Indonesia Jangan Jadi Pasar di ASEAN - KLIMAKS PERANG EKONOMI AS-CHINA

Jakarta – Kalangan pengamat menilai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19 hendaknya bukan menjadi ajang perluasan pasar bagi produk dari negara-negara “raksasa” yang mengincar ASEAN termasuk Indonesia, sebagai basis persaingan mereka di masa depan.

NERACA

Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengatakan, adanya kegiatan KTT ASEAN saat ini baru dibuka, hanya merupakan kegiatan rutin saja, memang ada fokus pembahasan, kerjasama untuk menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat.

Menurut dia, idealnya KTT ASEAN yang berlangsung di Nusa Dua, Bali (16-19 Nov) seharusnya membahas lebih lanjut China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), karena dengan adanya perjanjian perdagangan bebas tersebut banyak negara mengalami kerugian, hanya beberapa negara saja yang mengalami keuntungan dari perjanjian perdagangan bebas tersebut.

“Sebenarnya Indonesia juga diuntungkan dengan adanya perjanjian CAFTA tersebut, namun karena terlalu banyak barang dari China yang masuk secara legal maupun ilegal secara besar-besaran, sehingga Indonesia tidak mampu menghadapi serangan tersebut,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (16/11).

Menurut Erani, soal kedatangan Presiden AS Obama dalam KTT tersebut, tampaknya tidak akan mempengaruhi pasar Indonesia, namun bisa saja kedatangan dia mempunyai maksud lain terhadap Indonesia. Namun Erani dia tidak merinci apa yang maksud itu.

Di tempat terpisah, ekonom kepala LIPI Dr. Latief Adam menilai KTT ASEAN pasti ada manfaatnya yang bertujuan meningkatkan volume perdagangan dan lalu lintas investasi. “Dalam menyambut ASEAN Economic Community (AEC) 2015 mendatang, maka langkah-langkah yang harus dipersiapkan yakni peningkatan industri, melakukan peningkatan kualitas produk supaya penetrasi ke negara anggota ASEAN, kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, dan biaya pinjaman kredit ke bank rendah,” jelas ujarnya kemarin.

Dia menilai, masalah klasik masih tetap menghantui Indonesia sehingga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. “Pemerintah selama ini hanya jago di kebijakan saja, impelementasinya minim. Salah satu contohnya, terdapat hambatan untuk otonomi daerah. Di mana, kebijakan pusat tidak sepenuhnya dijalankan pemda karena merasa memiliki wewenang. Inilah yang harus diminimalisasi dan jelas garis komandonya,” ungkapnya.

Latief menambahkan, jika AEC tetap dilaksanakan pada 2015, suka tidak suka, pemerintah harus berusaha keras agar hambatan-hambatan tersebut bisa selesai.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki) Ahmad Wijaya mengatakan, KTT ASEAN tidak ada manfaatnya bagi Indonesia. Karena Indonesia selalu saja dirugikan dalam perjanjian kerjasama negara-negara Asia Tenggara itu. “Tidak ada manfaatnya KTT ASEAN yang berlangsung mulai kemarin malam,” tegasnya.

Pasalnya, menurut dia, produk-produk yang dimiliki Indonesia adalah produk dengan high cost economy, sehingga tidak mungkin kita bisa bersaing untuk masuk pasar ASEAN. Seperti yang saat ini terjadi, Indonesia hanya mampu menjadi pasar untuk mereka. Sementara produknya tidak dapat masuk. ”Kita sangat kesulitan untuk berperang di ASEAN,” tuturnya.

Agar tak jadi bulan-bulanan ASEAN, maka perlu diadakan perbaikan pada industri hulu kita yang rusak parah. Dengan demikian, Indonesia punya senjata untuk menembus pasar ASEAN yang kini didominasi Singapura dan Malaysia. ”Perlu pembenahan di hulunya terlebih dahulu, baru bisa ke hilir,” ujarnya.

Betapa tidak, coba saja kita tengok industri hulu kita seperti industri kakao, karet, kapas, LNG, dan masih banyak lagi. Produk-produk ini kita jual dengan sangat murah, sementara pas sampai ke Indonesia dalam barang jadi harganya membengkak berlipat ganda. ”Coba saja lihat, kakao kita ekspor ke luar, sementara setelah jadi seres kita impor lagi, ini yang perlu diperbaiki,” tegas Ahmad.

Selain itu faktor politis sangat kental dalam perjanjian kerjasama ASEAN ini. Maklum saja, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sehingga banyak negara yang berpura-pura merangkul padahal mereka menggerogoti negara ini. “Lihat saja Singapura, mana mau ia berikan keuntungan untuk Indonesia, salah satunya, seperti kalau kita mau ke negara lain harus transit dulu di sana. Makanya saya pesimistis akan KTT ASEAN yang dilaksanakan ini,” tuturnya.

Perjanjian Dagang

Pendapat senada juga disampaikan anggota Komisi VI DPR F-PG Idris Laena. Dia mengatakan KTT ASEAN takkan ada gunanya kalau tak ada perjanjian antar UKM di negara-negara ASEAN. Intinya, harus ada perjanjian konkret soal UKM. Karena memang inilah keunggulan Indonesia. Dengan adanya perjanjian dagang di ASEAN, maka dengan begitu UKM Indonesia terlindungi (proteksi).

Posisi Indonesia sangat strategis, karena jumlah penduduknya besar. Apabila dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Singapura total jumlah penduduk ketiga negara itu belum sebanding dengan Indonesia. Karena itu kita menekankan agar Presiden SBY dalam hal KTT ASEAN harus berjuang keras untuk SMESCO (Small Medium Enterprises and Cooperative) masuk dalam traktat dagang di ASEAN.

”Kita akui, tak bisa lari dari perdagangan internasional. karena memang dunia sudah berubah. Namun kita harus cerdik menyiasati perjanjian dagang bebas ini,” katanya. ahmad/ardi/iwan/cahyo/agus

BERITA TERKAIT

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata - Oleh ; Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kwartal III 2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar…

Keadilan Akan Batasi Ruang Genderuwo Ekonomi

Istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat, pandai memengaruhi dan tidak…

Karakteristik Pasar Perumahan Ekspatriat Tidak Berubah

Karakteristik Pasar Perumahan Ekspatriat Tidak Berubah NERACA Jakarta - Konsultan properti Colliers International menyatakan bahwa karakteristik pasar perumahan untuk ekspatriat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

YLKI Terima 200 Aduan Korban Pinjaman Fintech

NERACA Jakarta-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan, sepanjang tahun ini telah menerima 200 aduan dari masyarakat yang menjadi nasabah dari…

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI (PKE) KE-16 - Kepemilikan Asing Boleh 100% di 54 Sektor Usaha

Jakarta-Pemerintah kini terbuka mengizinkan pihak asing untuk memiliki 100% saham di 54 sektor usaha setelah dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi…

INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN - NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…