Tito Ungkapkan 11 Program untuk Polri

Tito Ungkapkan 11 Program untuk Polri 

NERACA

Jakarta - Calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian mengungkapkan 11 program prioritas bagi institusi Kepolisian apabila dirinya menjadi Kapolri, yang merupakan turunan dari delapan misi yang dimilikinya.

"Ada 11 program prioritas untuk Polri modern, pertama reformasi internal Polri dengan pembenahan karir yang belum optimal," kata dia dalam uji kelayakan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (23/6).

Dia menjelaskan, hal itu dilakukan dengan memperkuat soliditas internal melalui membuka komitmen lebih terbuka untuk komunikasi antara atasan dan bawahan. Selain itu menurut dia, evaluasi karir dan penerapan rekam jejak dalam penempatan personil serta mewujudkan proses rekrutmen yang bersih, transparan, humanis dan bebas KKN."Mewujudkan anti korupsi dan menguatkan pakta integritas, disiplin dan penegakkam hukum," ujar dia.

Kedua menurut dia, mewujudkan pelayanan publik lebih mudah karena kondisi layanan publik masih susah diakses karena masih ada calo dan respon lamban. Untuk mewujudkannya menurut Tito, dirinya akan menyederhanakan pelayanan agar tidak berbelit-belit dan modernisasi pelayanan publik."Lalu agar mudah dan bebas calo misalnya pembuatan SIM secara online dan SKCK online," kata dia.

Ketiga, peningkatan kualitas SDM Polri yang profesional dan ideal, keempat peningkatan kesejahteraan Polri. Kelima menurut dia, meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, dan keenam pencegahan kejahatan serta deteksi dini yang berimplikasi selesaikan masalah.

"Ketujuh mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kedelapan penegakkan hukum secara profesional, anti korupsi dan menjunjung HAM," ujar dia.

Program ketiga, ujar Tito, penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal dengan deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.

Dia menjelaskan program keempat, peningkatan profesionalisme polri menuju keunggulan melalui peningkatan kualitas delapan standar pendidikan Polri. Selain itu menurut dia, peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan dan mengoptimalisasi sistem manajemen kinerja.

Program kelima menurut Tito, peningkatan kesejahteraan Polri melalui peningkatan tunjangan kinerja yang ditargetkan tahun 2019 mencapai 100 persen karena saat ini baru 57 persen. Program keenam, penataan kembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana dan prasarana yang dilakukan dengan penyederhanaan SOP berbasis "cheklist" dan hasil.

Tito menjelaskan program ketujuh, penguatan harkamtibmas dengan penggelaran personel berseragam di daerah rawan kejahatan, macet dan laka lantas, peningkatan pengamanan perbatasan dan pembangunan pos perbatasan.

Program kedelapan menurut Tito, membangun kesadaran dan permasyarakatan terhadap kamtibmas dengan membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi pancasila.

Selain itu, ujar Tito, melalui satu personil Polri untuk satu desa atau kelurahan secara bertahap dan mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan berbasis teknologi."Penguatan pembinaan teknis polsus dan pam swakarsa serta korwas ppns dan penguatan kerjasama dengan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya," katanya.

Program kesembilan menurut Tito penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan melalui penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, illegal fisihing, korupsi, narkoba, kejahatan siber dan kejahatan ekonomi lainnya.

Selain itu, lanjut Tito, dengan menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus dalam proses penyidikan dan menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit- belit dalam penanganan kasus."Peningkatan kemampuan penyidikan cyber crime, ekonomi, dokpol, labfor, dan sertifikasi penyidik serta peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya," kata dia.

Program ke-10 penguatan pengawasan dengan memperkuat kerjasama dengan pengawas internal dan memperbaiki sistem komplain. Program ke-11, dirinya berkomitmen terus menjalankan program quick wins. Ant

 

BERITA TERKAIT

Perangi Korupsi - RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih…

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Perangi Korupsi - RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan publik seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih…

Jokowi Harap Keanggotaan Penuh RI di FATF Perkuat Pencegahan TPPU

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism…

KPK Akan Evaluasi Pengelolaan Rutan dengan Dirjen PAS

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)…