NERACA 

Jakarta---Pemerintah telah menyiapkan dana hingga Rp 6 triliun untuk mengantisipasi terjadinya banjir pada 2012. Setidaknya ada lima sungai yang akan direhabilitasi untuk mengurangi potensi banjir. "Anggaran antisipasi banjir di 2012 adalah Rp 5-6 triliun. Perbandingannya dana antisipasi banjir di 2011 adalah Rp 4 triliun, dan dari situ Rp 800 miliar untuk DKI," kata Dirjen Sumber Daya Air Mochammad Amron di Jakarta,17/11

Menurut Amron, beberapa proyek antisipasi banjir tahun depan adalah perbaikan Sungai Citarum Rp 1,2 triliun, lalu perbaikan sungai Pesanggrahan, Angke, dan Sunter Rp 400-500 miliar. Lalu terakhir adalah proyek Bengawan Solo Rp 1,5 triliun.

Ditempat terpisah, Ketua Komite Tetap Bidang Investasi Wilayah Tengah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Muhammad Solikin mengatakan sejumlah daerah tertinggal dan perbatasan perlu mendapat perhatian, khususnya pengembangan ekonomi. Karena itu

dituntut keseriusan mengalokasikan 60% untuk zona pengembangan ekonomi masyarakat daerah. "Sisanya, sebanyak 20% untuk zona pengembangan ekonomi BUMD/BUMN dan 20% untuk Zona Pengembangan Ekonomi Penyertaan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penyertaan Modal Asing (PMA)," katanya

Lebih jauh Solikin berharap harus dibentuk tim pengentasan dan pembangunan ekonomi wilayah tertinggal dan perbatasan agar ada kolaburasi antara pemerintah dan pengusaha.

"Perlu ada strategi dasar percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan," terangnya

Dikatakan Solihin, pemerintah segera mengembangkan lagi transmigrasi berbasis ekonomi dengan terlebih dulu memikirkan dulu pabrik dan pasarnya.  "Jangan sampai masyarakat yang diminta menanam terlebih dulu tanpa pemerintah membangun pasarnya. Hal semacam ini akan membuat mereka kesulitan untuk menjual komoditasnya," jelasnya.

Solihin menambahkan, harus ada inovasi program pembangunan di wilayah tertinggal dan perbatasan, yakni program tanggap darurat (perbaikan jalan, penyediaan sarana air bersih dan sarana kesehatan); program rehabilitasi (relokasi rumah tinggal penduduk, sarana pendidikan, perbaikan sarana kesehatan); program revitalisasi dan pengentasan ekonomi (penyediaan modal usaha berbasis masyarakat, pembangunan sarana pendukung investasi dan pemberian fasilitas investasi dan usaha).

Di tempat yang sama, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), R Ariyawan Soetiarso Poetro menambahkan pengentasan daerah tertinggal bisa dilakukan dengan memberdayakan desa. "Kawasan pedesaan memiliki peran strategis mewujudkan ketahanan nasional," katanya.

Kawasan pedesaan, lanjut dia, juga memiliki kearifan sosial yang tinggi, baik dalam bentuk modal sosial maupun kepercayaan.  "Kearifan sosial di desa dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program pembangunan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan," kata Ariyawan. **cahyo