Pengolaan Haji Jangan Dirangkap Menteri - Perlu Badan Tersendiri

NERACA

Jakarta---Banyaknya kelemahan penyelenggaraan ibadah haji lebih disebabkan kelemahan pemerintah dalam hal manajemen. Disatu sisi pemerintah tak bisa konsentrasi mengurus ribuan jamaah. Karena itu perlu dipikirkan badan tersendiri dan lepas dari Kementerian Agama.

Menurut Ketua Poksi VIII FPDIP DPR Adang Ruchiatna, F-PDIP meminta agar Kementerian Agama (Kemenag) jangan berperan ganda, sebagai pengelola dan juga sebagai regulator dan sekaligus pengawas dalam pelayanan ibadah haji karena hal tersebut menyalahi sistem manajemen berbasis kinerja.

Karena, lanjut Adang, berdasarkan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2011 yang dilakukan FPDIP ternyata masih dijumpai sejumlah persoalan yang sama dan terus berulang dari tahun ke tahun. "Pengelolaan haji ini bukan semata persoalan beribadah saja, tetapi lebih merupakan persoalan manajemen. Bagaimana memanage seluruh kegiatan dari tanah air ke Saudi Arabia, dan kembali lagi ke tanah air, berjalan dengan baik sesuai harapan para jamaah," ujar Adang.

Dikatakan Adang, tanggungjawab menyelenggarakan ibadah haji sangat berat dan kompleks sehingga tidak bisa lagi ditangani hanya oleh Kemenag, melainkan oleh satu badan khusus di luar kementerian itu. Badan khusus tersebut nantinya hanya fokus terhadap penyelenggaraan ibadah haji, menjawab dan mengakomodir masukan atau saran para jemaah hingga meminimalisasi berbagai masalah yang sering muncul agar para jemaah haji Indonesia bisa lebih konsentrasi beribadah. “Badan ini konsentrasi hanya mengurus soal manajemen haji,”tambahnya.

Terkait dengan hal tersebut, masih kata Adang, sudah selayaknya apabila Kemenag hanya fokus menempatkan diri sebagai regulator dan pengawas ibadah saja. Untuk itu, Fraksi PDIP akan mendukung dilakukannya revisi UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pada bagian lain, Adang juga mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Wakil Menteri Agama yang pada beberapa waktu lalu menyatakan siap mengevaluasi total pelaksanaan ibadah haji itu. "Pelaksanaan evaluasi total itu sangat terlambat, mengingat penyelenggaraan ibadah haji telah berlangsung cukup lama," ujarnya.

Namun demikian tanpa adanya evaluasi secara total dan komprehensif, maka persoalan-persoalan yang sama akan selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji di masa-masa mendatang. **cahyo

BERITA TERKAIT

Menteri Pertahanan - Disiplin Salah Satu Cara Mempertahankan NKRI

Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan Disiplin Salah Satu Cara Mempertahankan NKRI  Palembang - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, disiplin dalam bernegara…

Menteri PANRB: Kepercayaan Publik Jadi Elemen Penting Penegakan Hukum

Menteri PANRB: Kepercayaan Publik Jadi Elemen Penting Penegakan Hukum NERACA Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…

Kemkumham: Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Paten Perlu Ditingkatkan

Kemkumham: Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Paten Perlu Ditingkatkan NERACA Yogyakarta - Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

DPR Desak Pemerintah Bikin Badan Pangan Nasional

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hardisoesilo mengingatkan pemerintah agar segera…

Pembangunan Infrastruktur Berefek Ganda

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus membangun sarana infrastruktur dengan efek…

REI Kontribusi 40% Program Sejuta Rumah

  NERACA   Jakarta - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melalui anggotanya memberikan kontribusi 394.686 unit rumah atau 40 persen…