NERACA

Jakarta---Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai kesejahteraan dalam pembangunan di Indonesia ternyata tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Hal itu sebabkan masalah aksestabilitas dan kualitas. "Kesenjangan itu menjadi isu yang signifikan yang menjadi aspek yang mengurangi nilai. Tapi kita relatif lebih baik, tapi tetap saja kesenjangan itu ada itu yang menjadi faktor pengurang. Kesenjangan kita itu hanya 2, yaitu di akses, untuk pendidikan dan kesehatan, kemudian kualitas," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/11)

Menurut Armida, pemerintah sedang mengupayakan berbagai program percepatan, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Nasional (MP3EI). "Kita harapkan merealisasikan percepatan MP3EI, percepatan pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan daya beli masyarakat," tegasnya.

Dtempat yang sama Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas Nina Sardjunani menambahkan untuk mengatasi masalah itu, pihaknya telah membuat suatu rencana kebijakan. Dalam bidang kesehatan, pemerintah akan berupaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. "Status kesehatan ibu dan anak penting karena merupakan komitmen kita dalam MDGs. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dari penyediaan bantuan oprasional kesehatan, Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal untuk betul-betul meningkatkan status kesehatan penduduk," tambahnya

Selain itu, kata Nina, pemerintah akan meneruskan program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan kualitas guru Indonesia pada bidang pendidikan.  "Kita akan meneruskan program wajib belajar ini karena gap antar propinsi masih cukup lebar, ini yang ditangani. Juga mutu pendidikan yang diindikasikan dengan upaya meningkatkan kualifikasi guru kita, dan sertifikasi dari guru-guru kita sehingga pada tahun 2014 sudah bisa memenuhinya," ujarnya.

Selain itu, Nina menyatakan pemerintah juga berencana untuk memperluas pendidikan dasar dari 4-5 tahun dan keterbukaan akses untuk pendidikan hingga 23 tahun. "Pada tahun mendatang juga telah menyiapkan anak-anak kita dengan menyiapkan anak-anak kita untuk bisa siap bersekolah pada jenjang SD yaitu dengan memperluas pendidikan anak usia dini jadi kita melakukan pendidikan itu mulai dari usia 4 sampai 5 tahun sampai sejauh mungkin pada 23 tahun sampai dia lulus perguruan tinggi," imbuhnya

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ida Bagus Permana mengatakan, kemiskinan merupakan satu masalah yang sangat sulit untuk dientaskan dan bersifat turun menurun.

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia memang sangat tinggi, dan tidak diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang cukup bagus. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan kemiskinan di Indonesia. "Kemiskinan itu sifatnya turun menurun. Contohnya, sepasang suami istri yang miskin dan memiliki banyak anak, anak-anak mereka akan menikah juga dengan orang miskin lainnya dan akan melahirkan generasi miskin selanjutnya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat turun menurun," ujar Permana lagi.

BKKBN pun merumuskan sebuah program Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) yang bertujuan untuk menyelamatkan Indonesia dari kemiskinan. PBK merupakan program pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk pada dinamika dan tren kependudukan. Kebijakan itu harus memihak pada rakyat dan menjadikan rakyat sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan objek pembangunan, yang berhak menikmati hasil pembangunan itu. **cahyo