Underwriter IPO BUMN Jangan Dibatasi - KRITERIA EFISIENSI JADI TOLOK UKUR

NERACA

Jakarta – Keserakahan penjamin emisi (underwriter) BUMN yang memonopoli penawaran saham perdana (initial public offering-IPO) emiten BUMN, ternyata harus menelan kerugian cukup besar. Contoh kasus IPO PT Garuda Indonesia, maskapai penerbangan domestik, yang akhirnya tidak laku di pasar telah membuat kerugian underwriter-nya. Untuk menghindari potensi kerugian lebih besar para penjamin emisi (Mandiri Sekuritas, Bahana, Danareksa), Kementerian BUMN pun menginstruksikan underwriter tersebut untuk segera melepas saham Garuda ke publik.

Menyikapi kondisi tersebut, pengamat bursa dari FEUI Budi Frensidy mengatakan, desakan Kementerian BUMN agar tiga sekuritas melepas sisa saham Garuda dinilai sah-sah saja, namun kondisi ini membuktikan pelaksanaan penjamin emisi tidak lagi independen. “Melepas saham Garuda, ya itukan dikarenakan tiga perusahaan tersebut terus rugi, daripada samakin parah kan lebih baik dilepas saat ini,”katanya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (17/11).

Menurut dia, terlepas tepat atau tidak segera melepas sisa saham Garuda, hal yang terpenting adalah pembenahan dalam penetapan IPO BUMN. Karena kasus yang terjadi pada Garuda, dinilai tidak independen. Penjelasannya, saat itu pada dasarnya penjamin emisi menolak dikhawatirkan akan terulang pada kasus saham KS. “Penjamin emisi pada dasarnya keberatan, tapi karena perintah dan tidak bisa menolak,”paparnya.

Maka untuk menghindari kondisi yang sama, dia menilai sudah saatnya pemerintah memberikan akses selebar-lebarnya bagi penjamin emisi swasta terlibat sepenuhnya dalam pelaksanaan IPO BUMN dan tidak lagi harus dimonopoli BUMN sekuritas.

Budi mengatakan, kalangan swasta juga pengaruh besar dalam hal ini. Selain itu dengan melibatkan swasta penetapan IPO dapat lebih independent, karena mereka juga punya daya saing yang bagus. “Pastinya, dari sekian banyak perusahaan swasta ada beberapa yang dipercaya BUMN,” tandasnya.

Namun, soal keberhasilan IPO 25 perusahaan BUMN seperti yang ditargetkan tahun ini, menurut Budi dapat berhasil asalkan kondisi pasar bursa Indonesia telah pulih. Kalau masih fluktuatif maka pesimistis akan berhasil. “Kalau masih fluktuatif seperti ini akan banyak yang mundur,” ujarnya.

Jual Sisa Saham

Sebelumnya, jauh sebelum ada instruksi dari Kementerian BUMN, para penjamin emisi IPO Garuda yang terdiri dari Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas dan Danareksa Sekuritas. Tersiar kabar mereka akan ramai-ramai bakal menjual saham Garuda juga terungkap dalam hasil riset Samuel Sekuritas.

Danareksa akan menjual saham GIAA miliknya kepada investor asing yang telah terbiasa berinvestasi ke sektor penerbangan. Harga yang diincar Danareksa seperti saat IPO yaitu Rp750 per saham. Sedangkan Bahana dan Mandiri Sekuritas masih belum menghitung harga yang akan dilepas ke pasar.

Kemudian langkah tersebut diamini langsung oleh Deputi Bidang Jasa Kementerian BUMN Parikesit Suprapto yang mengatakan, guna menghindari potensi kerugian lebih dalam sebaiknya tiga penjamin emisi IPO Garuda segera melepas sisa saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

Kementerian meminta penjualan saham Garuda yang tak laku itu dilakukan dengan cermat sehingga akhir tahun 2011 nanti tidak ada kerugian di ketiga perusahaan sekuritas milik pemerintah tersebut. "Kita minta ketiga perusahaan tersebut agar sebelum akhir tahun 2011 sudah bisa diselesaikan. Nanti saham Garuda dilepas tapi skemannya seperti apa itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan," kata Parikesit.

Saat ini. Kementerian BUMN terus mencoba berbicara agar tidak lagi ada masalah nantinya tercatat sebagai kerugian. Parikesit mengatakan, Kementerian BUMN telah meminta bentuk aksi korporasinya terkait pelepasan saham Garuda ini kepada tiga sekuritas tersebut."Corporate plan-nya seperti apa itu terserah mereka yang jelas dengan sebaik-baiknya saja. Sehingga nanti pas akhir tahun tutup buku masalah Garuda selesai dan tidak ada kerugian yang tercatat,"ujarnya.

Asal tahu saja, penjamin pelaksana emisi saham PT Garuda Indonesia harus menyerap saham Garuda senilai Rp2,25 triliun. Saham yang diambil oleh penjamin emisi efek mencapai 3,008 miliar saham atau sekitar 47,5% dari saham yang ditawarkan. PT Garuda Indonesia menawarkan 6,33 miliar saham dengan harga Rp750 per saham.

Sedangkan publik hanya memesan 3,327 miliar saham. Saham Garuda yang diserap penjamin emisi efek pun mempengaruhi modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) penjamin emisi. Hal ini dikarenakan saham Garuda terus menurun. dampak buruk tidak terserapnya saham Garuda di pasar perdana membuat underwriter mengalami kerugian paling telak dan kabarnya bisnis usaha tersebut nyaris collapse karena harus menyerap sisa saham senilai Rp 2,5 triliun dari target Rp 4 trilun hanya terserap Rp 1,5 triliun.

Berdasarkan sebuah sumber underwriter, kabar tersebut dibenarkan dan diakui perseroan mengalami kerugian sangat besar. Namun dipastikan tidak memberikan dampak pada gulung tikar perseroan akibat dana yang terkuras abis. “Kita akui penjaminan emisi kemarin mengalami kerugian besar, karena harga saham yang tidak laku,”katanya. iwan/ahmad/bani

BERITA TERKAIT

BUMN Memburuk di Tahun Politik

  Oleh: Djony Edward Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak zaman Orde Lama sudah mendapat julukan sapi perahan. Bahkan BUMN…

Urban Jakarta Bidik Penjualan Rp 240 Miliar - Harga IPO Rp 1000-1250 Per Saham

NERACA Jakarta – Tren pengembangan proyek properti berbasis transit oriented development (TOD) cukup menjanjikan kedepannya, apalagi pembangunan LRT yang digarap…

Urban Jakarta Propertindo Rencanakan IPO - Danai Akuisisi Lahan di Jabodetabek

NERACA Jakarta - Jelang tutup tahun 2018, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih kebanjiran perusahaan yang bakal mecatatkan saham perdananya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN - NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

Ketua BKBM: Kemaritiman Sediakan 45 Juta Lapangan Kerja

NERACA Jakarta - Ketua Badan Kerjasama Usaha Bidang Maritim (BKBM) Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa sektor kemaritiman memiliki potensi lapangan kerja…

INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM DAN MEMILIKI TANAH SUBUR - Kepala Bappenas Prihatin Kondisi Nelayan Miskin

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi nelayan di Indonesia. Dia melihat petani dan…