KOTA SUKABUMI 

Walikota Harapkan Pekerjaan Jasa Konstruksi Sesuai Aturan

NERACA

Sukabumi – Walikota Sukabumi HM. Muraz berharap semua jasa konstruksi bisa melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan spek yang ada. Untuk itu Muraz mengarahkan ada Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang mengawal, dengan harapan para pengusaha jasa kontruksi ini bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan spek yang ada.

"Coba dari awal kawal oleh berbagai tim, jangan sampai diakhir pekerjaan ada kesalahan - kesalahan, mereka (pengusaha) juga kasihan. Saya ingin pekerjaan ini sesuai aturan. Kalau perlu pengawalan-pengawalan mulai dari awal, walaupun ada ada konsultan pengawas tapi tetap perlu diawasi," tandas Muraz usai menghadiri penandatangan para pemenang lelang di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi. Selasa (21/03).

Kalau berdasarkan Undang-undang jasa konstruksi, ungkap Muraz, jika tidak ada kecocokan terhadap out put hasil pekerjaanya, yang pertama dipanggil adalah pelaksana dan konsultan pengawasnya untuk mencari dimana kesalahanya, kalau hasil telusuri ternyata benar ada kesalahan, pengawas dan pelaksana yang pertama bertanggung jawab."Saya minta pengawas dan pelaksana dulu dong yang bertanggung jawab jika ditemukan ketidak cocokan dari hasil pekerjaanya," ujar Muraz.

Muraz mengaku, tahun lalu ada beberapa jasa kontruksi yang mendapatkan cacatan hitam (blacklist), hal itu karena pelaku jasa kontruksi tidak sesuai dengan waktu atau terlambat dalam melaksanakan pekerjaannya, kemudian hasil pekerjaanya tidak sesuai dengan spek, sehingga para pengusaha juga harus mengemablikan anggaran ke BPK ketika ada pemeriksaan. Meskipun demikian lanjut Muraz, tetap saja pemerintah daerah merassakan rugi karena hasil pekerjaannya tidak bagus atau tidak sesuai dengan harapan dan spek yang sudah ditentukan.

"Ada sekitar dibawah angka 10 pengusaha jasa kontruksi yang saya blacklist,karena hasil pekerjaanya tidak sesuai, seperti adanya keterlambatan waktu dan tidak sesuai dengan spek," terang Muraz.

Makanya Muraz meminta, untuk pengusaha yang sudah melakukan penandatangan ini, triwulan ke II sudah dalam tahap pekerjaan, sehingga di triwulan ke III dan ke IV semua pekerjaan selesai."Saya ingin triwulan ke II tahap pekerjaan," kata Muraz

Sementara itu Kepala Dishub Kota sukabumi Abdul Rachman mengatakan, ada sekitar Rp38 miliar yang bersumber dari pusat berupa Dana Alokasi khusus (DAK) Infrastruktur Pembangunan Daerah (IPD), yang semula anggran tersebut sebesar Rp42 miliar, namun karena ada kepres mengenai efesiensi anggaran maka Kota Sukabumi kebagian anggaran sebesar Rp38 miliar untuk pembangunan di Kota Sukabumi.

Makanya Abdul berharap dengan adanya dana yang sebesar itu pihaknya ingin itu termanfaatkan dengan baik, dikawal juga dengan baik. Sehingga lanjut dia, semua pekerjaan digharapkan juga tidak terjadi penyimpangan. Makanya kami berinisiatif untuk mengumpulkan pemenang lelang, duntuk diberikan arahan bahwa mereka bekerja tidak sendiri, melainkan dibawah pengawasan penuh, baik oleh pemeruntah daerah selaku internal, ataupun penegak hukum selaku pengawas eksternal. Sehingga dengan moment ini  mereka dapat bertanggungjawab terhadap pekerjaanya sendiri," ujarnya.

Abdul menandaskan, ada sekitar 21 paket pekerjaan pembangunan yang sudah dilelangkan, diantaranya pembangunan jalan Pemuda, Ciandam, Ahmad Yani, dan jalan Proklamasi."Kita juga nantinya akan melakukan pengawasan mulai dari administrasi sampai pengawasan dilapangan, akan kita awasi. karena target tiga samapi empat bulan semua proyek pembanguan bisa tuntas," tandas dia. Arya