Cuma 5 Perusahaan Siap Renegosiasi Kontrak

NERACA

Jakarta---Rumitnya renegosiasi kontrak pertambangan menyebabkan masih minimnya sejumlah perusahaan tambang yang mau merespon. Bahkan hanya ada lima kontrak karya (KK) dari 42 yang sudah siap direnegosiasi. "Kontrak karya (KK) kurang lebih iya. Kita lihat, itu kan terus berkembang, tiap hari kita terus bicara, ada lima yang keliatannya sudah setuju," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dede Ida Suhendra, di Jakarta, Rabu (16/11)

Menurut Dede, Kementerian ESDM dan Kementerian Koordinator Perekonomian akan membentuk tim untuk renegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asing yang memang kontraknya sudah mulai tua. "Ini kan yang sudah siap dulu saja kita ada tim dengan Kemenko, kita siapkan. itu kan tidak sederhana itu. Jadi kita sedang list dulu ada beberapa KK dan Perjanjian Kontrak Penambangan Batu Bara (PKP2B) yang sudah siap," tuturnya.

Namun, dirinya enggan menyebutkan perusahaan mana saja yang akan direnegosiasi tersebut. "KK kan ada 42, dan lima itu yang siap. Nanti saja lah," tegasnya.

Dirinya juga menambahkan dari lima perusahaan yang siap berenegosiasi belum termasuk PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Ditempat terpisah, Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan pemerintah Indonesia siap dan tak takut untuk mengajukan renegosiasi kontrak tambang ke PT Freeport Indonesia. Sampai saat ini pemerintah hanya dapat royalti 1% dari penjualan emas Freeport.

Oleh karena itu, kata Jero, saat ini pemerintah tengah menyiapkan poin-poin yang akan direnegosiasi kepada beberapa perusahaan tambang termasuk Freeport. “Saya masih siapkan poin-poin renegosiasi untuk hal yang tidak rasional. Kontrak yang sudah berumur 30-40 tahun harus ada kelayakan untuk renegosiasi," ujarnya

Dikatakan Jero, pemerintah segera mengajukan renegosiasi kontrak tambang yang dinilai jomplang dan tidak memberi manfaat banyak bagi pemerintah. "Renegosiasi harus disiapkan dengan cara baik-baik sehingga masing-masing pihak mendapatkan keuntungan yang baik. Renegosiasi ini tidak hanya untuk Freeport tapi ke beberapa perusahan-perusahaan besar," kata Jero.

Freeport sejauh ini hanya memberikan royalti bagi pemerintah senilai 1% untuk emas, dan 1,5%-3,5% untuk tembaga. Royalti ini jelas jauh lebih rendah dari negara lain yang biasanya memberlakukan 6% untuk tembaga dan 5% untuk emas dan perak.

Padahal dalam aturan royalti pertambangan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase.

Seperti diketahui, Freeport mulai beropasi sejak tahun 1967 di masa Orde Baru dengan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi I (KK I) untuk konsesi selama 30 tahun. Saat ini perusahaan asal Amerika Seriat tersebut telah memperoleh KK II Generasi V yang memperpanjang konsesi kontrak bisa hingga 2041 nanti. **cahyo

BERITA TERKAIT

Perusahaan Keamanan Ungkap Metode Serangan Siber 2018

Perusahaan Keamanan Ungkap Metode Serangan Siber 2018 NERACA Jakarta - Penjahat siber meraup jutaan dolar melalui formjacking dan membuat ancaman…

AMMDes Pacu Produktivitas, Siap Rambah Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian secara konsisten dan berkelanjutan terus mendorong pemanfaatan dan pengembangan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) untuk…

Indonesia Industrial Summit 2019 - Sektor Manufaktur RI Dipandang Siap Menerapkan Industri 4.0

NERACA Jakarta – Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah peta jalan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara 10 besar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…