NERACA

Jakarta - Center of Reform in Economics (CORE) menilai besarnya target pendapatan dari tax amnesty Rp 165 triliun ke dalam‎ APBN-P 2016 memiliki banyak celah yang dapat membuat defisit pemerintah semakin melebar. Pasalnya, target dana sebesar itu belum baru merupakan asumsi yang bisa saja tidak terpenuhi.

Menurut pengamat ekonomi, apabila hal ini terjadi, maka pemerintah harus berpikir keras bagaimana cara menggerakan perekonomian dengan dana yang ada saat tax amnesty belum optimal.

"Saat itu tidak bisa terpenuhi, maka anggaran untuk kementerian dan lembaga (K/L) yang sudah dipangkas bisa kembali menurun saat dana dari tax amnesty tidak masuk sesuai perkiraan," ujar pengamat ekonomi yang juga Direktur Eksekutif CORE Hendri Saparini di Jakarta, Rabu (20/7).

Hendri menilai, pemerintah harus benar-benar mencari celah dan pemikiran yang out of the box dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini. "Pemerintah harus memikirkan sesuatu yang out of the box, karena dengan perekonomian yang tidak menentu, pemerintah harus berpikir luas untuk menjaga perekonomian. Saat tax amnesty ini dijalankan, ada kemungkinan defisit kita makin melebar," ujarnya.

Seperti diketahui, niat pemerintah untuk menggenjot pendapatan dari komoditas yang diekspor untuk tahun ini akan sulit mencapai angka positif. Apalagi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia juga masih belum tumbuh secara baik.

Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2016 belum cukup baik. Meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2016 mencapai 4,9% lebih baik dibanding 2015, namun angka ini kurang baik dengan target awal pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

"Pemerintah juga sampai saat ini belum bisa menggenjot ekspor dalam negeri tahun ini. Karena perekonomian global juga tidak begitu bagus," ujarnya.

Pemerintah harus mencari peluang baru karena peluang yang biasa dilakukan sangat terbatas.‎ Salah satu cara adanya menggenjot infrastruktur dan memperbanyak belanja negara.

‎Namun, menurut Hendri, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui belanja infrastruktur dan belanja negara kembali akan terhambat dana dari pendapatan negara yang tak kunjung membaik.

"Kekurangan pasti akan berpengaruh pada kinerja K/L dalam mengakselerasikan setiap program yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun. Apalagi pemerintah sudah memastikan untuk memotong sejumlah angaran K/L karena dana dari pajak belum memperlihatkan perbaikan," ujarnya.

Untuk itu, CORE memberikan saran kepada pemerintah untuk menaruh fokus perhatian pada perekonomian domestik, di sisa enam bulan terakhir pada 2016. Sebab, jika mengandalkan ekspor maka tidak memungkinkan ada peningkatan.

Menurut Hendri, di tengah-tengah belum pulihnya lingkungan eksternal seperti harga komoditas dan minyak mentah, serta permintaan dari pasar global, pemerintah disarankan fokus pada perekonomian dalam negeri. "Di sisa 2016 ini kita hanya bisa fokus pada ekonomi dalam negeri. Kalau kita mengharapkan kepada ekspor, lingkungan eksternal tidak memungkinkan ada peningkatan,"ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah harus menjaga konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sebab, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto masih mayoritas mendekati 60 persen. "Inflasi mungkin akan bisa sesuai target, tapi daya beli (realisasi kuartal-I) tidak seperti yang kita harapkan," ujarnya.

Selain mendorong konsumsi rumah tangga, CORE juga menyarankan pemerintah agar mendorong kegiatan sektor swasta dan BUMN yang memiliki belanja modal besar. "Tangan pemerintah ini kan bukan hanya APBN. Jadi fokusnya bukan hanya realisasi APBN, tetapi BUMN dan swasta yang memiliki kue ekonomi di Indonesia lebih dari 80 persen," ujarnya.

Hendri mengingatkan, amnesty pajak bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan penerimaan. Kebijakan amnesty pajak bertujuan untuk mengerakkan ekonomi sektor keuangan dan riil, serta memperbaiki tax ratio. "Jadi bagaimana menjadikan amnesty pajak ini akan mendatangkan dana untuk memperbaiki reformasi struktural kita," ujarnya. .

Dia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini berada di kisaran 4,9% hingga 5%. Angka ini lebih pesimistis dibanding target pemerintah yang sebesar 5,2% di APBN-P 2016.  Sementara inflasi diperkirakan di level 3%-3,2% hingga akhir 2016, dan kurs rupiah diramalkan berada pada kisaran Rp 12.950-Rp 13.150 per US$.  

"Kita mendapat berkah positif dari ketidakpastian untuk mempertahankan sebagai negara tujuan investasi langsung karena imbal hasil yang ditawarkan masih tinggi," ujarnya.  

Hendri mengingatkan, ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi a.l. fokus pada ekonomi dalam negeri. Tidak mengandalkan ekspor yang masih terkontraksi karena perlambatan ekonomi dunia. Terjadi penurunan permintaan ekspor, khususnya dari mitra dagang utama Indonesia.

"Pemerintah perlu menjaga ekonomi domestik, terutama dari konsumsi yang punya share 60 persen dari PDB. Inflasi dijaga, daya beli ditingkatkan untuk mempercepat tingkat konsumsi masyarakat," ujarnya.

Kemudian menyelamatkan kinerja dan target ekonomi 2016 dengan memperbaiki dan memaksimalkan instrumen kebijakan fiskal, sektor riil, dan moneter serta mengoptimalkan kebijakan tax amnesty. bari/fba