Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

Rilis data Pemerintah tentang kemiskinan cukup mengusik penulis. Angka kemiskinan menurut BPS turun sebesar 500 ribu orang per Maret 2016. Sebelumnya pada bulan September 2015 penduduk miskin di Indonesia tercatat 28,51 juta orang (11,3%) kini menyusut jadi 28,01 juta orang (10,86%). Tentu penurunan kemiskinan ini merupakan pencapaian yang fantastis ditengah kelesuan ekonomi. Ada yang terasa janggal. Sekilas terlihat bahwa penduduk miskin tidak tergilas oleh gelombang PHK, dan naiknya harga pangan yang terjadi sejak akhir tahun lalu.

Turunnya angka kemiskinan tidak selaras dengan data-data pertumbuhan ekonomi. Misalnya secara umum ekonomi per triwulan I-2016 hanya tumbuh 4,92% sedangkan triwulan IV 2015 tercatat sebesar 5,04%. Jika mau melihat secara lebih detail, sektor industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja juga hanya tumbuh 4,59%. Pelemahan ekonomi global yang didorong oleh rapuhnya ekonomi China turut menyebabkan ekspor melempem hingga –9,75% pada Mei 2016 (yoy).

Penduduk miskin pun harusnya terpukul oleh anjloknya harga komoditas terutama minyak kelapa sawit (CPO) dan batu-bara yang membuat beberapa daerah jadi pusat pemutusan kontrak kerja seperti di Kalimantan. Data dari Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan hingga Maret 2016 telah terjadi PHK sebanyak 3.795 pekerja. Angka ini masih berada dibawah perkiraan bahwa angka riil terjadinya PHK jauh lebih besar.

Berdasarkan logika sederhana seharusnya turunnya pertumbuhan ekonomi sejalan dengan naiknya angka kemiskinan. Tapi data BPS berkata lain. Oleh karena itu betulkah pelemahan ekonomi yang dihadapi saat ini tidak berimbas pada naiknya angka kemiskinan?

Ternyata setelah ditelusuri secara detail kejanggalan penurunan kemiskinan bisa ditemukan pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Untuk indeks kedalaman kemiskinan justru naik dari 1,84 pada September 2015 ke 1,94 pada Maret 2016. Artinya, penduduk miskin makin jatuh pada jurang kemiskinan. Sementara itu untuk indeks keparahan kemiskinan juga meningkat dari 0,51 ke 0,52.

Data indeks keparahan kemiskinan juga membuktikan bahwa posisi desa kian jadi lumbung kemiskinan nasional. Indeks keparahan kemiskinan di desa naik menjadi 0,79 dari 0,67. Angka ini jadi bukti bahwa model pembangunan ekonomi masih kota-sentris. Selain itu kemiskinan yang parah di desa juga jadi bukti program dana desa belum sepenuhnya dirasakan.

Bermain dengan klaim bahwa kemiskinan turun sangat berbahaya. Tanpa kecermatan dalam membaca data, publik seakan disodori angka gemilang prestasi Pemerintah. Padahal kita sedang terjebak pada penurunan kemiskinan yang semu. Penduduk miskin yang termasuk 28,01 juta orang itu semakin parah dan semakin dalam tingkat kemiskinannya. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terus meningkat harusnya jadi momentum untuk melakukan evaluasi program pemberantasan kemiskinan secara menyeluruh.