum dan sanitasi, program hibah air minum 2015 IndII menunjukkan sejumlah 108.891 rumah tangga masih banyak perempuan dan anak-anak yang diandalkan untuk mencari air bersih serta belum memiliki sambungan air menuju rumah.

Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mampu menguatkan sektor ekonomi lokal guna mensejahterakan masyarakat yang sejalan dengan program-program pemerintah. Disamping itu, pemerintah Australia melalui Indonesia Infrastruktur Initiative (IndII) mendukung program penelitian pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak di Indonesia.

"Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mendorong kebijakan berbasis bukti serta meningkatkan produktivitas serta peluang ekonomi, salah satu programnya adalah kualitas hidup," kata Konselor Menteri Ekonomi, Investasi dan Infrastruktur, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Kedutaan Besar Australia, Steven Barraclough.

Steven menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berbuah berupa hasil riset. Kemitraan Australia-Indonesia telah menghasilkan delapan hasil penelitan yang diharapkan dapat mengubah serta mendorong kebijakan yang mendukung kesejahteraan air minum dan sanitasi. Inovasi penelitian tersebut antara lain bertemakan perbaikan infrastruktur irigasi, kontrak sosial dan tata kelola air minum, penyediaan air dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan serta penggunaan aplikasi berbasis web untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.

 

 

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…