Perlu Badan Tersendiri - Pengolaan Haji Jangan Dirangkap Menteri

NERACA

Jakarta---Banyaknya kelemahan penyelenggaraan ibadah haji lebih disebabkan kelemahan pemerintah dalam hal manajemen. Disatu sisi pemerintah tak bisa konsentrasi mengurus ribuan jamaah. Karena itu perlu dipikirkan badan tersendiri dan lepas dari Kementerian Agama. 

 

Menurut Ketua Poksi VIII FPDIP DPR Adang Ruchiatna, F-PDIP meminta agar Kementerian Agama (Kemenag) jangan berperan ganda, sebagai pengelola dan juga sebagai regulator dan sekaligus pengawas dalam pelayanan ibadah haji karena hal tersebut menyalahi sistem manajemen berbasis kinerja.

 

Karena, lanjut Adang, berdasarkan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2011 yang dilakukan FPDIP ternyata masih dijumpai sejumlah persoalan yang sama dan terus berulang dari tahun ke tahun. "Pengelolaan haji ini bukan semata persoalan beribadah saja, tetapi lebih merupakan persoalan manajemen. Bagaimana memanage seluruh kegiatan dari tanah air ke Saudi Arabia, dan kembali lagi ke tanah air, berjalan dengan baik sesuai harapan para jamaah," ujar Adang.

 

Dikatakan Adang, tanggungjawab menyelenggarakan ibadah haji sangat berat dan kompleks sehingga tidak bisa lagi ditangani hanya oleh Kemenag, melainkan oleh satu badan khusus di luar kementerian itu. Badan khusus tersebut nantinya hanya fokus terhadap penyelenggaraan ibadah haji, menjawab dan mengakomodir masukan atau saran para jemaah hingga meminimalisasi berbagai masalah yang sering muncul agar para jemaah haji Indonesia bisa lebih konsentrasi beribadah. “Badan ini konsentrasi hanya mengurus soal manajemen haji,”tambahnya.

 

Terkait dengan hal tersebut, masih kata Adang, sudah selayaknya apabila Kemenag hanya fokus menempatkan diri sebagai regulator dan pengawas ibadah saja. Untuk itu, Fraksi PDIP akan mendukung dilakukannya revisi UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

 

Pada bagian lain, Adang juga mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Wakil Menteri Agama yang pada beberapa waktu lalu menyatakan siap mengevaluasi total pelaksanaan ibadah haji itu.  "Pelaksanaan evaluasi total itu sangat terlambat, mengingat penyelenggaraan ibadah haji telah berlangsung cukup lama," ujarnya.

 

Namun demikian tanpa adanya evaluasi secara total dan komprehensif, maka persoalan-persoalan yang sama akan selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji di masa-masa mendatang. **cahyo

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…