NERACA

Jakarta – DPR mengataka Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mesti diberi gaji besar. Hal guna mencegah keresahan terkait status pegawai BI yang pindah ke OJK. Apalagi OJK membutuhkan 2.500 pegawai baru, dari jumlah itu, sebanyak 800 akan diambil dari Bank Indonesia (BI). "Keresahan BI harus dicegah. DPR memastikan gaji karyawan BI yang pindah ke OJK akan lebih tinggi," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis di akarta, Selasa (15/11)

Harry menambahkan DPR telah mendengar keresahan para pegawai BI yang khawatir dipindah ke OJK khususnya para pengawas perbankan di BI. Tapi DPR bisa memastikan gaji pegawai BI yang pindah ke OJK tak akan turun. "Untuk pegawai BI yang pindah (ke OJK) ada insentif tambahan. Di bulan Januari atau Februari depan, panitia seleksi dewan OJK sedang bekerja. Sehingga bulan Juni atau Juli nanti, anggota dewan komisioner OJK sudah bisa terbentuk," ungkapnya

Lebih jauh kata Harry, dengan terbentuknya OJK, maka nanti pengambil keputusan saat krisis akan melalui keputusan musyawarah antara Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala OJK, dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Penggunaan gedung di OJK akan ada di daerah-daerah, bisa menggunakan gedung BI asalkan memperoleh izin dari BI. Ke depan OJK akan membutuhkan 2.500 pegawai, sebanyak 1.200 anggota akan diperoleh dari Bapepam-LK, 800 anggota dari BI, dan 500 anggota sisanya dari umum," tukas Harry.

Sebelumnya, Harry sempat mengatakan Panja RUU OJK  memutuskan bahwa OJK mulai berlaku pada awal Januari 2013 mendatang. OJK ini, nantinya akan mengambil alih pengawasan bank yang selama ini dilakukan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). "OJK resmi bekerja mulai 1 Januari 2013, pengawasan Bank oleh BI dan Bappepam-LK diambil alih OJK sejak itu. RUU OJK sendiri diharapkan masuk sidang paripurna untuk pengesahan tgl 27 Oktober 2011," tandasnya

Menurut Harry, ini merupakan hasil keputusan rapat kerja Pansus RUU OJK dengan Menteri Keuangan yang dilakukan 17 Oktober lalu. Harry menambahkan, dalam rapat tersebut juga disepakati pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). "Rapat ini juga memutuskan mengenai hak penuntutan OJK dilepas tetapi hak penyelidikan dan penyidikan OJK disepakati. Hasil penyidikan OJK ini wajib dtindakanjuti kejaksaan dalam waktu 90 hari. Setelah 90 hari kejaksaan wajib membawa kasusnya ke pengadilan atau ditolak dengan alasan," lanjut dia.

Selain itu, panitia seleksi anggota Dewan Komisioner (DK) juga menyepakati adanya unsur kemenkeu, BI, industri perbankan, industri pasar modal, industri IKNB dan akademisi yang disahkan melalui Keputusan Presiden yang menyeleksi anggota DK. "Calon anggota DK bisa mendaftar ke Panitia Seleksi (Pansel) melalui pengumaman media massa. Pansel akan menghasilkan calon anggota DK sbanyk 21 orang yang dkirim ke Presiden. Presiden nanti yang akan memilih 14 orang tersebut, dan kemudian DPR akan menyaringnya menjadi tujuh orang," tambahnya. **cahyo