NERACA

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkritisi kebijakan impor yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan seharusnya keluar sebagai keputusan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Forum rapat koordinasi antarkementerian dan lembaga itu harus menjadi pusat pengambilan keputusan final. Pencocokan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga seharusnya bisa dilakukan dalam rapat tersebut sehingga tercipta kebijakan yang tepat.

“Impor ini domain Menko Perekonomian (Darmin Nasution). Pak Menko yang harus tanggung jawab, jangan diserahkan ke Pak Lembong (Menteri Perdagangan) karena semua data harus dijelaskan dan diputuskan di situ. Tapi jangan abaikan juga data Kementerian Pertanian,” kata Anggota IV BPK Rizal Djalil di Jakarta, dikutip dari Antara.

Rizal menambahkan, pihaknya sama sekali tidak antipati terhadap impor. Ia hanya meminta agar keputusan impor diambil berdasarkan data kebutuhan, cadangan, yang valid. “Kami katakan, kalau butuh impor, 'please' (silakan), tapi harus dalam forum dengan data yang akurat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui keputusan impor merupakan keputusan besar yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak sehingga telah dipikirkan secara matang. “Kebijakan yang demikian besar itu tidak mungkin Seorang menteri jalan sendiri, pasti kami jalan bersama dan forum yang lazim itu memang rakor dengan Menko Perekonomian,” sebutnya.

Sebelumnya, Sejumlah langkah kebijakan selayaknya dilakukan pemerintah melalui instansi terkait guna mengatasi ketergantungan impor daging sapi guna meningkatkan ketahanan pangan di Tanah Air, kata seorang anggota legislatif.

“Hal ini sebagai indikasi rendahnya ketahanan pangan. Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan daging sapi lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nasrullah, dikutip dari Antara.

Khusus untuk di Jakarta, ujar dia, daging sapi impor saat ini menguasai hingga 97 persen pasar ibu kota, sedangkan sisanya adalah daging sapi yang berasal dari lokal. Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera menginginkan Pemprov DKI dan pemerintah pusat melakukan ekspansi ke daerah-daerah penghasil daging sapi di Indonesia.

Nasrullah juga mengatakan bahwa pemprov DKI sudah semestinya melakukan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil kebutuhan yang diperlukan masyarakat Jakarta untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dan mampu menekan inflasi. Pemerintah, lanjutnya, sudah sepantasnya memberikan insentif kepada para peternak dan petani lokal agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan dapat bersaing.

Pemerintah perlu memotong mata rantai perdagangan untuk menekan harga sejumlah komoditas bahan pangan, sehingga tidak hanya bergantung pada operasi pasar atau menggelar bazar murah di berbagai daerah. Operasi pasar dan bazar murah yang gencar dijalankan dinilai tidak cukup untuk menghentikan kecepatan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok pada puasa Ramadan ini.

“Yang terpenting dilakukan sekarang adalah mau tidak pemerintah memotong mata rantai perdagangan yang dikuasai oleh segelintir orang yang mengendalikan harga kebutuhan pokok rakyat,” kata Ketua Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Gerakan Pemuda Ansor Hadi Musa Said, dikutip dari Antara, Senin.

Dia berharap pemerintah melakukan langkah yang tegas untuk menekan harga, mengingat pedagang eceran di pasar lazimnya hanya mengikuti patokan para cukongnya. “Presiden harus mampu mempersempit ruang gerak mereka dengan mengambil alih jalur distribusi bahan pangan, sehingga pedagang pun terbebas dari para mafia,” ujarnya pula.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian meminta para importir sapi mengeluarkan stoknya sebesar 6.110 ton guna kebutuhan operasi pasar (OP) menjelang Hari Raya Lebaran sehingga masyarakat dapat memperoleh harga daging setara atau di bawah Rp80.000 per kilogram. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan stok daging sapi beku yang dikeluarkan 30-40 importir sebesar 6.110 ton setara 35.000 ekor sapi hidup.

Dalam hitungan Mentan, volume sebesar itu dapat mengisi kebutuhan operasi pasar selama dua pekan ke depan. Daging sapi tersebut, lanjutnya akan dapat dijual dengan harga Rp80.000, Rp78.000 dan Rp76.000 per kilogram (kg). “Mereka mengaku sudah meraup untung Rp10.000 per kilogram,” ujar Mentan seusai rapat tertutup dengan para importir daging sapi di Gedung Kementan, akhir pekan lalu.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyebut keinginan Presiden Jokowi agar harga daging bisa Rp80.000 per kilogram sulit diwujudkan. Wakil Ketua APPSI Ngadiran di Jakarta, dikutip dari Antara, mengatakan hal tersebut sulit dilakukan lantaran harga jual daging tergantung pada para pemilik dan “feedloter” (penggemukan sapi). “Pak Jokowi minta harga daging Rp80.000 per kg dihitung matematika apa pun tidak akan bisa karena 'feedloter' ada yang menjual Rp42.000 hingga Rp47.000 per kg,” katanya. Dengan harga timbang hidup sebesar itu, maka hitungan karkasnya menjadi dua kali lipat.