NERACA

Jakarta---Rumitnya renegosiasi kontrak pertambangan menyebabkan masih minimnya sejumlah perusahaan tambang yang mau merespon. Bahkan hanya ada lima kontrak karya (KK) dari 42 yang sudah siap direnegosiasi. "Kontrak karya (KK) kurang lebih iya. Kita lihat, itu kan terus berkembang, tiap hari kita terus bicara, ada lima yang keliatannya sudah setuju," kata  Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dede Ida Suhendra, di Jakarta, Rabu (16/11)

Menurut Dede, Kementerian ESDM dan Kementerian Koordinator Perekonomian akan membentuk tim untuk renegosiasi dengan perusahaan-perusahaan asing yang memang kontraknya sudah mulai tua. "Ini kan yang sudah siap dulu saja kita ada tim dengan Kemenko, kita siapkan. itu kan tidak sederhana itu. Jadi kita sedang list dulu ada beberapa KK dan Perjanjian Kontrak Penambangan Batu Bara (PKP2B) yang sudah siap," tuturnya.

Namun, dirinya enggan menyebutkan perusahaan mana saja yang akan direnegosiasi tersebut. "KK kan ada 42, dan lima itu yang siap. Nanti saja lah," tegasnya.

Dirinya juga menambahkan dari lima perusahaan yang siap berenegosiasi belum termasuk PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan PT Freeport Indonesia (PTFI).      

Ditempat terpisah, Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan pemerintah Indonesia siap dan tak takut untuk mengajukan renegosiasi kontrak tambang ke PT Freeport Indonesia. Sampai saat ini pemerintah hanya dapat royalti 1% dari penjualan emas Freeport.

Oleh karena itu, kata Jero, saat ini pemerintah tengah menyiapkan poin-poin yang akan direnegosiasi kepada beberapa perusahaan tambang termasuk Freeport. “Saya masih siapkan poin-poin renegosiasi untuk hal yang tidak rasional. Kontrak yang sudah berumur 30-40 tahun harus ada kelayakan untuk renegosiasi," ujarnya

Dikatakan Jero, pemerintah segera mengajukan renegosiasi kontrak tambang yang dinilai jomplang dan tidak memberi manfaat banyak bagi pemerintah. "Renegosiasi harus disiapkan dengan cara baik-baik sehingga masing-masing pihak mendapatkan keuntungan yang baik. Renegosiasi ini tidak hanya untuk Freeport tapi ke beberapa perusahan-perusahaan besar," kata Jero.

Freeport sejauh ini hanya memberikan royalti bagi pemerintah senilai 1% untuk emas, dan 1,5%-3,5% untuk tembaga. Royalti ini jelas jauh lebih rendah dari negara lain yang biasanya memberlakukan 6% untuk tembaga dan 5% untuk emas dan perak.

Padahal dalam aturan royalti pertambangan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase.

Seperti diketahui, Freeport mulai beropasi sejak tahun 1967 di masa Orde Baru dengan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi I (KK I) untuk konsesi selama 30 tahun. Saat ini perusahaan asal Amerika Seriat tersebut telah memperoleh KK II Generasi V yang memperpanjang konsesi kontrak bisa hingga 2041 nanti. **cahyo