NERACA

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama kementerian terkait berkoordinasi untuk mematangkan upaya memberikan kemudahan bagi diaspora Indonesia untuk berinvestasi di Tanah Air. Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada 2016 dapat mencapai Rp594,8 triliun. Realisasi ini diharapkan dikontribusi dari PMA (penanaman modal Asing) sebesar Rp386,4 triliun atau naik 12,6 persen dari target PMA tahun lalu, serta dari PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebesar Rp208,4 triliun atau naik 18,4 persen dari target PMDN tahun lalu. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja di tahun 2016, BKPM mendukung upaya pemerintah untuk mendorong penyerapan 2 juta tenaga kerja.

Kepala BKPM Franky Sibarani dikutip dari Antara mengatakan pembahasan yang melibatkan kementerian terkait, termasuk Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, itu dilakukan untuk mematangkan fasilitasi yang dapat diberikan ke diaspora, sebelum dibawa ke Rapat Koordinasi tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian. “Potensinya sangat besar sekali. Diaspora Indonesia di luar negeri berjumlah sekitar 8 juta orang tersebar di 35 negara. Nilai remitansi saat ini mencapai 8 miliar dolar AS,” ungkapnya.

Franky menambahkan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Korea Selatan juga menyatakan pemerintah akan mempermudah diaspora untuk berinvestasi dan diperlakukan sebagai penanaman modal dalam negeri. “Aturan kemudahan investasi bagi diaspora Indonesia diharapkan selesai dalam waktu empat bulan,” ucapnya.

Oleh karena itu, BKPM tengah mengkaji upaya untuk memfasilitasi peran diaspora sebagai salah satu kelompok masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri sebagai pendorong investasi masuk ke Indonesia.

Dalam upaya tersebut, beberapa kementerian terkait melakukan rapat membahas pemaparan dan penetapan usulan fasilitasi dari masing-masing instansi kementerian dan lembaga. Lebih lanjut, Franky menjelaskan pertemuan yang dilakukan bertujuan untuk mencari formula fasilitasi yang pas yang dapat membantu diaspora tersebut, terutama terkait dengan peran mereka untuk membantu memfasilitasi masuknya investasi ke Indonesia. “Di era persaingan seperti saat ini, perlu sinergi dari berbagai pihak, termasuk dengan Diaspora yang potensinya besar sekali,” ujarnya.

Sebelumnya, BKPM menargetkan realisasi investasi pada 2017 sebesar Rp631,5 triliun. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan pihaknya akan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan untuk mendorong peningkatan investasi baik asing maupun domestik.

Sejumlah kegiatan tersebut diantaranya pengembangan sistem pelayanan penanaman modal secara online, penambahan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat dan pembuatan peta potensi investasi untuk mengembangkan investasi di sektor-sektor strategis.

Berikutnya kegiatan penayangan iklan informasi kewajiban penyampaian laporan kewajiban penanaman modal bagi perusahaan serta kegiatan “branding” informasi sebagai tujuan investasi. “Langkah-langkah yang akan dijalankan dalam rangka peningkatkan investasi di antaranya adalah peningkatan pelayanan perizinan investasi seperti izin investasi tiga jam, KLIK (kemudahan investasi langsung konstruksi) dan percepatan jalur hijau,” katanya.

Selain peningkatan pelayanan perizinan, lembaga itu juga melakukan berbagai program seperti “debottlenecking”, pemberikan insentif dan tambahan cakupan produk dalam fasilitas “tax allowance” bagi investor padat karya serta perbaikan iklim investasi melalui perbaikan kemudahan.

Menurut Franky, salah satu masalah terbesar investor di Indonesia adalah persepsi perizinan yang sulit. Oleh karena itu pihaknya aktif melakukan komunikasi dengan kemudahan layanan yang dilakukan di PTSP Pusat.

“Beberapa hal yang dilakukan kami membuat testimoni dari perusahaan-perusahaan yang sudah mengurus pelayanan di PTSP Pusat dan izin investasi tiga jam dan kami upload (unggah) di akun Youtube kami. Ini ditujukan untuk mengubah perspesi investor yang masih menganggap perizinan di Indonesia sulit,” jelasnya.

Ada pun terkait layanan KLIK, yang saat ini telah diimplementasikan di 14 kawasan industri diharapkan akan terus berkembang di tahun 2017. “Untuk saat ini baru 14 kawasan industri yang mengimplementasikan KLIK dan 43 proyek yang memanfaatkan fasilitas ini. Diharapkan tahun depan akan terus meningkat jumlah kawasan industri yang mengimplementasikan kemudahan ini,” katanya.