NERACA

Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mengatakan persoalan data masih menjadi kendala utama dalam penanggulangan kemiskinan. "Laporan yang kami terima di Komisi VIII, berdasarkan temuan lapangan menunjukkan validasi dan akurasi data tentang orang miskin banyak bermasalah," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (23/6).

Dia mencontohkan, misalnya masih ada warga yang tidak mampu yang tidak terdaftar, dan sebaliknya yang mampu tapi terdaftar bahkan ada yang sudah meninggal dunia tetap terdaftar serta ada yang terdaftar ganda mendapat dua kartu BPJS dan KIS, dan sebagainya. Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan bantuan kesehatan melalui pembebasan iuran BPJS bagi mereka yang berhak.

Oleh karena itulah, kebutuhan akan data siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut menjadi hal yang signifikan. Tetapi, sampai penetapan data terakhir berbasis tahun 2015 akurasi dan validasi data masih banyak ditemukan kelemahan. Permasalahan pendataan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, menurut Ledia, akan menghambat proses penanggulangan kemiskinan secara mendasar karena tidak tepat sasaran dan berpotensi memunculkan "gesekan" di tengah masyarakat.

"Masyarakat yang mendapati ketidakakuratan ini, akan curiga ada permainan data, kesal dan komplain pada pemangku kepentingan seperti RT, RW atau Kepala Desa," jelas legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini. Di sisi lain, para pemangku kepentingan terdepan seperti RT, RW atau kepala desa sendiri secara khusus tidak dilibatkan dalam proses pendataan.

Maka dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kementerian Sosial, pada Selasa (21/6), Ledia meminta agar persoalan validasi, verifikasi, serta akurasi data seperti ini, tidak terulang lagi, khususnya data penerima bantuan iuran tahun 2017. "Dengan perkiraan tambahan penerima bantuan iuran sekitar dua juta jiwa, dan peningkatan anggaran pemutakhiran data sekitar Rp60 miliar, problem pendataan tahun-tahun sebelumnya seharusnya dapat diatasi," ucapnya.