Sudah menjadi rahasia umum kehidupan nelayan di Indonesia masih jauh dari kata layak dibandingkan dengan negara tetangga. Maka tidak heran bila kalangan penjaring ikan disebut sebagai salah satu kantong kelompok kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia mencapai 7,87 juta atau sekitar 25,14% dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang.

Terlepas dari data tersebut, saat ini kehidupan nelayan di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Maka melihat kondisi tersebut, PT Antam Tbk unit bisnis pertambangan nikel (UBPN) Pomalaa, Sulawesi Tenggara memberikan bantuan kepada kelompok nelayan di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa yang disaksikan Bupati Kolaka Ahmad Safei.

Penyerahan bantuan diberikan oleh General Manager Antam, Tri Hartono kepada masyarakat nelayan di daerah itu merupakan salah satu komitmen perusahaan terhadap pengembangan dan kesejahteraan nelayan di Kolaka.”Ini salah satu kegiatan CSR perusahaan yang peduli terhadap kehidupan nelayan," kata Tri Hartono.

Menurut dia, kegiatan ini bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten dan sejalan dengan 9 program pokok bupati yakni perbaikan struktur ekonomi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan khususnya peralatan nelayan. Tri juga mengharapkan dengan pemberian bantuan ini bisa meningkatkan pendapatan bagi nelayan pesisir dengan melakukan penangkapan ikan secara berkesinambungan.”Semoga bantuan ini bermanfaat bagi para nelayan dalam rangka meningkatkan taraf ekonominya dan bantuan ini juga bisa dipelihara dan dirawat dengan baik, sehingga penggunaannya bisa bertahan lama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan," ujarnya.

Dia juga menjelaskan jenis bantuan yang diberikan itu berupa tujuh unit peralatan mesin, 10 unit mesin perahu, 17 alat tangkap berupa jaring dan 42 pancing rawa. Sebelumnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat mendesak Persiden Joko Widodo harus segera mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia.

HNSI beralasan hal itu dipicu kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berpotensi membuat jumlah warga miskin dari kalangan nelayan semakin bertambah. Ketua HNSI Jabar Ono Surono pernah bilang, bertambahnya kemiskinan dipicu jumlah pengangguran akibat moratorium kapal asing karena banyak warga lokal yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK).

Dia menuturkan akibat kebijakan moratorium kapal asing oleh KKP, ada 25.000-80.000 ABK yang tadinya bekerja di 1.200-1.400 kapal asing saat ini menganggur.”Presiden perlu mengambil langkah strategis agar kemiskinan tidak bertambah akibat kebijakan KKP,” katanya. (bani)