Kenaikan Harga BBM Lewat Putusan Politik

 NERACA

Jakarta---Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000/liter terus didengungkan. Namun keputusan penentuan kenaikan harga BBM bersubsidi itu bukan kewenangan Kementerian ESDM. Alasanya perlu ada persetujuan Menteri Keuangan, Presiden, dan DPR. "Menteri ESDM tidak bisa ambil Keputusan politik kenaikan harga BBM karena ini keputusan politik. Harus berunding dulu dengan Menkeu, Presiden, dan DPR," kata Menteri ESDM Jero Wacik kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/11)

 

Lebih jauh Jero menambahkan usulan kenaikan harga BBM subsidi Rp 1.000/liter yang disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo merupakan hitung-hitungan awal saja. "Belum ada pikiran menaikkan harga BBM. Menteri ESDM saja tidak bisa ambil keputusan. Tidak bisa tanpa persetujuan DPR," jelasnya.

 

Menurut Jero, pernyataan Wamen ESDM Widjajono merupakan hasil dari analisa yang diminta soal cara menekan subsidi BBM yang nilainya sudah terlalu tinggi. Sebelumnya memang Wamen ESDM sempat menyampaikan ide-ide agresifnya soal bidang energi. Bahkan diusulkan harga BBM bersubsidi jenis Premium dinaikkan Rp 1000/liter menjadi Rp 5500/liter bagi orang yang mampu namun tidak mau membeli Pertamax.

 

Untuk mencegah melonjaknya inflasi, Widjajono mengatakan hal tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan sistem cash back kepada transportasi umum atau angkutan barang yang juga dinaikkan menjadi Rp 5.500 ketika membeli BBM bersubsidi.

 

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan wacana menaikkan BBM subsidi sebesar Rp1.000 per liter di 2012 mendatang akan mengakibatkan penambahan inflasi sebesar 1% per tahun. "Kenaikan Rp1.000-Rp1.500 liter akan menyebabkan penambahan inflasi tahunan sekira 1%-1,2%, jadi inflasi tahun depan bisa di angka enam persen," ujarnya

 

Menurut Harry, pembatasan kuota BBM subsidi atau mengatur siapa-siapa saja yang dapat menikmati “bensin murah” ini memang lebih mudah dilakukan pemerintah ketimbang menaikkan harganya. "Membatasi kuota atau melakukan pengaturan, risiko inflasinya lebih kecil," tambahnya

 

Sebelumnya, Deputi Direktorat Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa prediksi angka inflasi di tahun depan sebesar 4,7% dibuat Bank Sentral telah mempertimbangkan sejumlah alasan seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10%.

 

BI sendiri sependapat dengan Harry, pemerintah, lebih akan memilih opsi pembatasan BBM subsidi ketimbang menaikkan harganya. "BBM subsidi akan naik itu sudah dilakukan bertahun-tahun lalu tetapi hanya wacana saja. Kami sendiri melihat ke depan, pembatasan kuota BBM subsidi lebih mudah dilakukan di 2012," ujar Perry.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar Rp1.000 per liter. Adapun dengan menaikkan harga bensin Rp1.000 per liter, pengguna mobil berkapasitas mesin kecil masih mendapatkan subsidi sebesar Rp3.500 per liter karena harga pertamax saat ini rata-rata mencapai Rp9 ribu per liter.

"Untuk kendaraan transportasi umum dan barang, kami mengusulkan penggunaan sistem uang kembali (cashback) sebagai kendali subsidi dan pencegahan terjadinya inflasi. Mekanisme pengembalian dilakukan dengan mengembalikan langsung uang kepada pemilik mobil di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sesuai dengan struk pembayaran," tandasnya

 

Sementara mobil dengan kapasitas mesin besar dilarang menggunakan BBM subsidi ini. Dirinya melanjutkan, pemerintah dan Komisi VII DPR RI sedang menggodok agar ide ini segera diterbitkan agar kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan tidak bobol. **cahyo 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…