MAKI: “Ada Sejumlah Penyimpangan” - Proses Tender Pelabuhan Kalibaru

Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan sejumlah penyimpangan dalam proses tender Pelabuhan Kalibaru, Jakarta Utara. Salah satu indikasinya adalah terus molornya proses tender. “Kami menduga, ketidakjelasan kelanjutan dan terus mundurnya proses tender ini menunjukkan ada penyimpangan dan skenario besar untuk memenangkan salah satu peserta tender,” kata Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, di Jakarta, Kamis (17/11).

Boyamin menyatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai penyelenggara tender Kalibaru memang telah melakukan proses tender. “Tapi itu hanya akal-akalan mereka,” katanya.

Salah satu buktinya, sejak awal Kemenhub sudah berniat memberikan hak right to match kepada PT Pelindo II. Padahal, pemberian hak tersebut telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No 67 tahun 2005 mengenai kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur yang telah diubah menjadi perpres nomor 13 tahun 2010 dan telah diubah kembali melalui perpres nomor 56 tahun 2011.

Right to match adalah pemberian hak melakukan penawaran terhadap penawar terbaik. Dengan mengantongi right to match, Pelindo II akan bisa mengontrol proses lelang. Dengan hak tersebut Pelindo bisa memberikan penawaran yang sama kepada penawar terbaik. Walhasil, siapapun pemenang tendernya, Pelindo II dipastikan bisa menawar lebih rendah lagi, dan pada akhirnya Pelindo II yang akan memenangkan tender.

Bukti lainnya, panitia tender Kemenhub sengaja memperlambat proses tender. Pada pengumuman hasil prakualifikasi, 25 Agustus 2011, panitia tender sudah menetapkan lima peserta yang berhak ikut tender. “Namun, hingga kini proses tender macet,” kata Boyamin.

Pangkal persoalannya, Kemenhub sengaja meminta para peserta tender agar menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen tender 17 hari setelah masa sanggah selesai. “Sempitnya waktu penyerahan dokumen tender kepada Kemenhub ini menjadi indikasi bahwa Kemenhub memang tidak memiliki niat yang tulus untuk melakukan tender proyek Kalibaru,” kata Boyamin.

Saat ini, ada lima peserta tender yang lolos prakualifikasi. Mereka adalah konsorsium PT Salam Pacific Indonesia Lines, terdiri dari Cosco Shipping Co Ltd, PT Brilliant Permata Negara, PT Hutchison Ports Indonesia, dan Cosco Shipping Co Ltd. Kemudian konsorsium Port Singapore Authority International Ltd; PT Pelindo II; konsorsium Pelindo I dan International Container Terminal Services Inc asal Filipina; dan terakhir konsorsium PT Nusantara Infrastructure Tbk, Mitsui & Co Ltd, PT 4848 Global System dan Evergreen Group.

Hingga kini, belum ada titik temu antara Kemenhub dan para peserta soal batas penyerahan dokumen tender. Sehingga, proses tender menjadi terkatung-katung.

Seharusnya, pada Oktober pengambilan dokumen tender sudah dilakukan, sehingga Desember penentuan pememang tender sudah bisa dilakukan. Namun hingga pertengahan November ini masih belum ada kejelasan.

Belakangan, molornya proses tender ini menjadi alasan bagi Kemenhub untuk meminta penunjukan langsung ke Pelindo II dan membatalkan proses tender melalui Keputusan Presiden (Keppres). “Dari sini terlihat ada skenario besar untuk melakukan penunjukan langsung pembangunan pelabuhan Kalibaru. Peran Wakil Menteri Bambang Susantono sangat terlihat dalam skenario ini,” tutur Boyamin.

BERITA TERKAIT

Ada Kartel Tiket Pesawat?

KPPU tidak pernah setuju penetapan tarif batas bawah ini karena akan menutup perusahaan lain yang efisien untuk bersaing secara sehat.…

Ini Dia Sejumlah Nama yang Layak Jadi Menteri Jika Jokowi Menang Pilpres

Ini Dia Sejumlah Nama yang Layak Jadi Menteri Jika Jokowi Menang Pilpres NERACA Jakarta - Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif…

The Fed Prediksi Tak Ada Kenaikan Suku Bunga

      NERACA   Washington - Federal Reserve AS atau The Fed kemungkinan akan membiarkan suku bunga tidak berubah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 25 kasus…

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VII…

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember NERACA Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat…